Hal itu guna menghindari sifat kecemburuan Parpol yang kini duduk dalam koalisi pendukung Jokowi.

"Sebaiknya Cawapres Jokowi berasal dari non parpol agar tidak ada rasa cemburu diantara partai koalisi," ujar Ketua umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat usai diskusi bertema "Gadang-gadang Cawapres Jokowi?" dikantornya Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7/2018) petang.

Taki sapaan akrabnya menambahkan, selain non Parpol, Cawapres Jokowi sebaiknya dari kalangan ekonom. Hal ini dimaksudkan agar selaras dengan kepemimpinan Jokowi yang selalu bekerja.

"Cawapres dari kalangan ekonom itu penting untuk mengawal dan memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apalagi menghadapi gejolak global ekonomi negara kuat di dunia," tambahnya.

"Dan kita menyerahkan keputusan kepada Jokowi untuk memilih Cawapresnya yang tepat yang tentunya sudah dipertimbangkan jauh-jauh hari."

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Uki Prayudi yang hadir dalam kesempatan tersebut meminta seluruh ormas dan relawan Jokowi gencar melakukan sosialisiasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Jokowi.

"Sosiliasasikan terus keberhasilan pembangunan Presiden Jokowi. Dia ini orang yang bukan songong. Presiden ini orang yang sibuk kerja dan kerja," katanya.

Ditambahkan Uki, PSI tetap komitmen mendukung Jokowi dalam pilpres 2019 nanti. Siapa pun Cawapresnya PSI akan menghargai pilihan Jokowi.

"PSI tidak mengajukan nama untuk Cawapres untuk mendampingi Jokowi. Karena, itu hak multak Jokowi," jelasnya.

Menurutnya, partai koalisi sudah sepakat jika Cawapres menjadi kewengan mutlak Jokowi. Namun, Jokowi pasti meminta pertimbangan dan masukan atas pilihannya itu ke partai koalisi.

"Kami  juga percaya PDI Perjuangan akan memegang teguh komitmen bersama koalisi pemerintah soal Cawapres. Kami dan teman-teman koalisi tidak akan cawe-cawe soal Cawapres karena itu kewengan multak Jokowi untuk memilihnya," pungkas Uki.(Dwi/Kar)