www.riaukontras.com
| Kasus Payung Elektrik Masjid Agung An-Nur Pekanbaru di Sorot Kembali, Diungkap Ketua KNPI Riau | | H Muhammad Rafee Dapat Dukungan 7 Pengurus Kabupaten/Kota Maju Sebagai Calon Ketua PELTI Riau | | Kejari Kepulauan Tanimbar Sampaikan Perkembangan Penanganan Perkara Dugaan Tipikor | | Kajari Rohil di Sambut Secara Adat Melayu | | Kejati Riau Ajukan 2 Perkara Keadilan Restoratif Justice Disetujui Jampidum | | Kejati Riau Gelar Penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 20 Juni 2024
 
Pansus DPRD Riau Sedang Menggodok Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Editor: | Kamis, 25-05-2023 - 23:15:31 WIB

TERKAIT:
   
 

Pekanbaru, Riaukontras.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Saat ini, Ranperda tersebut sudah masuk tahap finalisasi.

Ketua Pansus Husaimi Hamidi mengatakan, salah satu poin yang dibahas di dalam Ranperda itu yakni pengaturan deposito yang mesti ke Bank Riau Kepri. Hal itu untuk menambah pendapatan daerah.

“Saat ini Ranperda sudah pada tahap finalisasi. Salah satu poin yang disorot adalah tenggat APBD Perubahan yang mestinya pada Bulan Juni sudah mulai dibahas. Hal ini agar tidak terjadi keterlambatan,” kata Husaimi, Kamis (25/5/2023).

Selain itu, kata dia, juga dibahas mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengaturan mesti per digit. Ia juga menyebut, ada kesalahan persepsi bahwa BLUD ini tak bisa dicairkan untuk APBD.

“Sehingga tidak bisa diawasi. Dalam Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah akan diatur mengenai syarat buka rekening mesti diketahui oleh Gubernur Riau,” ujar Husaimi.

Jika Gubernur Riau ingin Bank Daerah menjadi besar tentunya akan disarankan ke Bank Riau. Selain itu didapati ada BUMD yang tidak menabung deposito di Bank Riau. Padahal sebagaimana diketahui BUMD tujuannya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Karena BUMD dibentuk memakai alokasi anggaran dari APBD, sehingga harus ada feedback ke masyarakat dalam bentuk dividen,” ucapnya.

Kenyataannya, lanjut Husaimi, mayoritas BUMD tidak bisa memberikan dividen kepada daerah dan mengalokasikan uang hanya sedikit ke bank daerah sendiri.

“Diharapkan dengan adanya pengaturan keuangan daerah ini bisa menambah dividen Riau dan membuat alokasi APDB Riau menjadi maksimal,” tutupnya.


Berita: Advertorial DPRD Riau


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • Pansus DPRD Riau Sedang Menggodok Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Dimasa Pandemi Covid-19, Parma City Hotel Diduga Sediakan PSK Pada Tamu yang Menginab
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved