www.riaukontras.com
| Sempat Disomasi Pembatalan Tender 53,7 Miliar, Kata H Irwan Pokja Bersangkutan Bisa Menjawab | | Tender 53,7 Miliar Dibatalkan, Komisi II DPRD; Media Turut Awasi Pembangunan Kabupaten Bengkalis | | Kurangi Angka Kecelakaan dan Pelanggaran, Polres Bengkalis Gelar Operasi Patuh 2024 | | Camat Rafli Kurniawan Secara Resmi Tutup MTQ ke-XXIX Tingkat Kecamatan Bantan | | Perjuangan Agamudin, Menembus Batas untuk Meraih Kompetensi Wartawan | | Desa Senggoro Kembali Raih Juara Umum, Jumiarti Qoriah Terbaik di MTQ Tingkat Kecamatan Bengkalis
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 16 Juli 2024
 
Komisi IV DPRD Riau mengadakan RDP dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
Editor: | Senin, 20-05-2024 - 21:36:24 WIB

TERKAIT:
   
 

Pekanbaru, Riaukontras.com - Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Senin (20/5/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat, didampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Tamarudin dan Tumpal Hutabarat.
Hadir dalam rapat ini, Plt Kepala DLHK Provinsi Riau M Job Kurniawan, beserta jajaran.

Rapat ini dilaksanakan guna membahas terkait evaluasi pelaksanaan program kegiatan DLHK Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024. M Job Kurniawan melaporkan, pada tahun 2024 DLHK Provinsi Riau memiliki 11 program, 12 kegiatan, dan 15 sub kegiatan.

"Sampai dengan 17 Mei 2024, realisasi fisik DLHK Provinsi Riau sebesar 39,87 persen, dan realisasi keuangan sebesar 36,79 persen," ujar M Job Kurniawan.
Dalam rapat ini, Komisi IV DPRD Provinsi Riau menyoroti terkait permasalahan sampah dan limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

"Terkait sampah-sampah di drainase, kita di Komisi IV diminta masyarakat untuk membuat drainase supaya tidak kebanjiran. Setelah dibuat, sampahnya masuk juga ke situ. Masyarakat minta bantu juga. Jadi kewalahan kita. Saya rasa harus ada kebijakan terkait hal ini dari Pemprov hingga ke daerah, bahwa drainase harus dibersihkan. Agar menjadi bermakna drainase yang kita buat itu," jelas Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat.

Terkait hal tersebut, M Job Kurniawan menyebut, kewenangan sampah tidak ada di DLHK. Namun disisi lain, sampah ini juga merusak lingkungan sehingga pihaknya selalu berkoordinasi dengan pemerintah kab/kota.