Kampar Riaukontras.com - Rapat Paripurna DPRD Kampar dengan agenda pandangan umum fraksi - fraksi DPRD Kampar terhadap Ranperda perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun 2022, Rabu siang (28/9) mendapat kritikan keras dari beberapa fraksi DPRD. Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dan juga hadir Sekdakab Kampar Yusri.

Pemerintah telah mengabaikan PP nomor 12 tahun 2019, karena pemerintah daerah Kampar terlambat menyampaikan Ranperda perubahan APBD Kampar tahun 2022, hal tersebut ditegaskan Zumrotun dari fraksi Gerindra dalam rapat Paripurna.

Gerindra juga menyorot taman kota Bangkinang yang sampai saat ini masih terbengkalai. "Taman kota sampai saat ini masih terbengkalai dan rusak pemandangan kota. Sudah seharusnya taman kota dilanjutkan kembali pengerjaan nya," terang Zumrotun.

Fraksi Demokrat menyoroti tentang kas daerah kosong,  "Kas daerah kosong berdampak kepada masyarakat dan kami minta kepada Pemerintah daerah menjelaskan tentang kas kosong tersebut," kata Juswari Umar Said selaku juru bicara fraksi Demokrat.

Golkar juga menyoroti terkait keterlambatan pembahasan APBD perubahan tahun 2022. "Pembahasan APBD perubahan terlambat hal tersebut terbukti ketika Pemerintah menyampaikan   Ranperda perubahan APBD Kampar tahun 2022 terlambat," kata juru bicara fraksi Golkar Kampar Ramlan.

Pemkab Kampar telah melakukan pembohongan publik, hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2021 BANGGAR DPRD Kampar sepakat dengan tim anggaran tidak melakukan pengadaan mobil Dinas ternyata di lapangan ada pengadaan mobil Dinas, ungkap Ramlan.

Pernyataan tegas juga datang dari fraksi PPP yang disampaikan oleh Muhammad Ansar, "Penyusunan Ranperda APBD perubahan Kabupaten Kampar tahun 2022 amburadul,"  tegasnya.

PKS juga menyorot kembali terkait keterlambatan penyampaian Ranperda perubahan tahun 2022, "Keterlambatan penyampaian Ranperda perubahan tahun 2022 sudah jelas melanggar PP nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri," terang Ali Sobirin selaku juru bicara fraksi PKS Kampar.

Rapat Paripurna tersebut sempat ditunda karena dari jadwal Senin kemaren (26/9) dan ditunda hari ini karena mendapat penolakan dari 5 fraksi. 5 fraksi tersebut terdiri - dari fraksi PPP, PKS, PDI P, Nasdem dan fraksi Golkar. Sementara fraksi PAN setuju rapat Paripurna dilanjutkan. (Apriyaldi)