PELALAWAN, RIAUKontraS.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Pelalawan, terus berupaya membuat terobosan baru dalam memberi pelayanan bagi masyarakat.

Setelah menerapkan program pelayanan pengurusan dokumen satu hari langsung jadi, kedepan akan menerapkan program pelayanan terintegrasi, ucap sekretaris Disduk Capil Kabupaten Pelalawan Joni Naidi S.Sos kepada wartawan Senin (10/12/18) di kantornya.

Dijelaskannya, pelayanan satu hari langsung  jadi telah diterapkan sejak awal bulan September 2018 lalu. Alhasil dari program pelayanan itu, antrean sudah tidak harus menunggu lama seperti dulu. Kita akui masih ada yang antrean hingga hari ini, disebabkan berbagai kendala yang terjadi seperti masalah blanko KTP. Karena beberapa bulan lalu, blanko KTP kosong. Sehingga, KTP yang mau dicetak sekarang ini menumpuk. Sementara kemampuan Disduk Capil Pelalawan mencetak KTP dalam satu hari, antara 400 sampai 600 lebih.

Kendala lain seperti kehabisan Ribon, juga membuat pengurusan memerlukan waktu lama. Kemudian faktor padamnya listrik, juga menjadi kendala bagi masyarakat yang mengurus dokumen, sebutnya.

Lanjut Joni, setelah menerapkan pelayan satu hari langsung jadi itu, kedepan akan masuk dalam sistem pelayanan terintegrasi. Misalnya mengurus salah satu dokumen identitas, petugas Disdukcapil akan mengeluarkan sekaligus dokumen identitas lainnya. Contohnya mengurus KK, akan dikeluarkan langsung dokumen identitas lain seperti KTP, akte nikah, akte lahir, KIA (kartu identitas anak) dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat yang mengurus satu dokumen identitas, bisa keluar tiga dokumen, empat dokumen hingga enam dokumen, atau tree in one hingga six in one, terangnya.

Maka itu Joni meminta dan menghimbau  agar seluruh elemen masyarakat memiliki suatu kesadaran. Dalam arti  untuk mendukung program pemerintah pusat yang disebut dengan GISA (gerakan indonesia sadar administrasi) kependudukan yang lengkap.

Kita menggalakkan program ini, karena Disdukcapil Pelalawan harus punya target dalam memberi pelayanan bagi masyarakat. Sehingga program itu harus direalisasikan pada tahun 2019 yang akan datang, tegasnya ( DN ).