Kampar,  Riaukontras.com - Pemerintah Kabupaten Kampar meraih penghargaan dari Gubernur Riau, Drs. Syamsuar, M.Si atas keberhasilan dalam penurunan angka stunting. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Pj Bupati Kampar pada acara Rakor Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas/JKN) di Ball Room SKA Co-Ex Swiss-Bel Hotel International Pekanbaru, Senin (31/7).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai prestasi atas penurunan prevalensi angka stunting berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, yang mencapai 11,2 persen pada tanggal 22 Januari 2023.

Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus SE.MM dalam kesempatan tersebut menyatakan, bahwa pihaknya terus berupaya memenuhi gizi anak yang terdampak stunting, dengan harapan dapat meminimalisir penurunan angka stunting hingga akhir tahun 2024.

Diterangkan lebih lanjut oleh Muhammad Firdaus,  Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan menanggulangi stunting pada anak balita.  Kita  telah melakukan terobosan-terobosan, seperti memberikan makanan tambahan bergizi bagi anak sekolah bekerja sama dengan Dinas Dikpora Kabupaten Kampar serta menjalin kemitraan dengan perusahaan sebagai bapak asuh bagi balita penderita stunting.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Asisten I Provinsi Riau, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dan Kepala Deputi BPJS Kesehatan Regional Provinsi Riau. Kabupaten Kampar merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Provinsi Riau yang belum mencapai target Universal Health Coverage (UHC). Namun, Pj. Bupati Kampar menyatakan optimisme bahwa mereka akan mencapai target UHC pada Oktober 2023 dengan upaya bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar.

Dalam Rakor ini juga disampaikan bahwa sejak 1 Januari 2014, semua jaminan kesehatan telah diintegrasikan ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, masih ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau mendorong seluruh kabupaten/kota untuk mempercepat pendataan masyarakat agar dapat diakses melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada akhir tahun 2023.

Selama acara Rakor, Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Pimpinan Kabupaten/Kota melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama untuk mencapai Universal Health Coverage pada 31 Desember 2023 mendatang. Pada kesempatan ini, beberapa Kabupaten/Kota juga menerima piagam penghargaan atas pencapaian dalam bidang kesehatan dan kemasyarakatan. (Apriyaldi)