RiauKontras.com, Rohil - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengelar rapat paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun anggaran 2023, Senin (28/11/2022).

Rapat paripurna tersebut langsung dipimipin Ketua DPRD Rohil Maston di dampingi Wakil Ketua DPRD Drs Basiran Nur Effendi serta para anggota DPRD dan Sekwan DPRD Sarman Syahroni ST, Sedangkan dari Pemerintah Daerah dihadiri Wakil Bupati Rohil H. Sulaiman SS. MH didampingi Plt Sekretaris Daerah H Fery H Praya, Para Asisten serta para Kepada OPD dilingkungan Pemerintah Daerah.

Ia mengatakan, berterima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran dan dukungan dalam pandangan umum fraksi fraksi atas raperda APBD 2023, saat menyampaikan jawaban eksekutif.

Jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi fraksi terhadap rancangan peraturan pemerintah (Ranperda) APBD tahun 2023 yang disampaikan Wakil Bupati Rohil H Sulaiman SS MH mengatakan pandangan umum fraksi fraksi DPRD bertujuan untuk memberikan masukan saran untuk pemerintah penyempurnaan dalam penyusunan Ranperda APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023.

Kata Wabup, rancangan APBD Rohil tahun 2023 dapat lebih transparan dan akuntabel serta mempunyai fungsi sebagai otoritasotoritas, perencanaanperencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas bertujuan pembangunan.

" Menanggapi atas apa yang disampaikan oleh masing masing fraksi Wabup Sulaiman juga menyebutkan pemerintah tetap mendukung percepatan pemulihan ekonomiekonomi, pengendalian inflasi daerag dan melanjutkan upaya mengandalian covid-19.

" Pemerintah daerah dalam pendapatan daerah dari sektor PAD yakni dari sektor pajakpajak, retribusi daerah pengendalian potensi pajak lainnya dapat diapresiasi dan akan menjadi perhatian bersama, " Kata Wabup Rohil saat memberikan jawaban dari fraksi PDI-P.

Sedangkan dari fraksi Golkar, kata Wabup Sulaiman menyebutkan terkait RPJMD agar pemerintah daerah untuk menyusun program berskala prioritas sesuai dengan arahan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Pembangunan tersebut dapat menjadi peningkatan kualitas SDM, insfrastruktur, Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Penanganan Kemiskinan.

Untuk peningkatan PAD dalam mengali potensi yang bisa digarap seperti Perizinan HGU, IU Perkebunan, Izin Pertambangan, Izin Industri, Izin Lingkungan dan lain-lainnya.