Kampar, Riaukontras.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Hambali bungkam ditanya alasan ketidakadilannya dalam menegakan aturan dan perda Pemkab  Kampar tentang perizinan.

Pasalnya, dalam penyegelan Kantor ULP PLN Bangkinang pada Februari lalu, Kadis DPMPTSP menegaskan penyegelan dilakukan penegakan aturan dan Perda Kampar.

Namun, Kadis DPMPTSP Kampar justru terkesan memback-up dengan tetap mengizinkan PKS Mini di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tambang Kampar terus beroperasional tak miliki IMB dan izin operasional. PKS Mini tersebut hanya ditempeli stiker bangunan tidak memiliki izin dan Hambali tetap memberikan izin PKS Mini tersebut sampai semua perizinannya selesai.

Kadis  DPMPTSP Kampar bungkam ketika ditanya tindakannya seperti memback-up PKS Mini tersebut dengan memberikan izin membiarkan mereka tetap beroperasi, padahal PKS mini tersebut jelas beroperasi onal secara ilegal tanpa Izin operasional dan tidak miliki IMB?.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melakukan penyegelan Kantor Unit Layanan (ULP) PLN Bangkinang, Jumat (26/2/2021) atas rekomendasi dari DPMPTSP Kabupaten Kampar. Namun, DPMPTSP Kabupaten Kampar tetap memberikan izin kepada PKS Mini di Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang beroperasional secara ilegal dan belum memiliki IMB .

Padahal, Kantor Unit Layanan (ULP) PLN  Bangkinang yang disegel Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kampar pada Jumat (26/2/2021) sudah mengajukan izin untuk rehab gedung tanpa menambah luas.

Penyegelan ditengarai diduga buntut pemutusan jaringan listrik di Balai Bupati Kampar dan sejumlah kantor instansi Pemda lainnya oleh PLN beberapa hari lalu.

Namun Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Hambali menyatakan hal berbeda.

Hambali menyebut, pihaknya melakukan penyegelan tersebut karena menegakkan aturan berkenaan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum dipenuhi pihak PLN.

Seperti diketahui, saat ini PLN Bangkinang sedang melakukan rehab kantor.

Lebih lanjut, kata Hambali, rehab kantor atau gedung yang saat ini sedang dikerjakan diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan atau Kegiatan Bidang Lingkungan.

Selain itu, Hambali juga menyebut telah terjadi pelanggaran Perda Kampar No. 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.

“Juga telah melanggar Peraturan Bupati (Perbub) Kampar No. 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” ungkap Hambali.

Terkait penyegalan ini, Hambali tidak menampik sebagai buntut dari telah diputusnya jaringan listrik Balai Bupati Kampar dan sejumlah kantor instansi Pemda lainnya oleh PLN beberapa hari lalu.

Sekretaris Satpol PP, Agustar, menegaskan, objek penyegelan ini hanya pada pembangunan gedung kantor PLN, bukan pada aktivitas pelayanan listrik kepada masyarakat.

Manajer ULP PLN Bangkinang, Endryez Pratama, menjelaskan penyegelan terkait IMB. Katanya, pihak PLN hingga saat ini sudah mengajukan perizinan ke DMP PTSP sejak satu minggu yang lalu.

"IMB sudah diurus satu Minggu yang lalu, bangunan ini renovasi dalam artian perbaikan atap dan dinding Tidak merobah luas. Memang sampai saat ini memang belum keluar,” ujar Endryez.

Endryez menyayangkan tidak adanya surat peringatan dari DPM PTSP. Seharusnya, kata dia, pemda memberikan surat teguran tertulis sebelum melakukan penyegelan.

Soal tunggakan Pemda Kampar, Dikatakan Endryez, tunggakan listrik meterisasi Pemda Kampar telah terjadi selama 2 bulan, Januari dan Februari 2021. Sedangakan tunggakan listrik nonmeterisasi telah menunggak sejak Juli 2020 lalu.

Dia juga menegaskan ke depan ini, pihaknya siap untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemda, sehingga dapat satu visi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait adanya penyegelan pembangunan gedung ULP PLN Bangkinang, Endryez memastikan tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Ikbal