PEKANBARU, Riaukontras.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD Tahun Anggaran 2021, Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki DPRD Kota Pekanbaru, Senin (27/6/2022).

Rapat Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal. Turut hadir Sekda Kota Pekanbaru, M.Jamil, pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemko Pekanbaru dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Sementara, beberapa fraksi turut hadir, yakni, PDI-P, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Hanura dan Fraksi PAN.

Setelah Rapat Paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal, beberapa fraksi melalui masing-masing juru bicara menyampaikan hasil pandangan umum.

Diantaranya, Robin Eduar Pasaribu juru bicara dari Fraksi PDIP, Jepta Sitohang juru bicara dari Fraksi Demokrat, Tarmizi Muhammad dari Fraksi Golkar, Mulyadi dari Fraksi PKS, Krismat Hutagalung dari Fraksi Hanura, Indra Sukma dari Fraksi PAN.

Pada kesempatan itu, setiap Fraksi memberikan pandangan perihal tentang laporan keuangan Pemko Pekanbaru dan Fraksi meminta kepada Pemko agar menghentikan sementara proyek-proyek multiyears yang berdampak langsung terhadap masyarakat seperti banyaknya jalan-jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan dan banjir yang mengakibatkan resapan air, gorong-gotong tidak berfungsi.

Juru bicara dari Fraksi PKS, Mulyadi menyinggung soal Pemotongan Tukin ASN, honor RT-RW, honor tenaga ahli dan honor imam masjid paripurna.

Juru bicara Fraksi Hanura Nasdem, Krismat Hutagalung menyebutkan, pihaknya di Fraksi Hanura Nasdem meminta memangkas kegiatan yang tidak prioritas.

"Hentikan multiyears, memaksimalkan target PAD tanpa memberatkan pelaku usaha. Menerapkan tata kelola keuangan yang baik," tegas Krismat Hutagalung

Sementara, Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Jepta Sitohang menyebutkan transparansi OPD terhadap penerima pajak dan retribusi daerah, diminta sanksi dan ketegasan menghadapi wajib pajak nakal. jejelasan data penunggak pajak.

Fraksi Golkar menyoroti soal PAD pada Dinas Perhubungan ditargetkan Rp832 miliar, namun realisasi Rp647 miliar.

"Kemudian permasalahan banjir yang semakin parah, meski anggaran sudah dikucurkan. Berapa jumlah anggaran yang dikucurkan Pemko Pekanbaru.  Realisasi PAD Dinas PUPR yang berjumlah Rp8,92 miliar, target Rp40,2 miliar," imbuh Tarmizi.

Setelah mencermati, melakukan analisa secara detail tentang Anggara Tahun 2021, Fraksi Golkar juga memberikan pertanyaan dan catatan, penting sebagai pemasukan ke Pemerintahan dalam penyelanggaraan Pemerintahan dimasa-masa yang akan datang.