www.riaukontras.com
| Polri-TNI Giat Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pendisiplinan PROKES di Roro Air Putih | | Pesta Shabu di kantor BPBD, Ketua DPC AJOI : Pemkab Agar Semua Honorer di Test Urin | | SK Kadin Bengkalis Dicatut untuk Minta Minuman Kaleng, Masuri: ini Sangat Hina | | 2 Pelaku Honorer Berpesta Narkoba Jenis Sabu-Sabu di Kantor BPBD Bengkalis | | Mudik Dilarang Tempat Wisata Dumai Dipadati Warga, Rahmad Pdd : Ketegasan Tebang Pilih | | Babinsa Ranmil 01 Muara Satu Rayakan Idul Fitri Bersama Masyarakat
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 16 Mei 2021
 
STAVANGER NORWAY
Dr. Yusra Habib Abdul Gani Surati Negara Sahabat Aceh Tempo Dulu Jelang Aksi 26 Maret
Editor: Muhammad Abubakar | Sabtu, 20-03-2021 - 18:46:14 WIB


TERKAIT:
 
  • Dr. Yusra Habib Abdul Gani Surati Negara Sahabat Aceh Tempo Dulu Jelang Aksi 26 Maret
  •  

    STAVANGER NORWAY, RIAUKontraS.com - Menjelang digelar nya aksi damai pada tanggal, 26 Maret 2021 yang rencana nya akan digelar di seluruh dunia untuk meminta Belanda mencabut maklumat perang pada Bangsa Acheh dari tahun 1873, Dr. Yusra Habib Abdul Gani, selaku Perdana Menteri Negara Acheh Darussalam (PM-NAD) di pengasingan telah menyurati sejumlah negara yang dulu pernah menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama dengan Aceh.

    Aksi damai pada 26 Maret 2021 juga direncanakan akan digelar di Aceh. Untuk kegiatan di Aceh para peserta aksi damai akan mengambil alih lembaga Wali Nanggroe dari tangan Malik Mahmud Cs, kemudian diserahkan kepada ulama.

    Selain ingin menggulingkan Malik Mahmud selalu Pemangku Wali Nanggroe Aceh, aksi damai yang akan berlangsung pada, 26 Maret 2021 juga akan melengserkan Muzakir Manaf (Mualem) dari jabatan Panglima Gerakan Aceh Merdeka. 

    Berikut isi surat Diplomatik yangg dikirimkan kepada 28 Negara sahabat Acheh tempo dulu, yang yang diterima Riaukontras.com, Sabtu 20 Maret 2021.


    PRESS RELEASE
    20 March 2021

    SURAT DIPLOMATIK NEGARA ACHEH DARUSSALAM 
    DIKIRIM KE 28 NEGARA

    Bissmillahirrahmnanirrahim
    Assalamu´alaikum warahmatullahi wabarakatuh

    Alhamdulillah, Perdana Menteri Acheh Darussalam telah melayangkan surat diplomatik kepada 28 negara merdeka pada 18 Maret 2021 demi menunaikan janji: “urusan surat diplomatik insya-Allah dirampungkan pada Maret 2021. Oleh itu 20 surat diplomatik  siap dikirim kepada 20 Kepala negara seluruh dunia.

    ”Surat diplomatik ini diutamakan kepada negara-negara yang dikenal pasti pernah menjadi negara sahabat Acheh Darusalam suatu masa dahulu.

    Kandungan surat ini selain mengingatkan  betapa erat hubungan persahabatan, perdagangan dan diplomatik antara negara Acheh Darussalam dengan negara yang dituju, disertai dokumen yang membuktikan wujudnya hubungan diplomatik tersebut, juga memohon memberi PENGAKUAN (recognation) kepada Acheh sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat; mengingat hubungan diplomasi tersebut terputus, disebabkan oleh meletusnya perang melawan kolonial Belanda (1873-1942), Jepang (1942-1945) dan Indonesia (1945-2021).

    Sewaktu Acheh Darussalam berdiri tegak sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, semua diplomatic correspondence ditandatangani langsung oleh Sultan Acheh. Bagaimanapun, semua aktivitas negara ini terhenti karena tidak ada pemimpin nasional, sekaligus terjadi kekosongan kekuasaan (vacum of power) sejak priode: 1911-1976. Setelah Tengku Hasan di Tiro memproklamirkan Acheh sebagai negara sambungan (successor of state) pada 4 Desember 1976, beliau menggunakan cop surat ASNLF menandatangani surat diplomatik yang dialamatkan kepada Sek Jen PBB dari kèm Tajura Libya tahun 1987 dan kepada House of Lord Great Britain tahun 1991.

    Bagaimanapun setelah nama ASNLF bertukar kepada Pemerintah Negara Acheh (PNADarussalam) hasil Rapat Sigom Donja pada 21 Juli 2002, dikuatkan lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Huddinge, Sweden pada 18 Juni 2004, Tengku Hasan di Tiro tidak pernah lagi menandatangani surat diplomatik atas nama ASNLF. 

    Konsekuensi logis dari penandatanganan MoU Heslinki, 15 Agustus 2005, maka segala urusan politik Acheh, baik di dalam maupun di luar negeri dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat Indonesia berdasarkan point 1.1.2 (a) MoU Helsinki), disusul kemudian Malik Mahmud (Perdana Menteri) dan Zaini Abdullah (Menteri Luar Negeri) merubah status kewarganegaraan pada Juni, 2010; bahkan Malik Mahmud menjadi Wali Nanggroë Acheh, sementara Zaini Abdullah menjadi Gubernur Provinsi Acheh (2012-2017).

    Akibatnya, jabatan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Acheh kosong (vacum of power). Kali ini surat diplomatik yang ditujukan kepada 28 kepala negara, ditandatangani oleh Dr. Yusra Habib Abdul Gani, PM-NAD yang dipilih oleh 13 Ulèë Wilayah (anggota kongress) dan bersumpah di depan Qadhi negara pada 3 Desember 2020, untuk menghidupkan kembali status Acheh Darussalam yang tidak berfungsi sejak tahun 2005/2010.

    Artinya, kekuatan dan nilai politik, hukum dan sejarah surat diplomatik tersebut sama dengan surat diplomatik yang pernah dikirim oleh para pemimpin Acheh terdahulu (Sultan), yaitu hubungan diplomatik antara negara dengan negara; bukan antara organisasi politik dan negara. Acheh memberi masa kepada 28 negara dimaksud selama tiga bulan (Juni 2021) lamanya untuk mengirim jawaban secara resmi. Jawaban sudah tentu hanya ada tiga kemungkinan: (1). MEMBERI PENGAKUAN INTERNASIONAL, (2). MENOLAK atau (3). TIDAK MEMIHAK! Apapun hasilnya, PNAD sudah mempersiapkan Langkah-langkah untuk menghadapi ketiga-tiga jenis jawaban tersebut. 

    Wabillahi taufik walhidayah,
    Wassalamu´alaikum warahmatullahi wabarakatuh

    Wilayah Berdaulat, 20 March 2021

    H. Yusuf Peureurak
    (Juru Bicara Pusat PNAD)

    Demikian isi surat dalam rilis yang diterima media ini. 

    Penulis: Muhammad Abubakar

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Dr. Yusra Habib Abdul Gani Surati Negara Sahabat Aceh Tempo Dulu Jelang Aksi 26 Maret
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Mayat Siswi SMP Diduga Korban Pemerkosaan Ditemukan Setengah Bugil di Riau
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2021 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved