ROHIL,  RIAUKontraS.com - Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia (BPK-Askumindo) Rokan Hilir mencurigai ada indikasi permainan yang tidak sehat pada dinas PUPR dan PERKIM di kabupaten Rokan Hilir yang tidak selektif dalam memberikan paket proyek kepada pihak rekanan kontraktor. Selain itu, ada juga kesan indikasi proyek tertentu dimonopoli individu tertentu. Sehingga rekanan atau kontraktor lain tidak kebagian.

"Contoh seperti pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di dinas PUPR dan PERKIM, seandainya pihak dinas tersebut mau transparan mari tunjukkan siapa saja mendapatkan paket dana rutin tersebut," sebut Ketua Askumindo Rohil, Zulfakar Juned, Minggu (10/6/2018).

Kata Zulfakar, pembagian proyek di dua instasi tersebut diduga di klaim oleh oknum anggota DPRD yang melaksanakan proyek PL tersebut, berdasarkan aspirasi DPRD masing-masing. Bahkan, tiap satu orang bisa mendapat lima hingga sepuluh paket proyek. Dengan begitu diminta transparan dan profisional melaksanakan tugas yang telah di amanah oleh rakyat.

“Ada sumber mengatakan, ada yang mendapat lima paket bahkan ada yang sampai sepuluh. Malah ada yang tidak dapat sama sekali. Sekarang aspirasi ini menjadi dilema, tidak tugasnya anggota DPRD menjadi mafia proyek,” ujarnya.

Zulpakar dengan sejumlah asosiasi lainnya juga sudah pernah menyampaikan persoalan ini, namun tidak ada perubahan. Bahkan, Askumindo menantang Dinas PUPR dan PERKIM untuk membuka siapa saja yang mendapat paket proyek, karena pihaknya mengaku mempunyai data dan rekap rekananan kontrakor yang dapat. "Jangan seolah-olah setiap ditanyakan yang punya adalah orang tertentu saja,” sebut Zulfakar.

Zulpakar meminta khusus untuk pelelangan umum seharusnya Dinas atau OPD lebih mengutamakan para rekanan kontraktor lokal. Ia mengajak, untuk merubah pola lama yang hampir setiap pelelangan umum di monopoli oleh rekanan kontraktor dari luar Rokan Hilir.

Pihak dinas terkait jangan mengabaikan kepentingan para rekanan kontraktor yang tergabung di dalam semua asosiasi konstruksi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, sehinngga banyak rekanan lokal yang gigit jari tidak mendapat pekerjaan. Demikian pula diharapkan kepada pimpinan kepala daerah bisa menertibkan hal ini. (Jar)