RiauKontras.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri  Jakarta Barat menuntut terdakwa Dody Prawiranegara atas kasus peredaran narkotika jenis sabu yang juga melibatkan terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan Tuntutan Pidana Penjara 20 Tahun.

Hal itu di sampaikan oleh Kepala Kejaksaan DKI Jakarta melalui siaran pers yang di sampaikan oleh Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta Senin (27/3/2023).

Adapun Pembacaan surat tuntutan atas nama terdakwa Dody Prawiranegara yang terbuka untuk umum tersebut yaitu: 

Bahwa adapun tuntutan terhadap Dody Prawiranegara adalah sebagai berikut menyatakan Terdakwa Dody Prawiranegara bersama sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Syamsul Maari dan saksi Linda Pujiastuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

“mereka yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sesuai dakwaan pertama;

Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Dody Prawiranegara selama 20 Tahun Denda 2 Miliar Rupiah Subs 6 bulan dipotong masa tahanan terdakwa;

Menyatakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara terdakwa Dody Prawiranegara untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Teddy Minahasa Putra;

Di sebutkan oleh Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, bahwa penuntut umum telah mempertimbangkan, hal-hal yang memberatkan yaitu :

Terdakwa telah menukar dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Resort Bukittinggi, seharusnya terdakwa sebagai Penegak Hukum memberantas peredaran Narkotika, namun Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran Narkotika sehingga tidak mencerminkan Aparat Penegak Hukum yang baik di masyarakat, ujar Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta kepada awak media 

Perbuatan Terdakwa telah merusak kepercayaan publik terhadap Penegak Hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 (empat ratus ribu) personil.

 Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika. 

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa adalah Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan, terdakwa mengajukan permohonan Justice collaborator kepada majelis hakim. Untuk itu, Jaksa Penuntut Umum akan menghormati segala pertimbangan hukum dan keputusan yang akan diambil oleh yang mulia majelis hakim atas perkara tersebut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menunda persidangan terdakwa Dody Prawiranegara pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dengan agenda Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Sumber Penkum Kejati DKI Jakarta