Rohil, Riaukontras.com - Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pada hakekatnya Pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat.

Pelayanan merupakan prioritas utama dalam pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Maka dari itu, mulai dari tingkat kelurahan/kepenghuluan, Kecamatan hingga ke OPD.

Beberapa waktu yang lalu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan penandatanganan MoU dilakukan oleh Wakil Bupati Rohil H Sulaiman SS MH yang dilaksanakan di ruang serbaguna gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Wabup Rohil menyebutkan, MoU sinergi dalam peningkatan pelayanan publik antara Ombudmans RI dengan Pemkab Rohil khususnya untuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Adapun OPD yang dimaksud lanjutnya, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Rumah Sakit Umum Daerah (RDUD), Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"MoU ini bertujuan agar setiap OPD segera dapat membuat SOP per pelayanan publik dan dapat menjalankannya dengan baik serta melakukan sosialisasi yang tepat sasaran," papar Wabup.

Pemda Rohil sendiri tambah Wabup, terus melakukan berbagai upaya agar pelayanan publik semakin baik dan tingkat kepuasan publik terus meningkat.

"Kita selaku pemerintah daerah harus memberikan kepuasan terhadap pelayanan publik. Alhamdulilah tahun 2022 yang lalu Kabupaten Rohil kategori hijau kualitas baik," pungkasnya.

* Door to Door Disetiap Instansi *

Wakil Bupati melakukan pengecekan ke loket pelayanan Disdukcapil dan menyapa masyarakat yang tengah melakukan pengurusan dokumen kependudukan.

Wabup secara langsung ingin memastikan pelayanan di Disdukcapil berjalan dengan baik serta ingin mengetahui apakah ada kendala yang dialami.

Selain memastikan pelayanan kependudukan berjalan dengan baik, Wabup juga ingin melihat dan mengetahui kehadiran para ASN maupun lainnya di Disdukcapil.

Meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kalau pelayanan merupakan prioritas utama dalam pemerintahan. Maka dari itu, mulai dari tingkat kelurahan/kepenghuluan, Kecamatan hingga ke ibukota kabupaten harus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan maksimal.

Untuk di Disdukcapil katanya tempat pelayanan orang mendaftar pengurusan berbagai dokumen kependudukan harus bersih, kalau perlu letakkan permen dimeja agar masyarakat merasa nyaman saat berurusan."Yang utama itu adalah toilet harus dijaga kebersihannya, jangan sampai toilet Disdukcapil kalah dengan toilet yang ada di SPBU," tuturnya.

menegaskan jangan ada pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan dokumen kependudukan. "Jangan sampai nanti ada laporan terkait pungli, apabila ini terjadi maka oknumnya akan diberikan sangsi tegas," ucapnya.

Namun ia optimis kalau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Rohil memiliki potensi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat."Jangan sampai nunggu telpon berdering dari pimpinan baru mengatakan Siap, Siap!!," kata Sulaiman.Selain pelayanan di disdukcapil katanya lagi, pelayanan di Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan pelayanan kesehatan lainnya juga harus ditingkatkan. "Jangan sampai nantinya ada masyarakat yang mengeluh tentang pelayanan kesehatan," pesannya.Wabup menegaskan jangan sampai nantinya ada masyarakat yang marah-marah terkait pelayanan. "Mari sama-sama kita benahi pelayanan kepada masyarakat untuk kemajuan kabupaten rohil yang kita cintai ini," pungkasnya.

Selain meninjau kantor disdukcapil, Wakil Bupati juga mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Inspeksi mendadak yang dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan normal.

“Kedatangan saya bukan Sidak, hanya sekadar monitoring biasa dan kembali melihat -lihat kantor lama saya. Sekaligus melihat langsung pelayanan di Kantor Bapenda,” kata Sulaiman.

Sebelum menjadi Wakil Bupati Rohil, Sulaiman Azhar adalah salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Kepala Bagian (Kabid), di Dinas Bapenda Rohil.

Sulaiman mengatakan Kantor Bapenda bukan satu-satunya yang didatanginya. Sejak dilantik, dia sudah mendatangi beberapa kantor dengan tujuan yang sama ingin memastikan dalam kondisi pelayanan normal.

"Selain untuk mengetahui tugas dan pelayanan, sekaligus supaya bisa terbentuk ikatan emosional tersendiri demi mendongkrak kinerja pegawai,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang pelayanan publik di Kabupaten Rohil, Sulaiman menjawab, saat ini sudah membaik. Salah satu yang  terlihat adalah bagiaman proses pelayanan terhadap masyarakat dan kondisi kebersihan perkantoran yang ada.

“Untuk layanan dasar, sudah sangat baik dan dilakukan sesuai dengan porsinya. Perubahan pelayanan yang cukup baik ini, nanti akan saya laporkan ke Bupati,” tandasnya.

(Adv/Pemkab)