www.riaukontras.com
| Plt. Jam-Pidum Setujui 8 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice | | Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau Penerima Apel Kerja Pagi | | Armilis Ramaini; Mendagri Tinjau Ulang Pengangkatan Risnandar Mahiwa sebagai Pj Wako Pekanbaru | | Jaksa Agung Terbitkan Surat Keputusan Rotasi Jabatan Terhadap Pejabat Eselon II dan Eselon III | | Anggota DPRD Hadiri Pelepasan Keberangkatan Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis | | Wakil Ketua III DPRD Bengkalis Hadiri Penyerahan Penghargaan WTP dari BPK RI
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 27 Mei 2024
 
JAM-Pidum Setujui 1 Pengajuan Penghentian Penuntutan Restorative Justice
Editor: Jarmain | Rabu, 03-05-2023 - 17:09:08 WIB

TERKAIT:
   
 

RiauKontras.com, Jakarta - Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana, Rabu (3/5/2023) menyetujui satu permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.


Hal itu disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung Dr. Ketut Sumedana SH., MH., saat siaran pers kepada awak media.


Adapun perkara tersebut yaitu Tersangka AMRAN alias ARI bin AGUS dari Kejaksaan Negeri Pinrang yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, ujar Ketut Sumedana. 


Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain:


Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.


Tersangka belum pernah dihukum. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun.


Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.


Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.


Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan kpe persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.


Pertimbangan sosiologis. Masyarakat merespon positif.


Selanjutnya, JAM-Pidum Memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang untuk menerbitt kan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, tutup Kapuspenkum Kejagung.


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • JAM-Pidum Setujui 1 Pengajuan Penghentian Penuntutan Restorative Justice
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Dimasa Pandemi Covid-19, Parma City Hotel Diduga Sediakan PSK Pada Tamu yang Menginab
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved