www.riaukontras.com
| Menyikapi Persoalan Hukum Menjerat Wartawan, Wahyudi El Panggabean: Taati KEJI | | Kejati Riau Hentikan Penyelidikan Dugaan Tipikor pembangunan Payung Elektrik Masjid Raya Annur | | Kajati Riau Ikuti Kegiatan Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024 | | Wakajati Riau Hadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 | | Jaksa Agung: Entitas Jaksa ASEAN Meningkatkan Kolaborasi Antar Lembaga Kejaksaan se-ASEAN | | Jam-Pidsus: Kerugian 271 T Bukan Soal Besarnya Tetapi Bagaimana Mengembalikan Kondisi Seperti Semula
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jumat, 26 April 2024
 
Gubernur Ansar Temui Menteri PUPR, Segera MoU Pembagian Kewajiban
Editor: | Senin, 29-03-2021 - 17:00:55 WIB


TERKAIT:
   
 

Kepri, Riaukontras.com - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad terus menggesa geliat pembangunan berbagai infrastruktur di Kepulauan Riau, terutama terkait pembangunan jembatan Batam-Bintan. Dirinya berharap pembangunan jembatan ini segera teralisasi untuk mendukung perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau.

“Tahap demi tahap pembangunan jembatan ini telah kita lalui, dan saat ini pembahasan telah berada di Kementerian PUPR. Maka terus kita dorong agar pembangunannya bisa dimulai pada tahun 2022,” kata Ansar setelah melakukan pertemuan dengan Menteri PUPR di Jakarta, Senin (29/03).

Turut mendampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Syamsul Bahrum, Kepala Dinas PU Abu Bakar dan Staf Khusus Bidang Hukum Syarafuddin Aluan. Dari kementerian hadir juga Dirjen Bina Marga Hedi Rahadian, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto serta Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini.

Gubernur Ansar bersyukur, karena Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambut baik rencana pembangunan pembangunan jembatan Batam-Bintan yang sudah masuk dalam roadmap RPJMN tahun 2020-2024.

Namun untuk pembangunan, ada beberapa hal yang harus dituntaskan dalam waktu dekat. Di antaranya untuk menentukan kewajiban-kewajiban, mana kewajiban provinsi, mana kewajiban pemerintah pusat. Selanjutnya kewajiban-kewajiban itu akan ditandatangani dalam sebuah MoU.

“Pemerintah Provinsi diantaranya memastikan ketersediaan lahan, ROW plan kemudian tim pusat yang akan berkunjung, dan memastikan dari sisi teknis pembiyaannya,” jelas Gubernur Ansar.

Terkait lahan, Gubernur Ansar menyampaikan bahwa untuk pengadaan lahan di sisi jalan terdekat di Kota Batam, Pemprov Kepri sudah mendapatkan hibah lahan dari BP Batam. Sedangkan untuk di jalan terdekat di sisi Pulau Bintan dan di Pulau Buau akan dibiayai oleh Pemprov Kepri melalui APBDP yang saat ini proses yang sedang berjalan untuk identifikasi lahan.

“Untuk lahan di Tanjung Sauh, kita dapatkan hibah dari konsorsium karena kawasan itu rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan pelabuhan container,” ucapnya.

Sebelumnya pada, Kamis (18/03) yang lalu juga, Gubernur Ansar juga telah mengajak 3 orang Menteri yaitu Menko Marves Luhut Panjiatan, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk melihat lahan atau landing point jembatan Babin yang ada di Batam.

“Ini bentuk keseriusan kita dalam menggesa pembangunan jembatan Batam Bintan. Semua pihak terkait harus kita temui baik dari pemerintah daerah, swasta hingga pemerintah pusat harus terus dorong karena saya yakin kehadiran jembatan Babin kedepan, bisa berdampak ekonomis lebih besar,” tutupnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada 25 Oktober 2018 sudah memastikan pihaknya akan membangun Jembatan Batam Bintan. Waktu itu, Menteri Basuki menegaskannya usai membuka seminar nasional Inovasi Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan, di Aston Hotel Batam.

“Kita sudah sepakati mau kita bangun,” kata Basuki saat itu.

Penegasan ulang juga sempat disampaikan Basuki soal sentuhan seni. Saat itu, Basuki menyampaikan bahwa khusus untuk pembangunan jembatan, ke depannya agar terus diberikan sentuhan arsitektural. Seperti pada jembatan Youtefa yang ada ornamen ciri khas daerah Papua.

“Juga untuk Jembatan Batam-Bintan yang akan dibangun dengan KPBU, agar ada sentuhan seninya,” kata Menteri Basuki sebagaimana siaran persnya pada Ahad (20/9/2020).

Humas

Editor: M Zen

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • Gubernur Ansar Temui Menteri PUPR, Segera MoU Pembagian Kewajiban
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved