www.riaukontras.com
| Ayah dan Ibu Mertua Gerebek Menantu Cewek di Hotel Bareng Selingkuhan | | Wujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Lapas Bengkalis Kunjungi Ombudsman Riau | | Hadir HPN 2024, Kadis Kominfo Siak Sampaikan Dua Pesan Khusus Presiden Jokowi | | Sukses Terapkan Program Bangga Kencana, Pemkab Siak Dapat DAK Bidang KB | | LLMB Tapung Raya dan Mahasiswa Ancam akan Demo, Ini Ucap Praktisi Hukum dan Camat | | Dianggap Langgar Etika, Kasrul Tolak SF Hariyanto Sebagai PLH Gubernur Riau
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 22 Februari 2024
 
Diskusi Publik Universitas Muhammadiyah, Asintel Kejati Riau Bahas Restorative Justice 
Editor: Jarmain | Kamis, 22-12-2022 - 13:44:54 WIB

TERKAIT:
   
 

RiauKontras.com, Pekanbaru - Bertempat di Aula Gedung K. H. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Riau, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto, SH., MH menjadi narasumber kegiatan Diskusi Publik Universitas Muhammadiyah Riau.


Saat di konfirmasi terkait diskusi Publik dengan tema Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (21/12 2022) sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai tersebut Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heripurwanto SH.MH., membenarkannya.


Dalam penyampaiannya Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto, SH., MH menjelaskan dasar pelaksanaan Restoratif Justice adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 14 huruf h, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 35 huruf c, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.


Dok : Kejati Riau


Surat Jampidum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 hal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Jampidum Nomor B–4762/E/EJP/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 hal Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Jampidum Nomor B–1049/E/EJP/5/2021 tanggal 17 Maret 2021 hal Petunjuk Pengendalian dan Peningkatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice (RJ).


Selanjutnya selaku Nara sumber, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto, SH., MH menjelaskan tumbuhnya minat di Indonesia terhadap masalah korban ini cukup menggembirakan. Perlu diperhatikan bahwa pengertian korban ini sangatlah luas.


Hal ini menyebabkan bahwa dimensi permasalahannya pun dapat berbeda, tergantung pada kategori korban tersebut. Suatu badan resmi yang berusaha memantau permasalahan korban ini sudah dirasakan perlunya.


Mekanisme kompensasi dan restitusi masih harus dikaji, untuk mencari bentuk-bentuk mana dan menentukan kategori-kategori korban mana yang sudah dapat mempergunakan mekanisme ini di Indonesia, bahwa inti dari berbagai cabang teori konflik adalah pandangan: bahwa konflik sosial adalah penyebab kejahatan.


Andai kata konflik sosial dapat diredusir, maka angka kriminalitas dapat berkurang. Usaha untuk meredusir konflik sosial ini adalah antara lain dengan pendekatan “restorative justice” (keadilan restorative-RJ). Dikatakan pendekatan ini menekankan pada “non-punitive strategies to prevent and control crime. tutup Asintel Kejati Riau.


Dalam kegiatan Diskusi Publik Universitas Muhammadiyah Riau tersebut mengikuti secara ketat protokol kesehatan (prokes).


Sumber Kasi Penkum Kejati Riau


 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • Diskusi Publik Universitas Muhammadiyah, Asintel Kejati Riau Bahas Restorative Justice 
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved