www.riaukontras.com
| Rapat Paripurna ke 1 Masa Sidang III, DPRD Pekanbaru Umumkan Pergantian Pimpinan | | DPRD Kota Pekanbaru Gelar Paripurna Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru | | DPRD Kota Pekanbaru Gelar Paripurna, Agenda Jawaban Pemerintah tentang 2 Ranperda Kota Pekanbaru | | Sinergitas DPRD Dengan OPD Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 | | Paripurna DPRD Kota Bekasi Mengenai Pelantikan Ketua dan Penyusunan AKD Serta Komisi I,II,III dan IV | | LBH-PERMATA Dampingi Nurul Huda Hutamam Hingga Selesai dan Menang Dalam Perkara
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 26 Mei 2022
 

SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN RIAU KONTRAS PERS

KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat

Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.

Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran.

Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya.

Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;

Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya.

Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.

Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

                                                                                                                                     Pekanbaru, 01 Januari 2016

Pimpinan Ridaksi


Emos    Gea

ID.12230-LPDS

 

 
Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
© 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved