LANGSA NAD, RIAUKontras.com - Demo ratusan pegawai (Aksi Damai) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa membantah keras dan juga sangat menyayangkan atas pernyataan beberapa pihak yang menganggap para peserta aksi tersebut ditunggangi kepentingan politik.

Pernyataan tersebut salah seorang paramedis RSUD Langsa, Eka Minggu (8/1) pada media ini menyebutkan, tuduhan terhadap kami sangat tidak mendasar, "kami buat aksi damai sudah mendapat izin dari pihak Polres Langsa dan tidak ada urusan dengan Pilkada di Aceh, kecuali kami memperjuangkan hak, karena pimpinan kami sudah bersikap otoriter kepada kami," ujar Eka.

Aksi kami ini didasari oleh bentuk spontanitas dari petugas medis, paramedis, penunjang medis, administrasi serta manajemen RSUD Langsa yang mengalami perlakuan yang sama sejak dibawah kepemimpinan dr. Syarbaini, kami merasa terancam, merasa tertekan, merasa dintimidasi, kerja dalam ketakutan, serta pengelolaan manajemen rumah sakit yang tidak sehat dan tidak transparan.

Hal ini pula yang menyebabkan suasana kerja yang ada menjadi tidak kondusif, berbeda dengan sebelumnya, suasana kerja begitu nyaman, bersih dan rapi serta pengelolaan manajemen yang sangat terbuka, sebut Eka.

Puncaknya, dibulan ke-4 semenjak dr. Syarbaini dilantik menjadi direktur RSUD Langsa , seluruh perwakilan dari berbagai macam profesi kesehatan dan non profesi kesehatan di lingkungan RSUD Langsa bersatu dan sepakat untuk melakukan "Aksi Damai" untuk menurunkan Dr. Syarbaini dari jabatannya sebagai direktur RSUD Langsa.

Sebelum melaksanakan aksi tersebut, para peserta aksi juga telah memperoleh izin dari pihak berwajib untuk melakukan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, hal ini juga tertera dan dilindungi oleh UU Nomor 9 tahun 1998.

Seharusnya semua pihak mampu melihat permasalahan ini dengan jeli, bukan hanya menerima informasi dari pihak-pihak tertentu yang merasa posisinya terganggu gara-gara aksi tersebut.

Apalagi dalam hal transparansi, bukankah saat sekarang ini isu clean dan good government dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia, 'tambah Eka lagi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 seharusnya sejumlah pihak di Langsa membuka mata dan telinga mereka untuk menanggapi permasalahan ini, bukannya malah mendukung pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan sesaat.

Kami minta Plt Walikota Langsa Kamaruddin Andala agar melantik pejabat-pejabat yang berkompeten dibidangnya, berakhlakul karimah, bebas dari Narkoba serta  yang paling penting mampu melaksanakan prinsip-prinsip clean dan good government bukannya pejabat-pejabat yang pintar "lips service" atau yang ingin memperkaya diri sendiri saja, 'harap Eka.

Kami mengingatkan kepada semua pihak aksi damai yang kami lakukan tanggal 29-11-2016 tidak ada hubungan nya dengan Pilkada di Aceh dan Kota Langsa khusus nya kami ini PNS murni hak di Pilkada, hanya sebagai peserta pemilih bukan peserta kampanye, 'pungkas Eka.(MA)