Menurut YARA, dengan adanya Qanun CSR, pemerintah dapat memperluas kewajiban perusahaan untuk pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Ketua YARA Perwakilan Aceh Jaya dan Aceh Barat Hamdani SH Minggu 14 Januari 2018. Dalam rilis yang di kirim ke media ini, menyebutkan kewajiban ini akan diatur dengan Qanun tanggung jawab sosial.

Lebih lanjut Hamdani menambahkan, sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban soal pemberian CSR tersebut hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Namun kata Hamdani lagi, dengan adanya Qanun CSR, nanti semua tanggung jawab sosial ini akan dibebankan melalui perusahaan yang ada didaerah itu. Besaran yang ditentukan dan bisa akan dipatok karena besaran dana CSR yang harus diberikan perusahaan harusnya mencapai 2 persen, 2,5 persen, atau 3 persen dari keuntungan. Kami ingin semua perusahaan swasta, BUMN wajib untuk melaksanakan hal itu, "tegasnya.

Masih kata Hamdani, Qanun CSR juga bisa meringankan beban pemerintah, dengan adanya Qanun ini, pemerintah bisa mengefektifkan program pengentasan  kemiskinan di Aceh Jaya.

Kalau di lihat dari perusahaan yang beroperasi di Aceh Jaya, sangat besar potensi dana CSR ini akan terakomodir dengan baik dan bisa dipergunakan untuk menangani beberapa persoalan yang saat ini lebih urgent yang dihadapi oleh Pemda Aceh Jaya, "kita berharap Qanun CSR ini bisa disusun secepat mungkin, agar rampung dan lahir pada tahun ini.

Dengan Qanun CSR masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya seperti 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang meluas, seperti beasiswa bagi anak anak yang tidak mampu.

 berada di Aceh Jaya dan Adanya pembangunan pedesaan fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat umum yang ditempatkan di sekitar perusahaan yang ada. 

Kita berharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya untuk segera berkordinasi dengan pemerintah untu membahas rancangan qanun itu. Alasanya karena qanun CSR, sangat dibutuhkan apa lagi ada beberapa perusahaan di Aceh Jaya peruntukan CSR nya, tidak jelas, "pungkas Hamdani.(Muhammad Abubakar)