www.riaukontras.com
| Desa Senggoro Kembali Raih Juara Umum, Jumiarti Qoriah Terbaik di MTQ Tingkat Kecamatan Bengkalis | | Fazar : Dengan Adanya Asosiasi Ini, Pelaku Usaha Kuliner Lebih Terorganisir | | Langkah Strategi Pemkab Siak Wujudkan Indonesia Emas 2045 | | Usai Bada Jumat, Kejari Temu Ramah Bersama Jurnalis Pulau Bengkalis | | Alfedri: Apresiasi Pembangunan di Kampung Rawang Kao Berkembang Pesat | | Pimpinan DPRD Bengkalis Hadiri Penyampaian LHP LKPP Tahun 2023
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 14 Juli 2024
 
Terbukti Melakukan Tindak Pidana Perambah Hutan, Bombeng Divonis 3,5 Tahun Denda 1 M
Editor: Indra | Kamis, 27-06-2024 - 10:16:32 WIB

TERKAIT:
   
 

Bengkalis, RIAUkontras.com - Novrianto alias Bombeng terdakwa kasus perambahan hutan di Teluk Cina, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis akhirnya divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis dengan hukuman 3 tahun dan 6 bulan (3,5 tahun) pidana penjara.


Tidak hanya itu, cukong atau pemodal ini dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp1 milyar subsider 1 bulan kurungan.


Menurut majelis hakim, terdakwa Bombeng terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perambahan hutan produksi (HPT) untuk membuka usaha perkebunan sawit ilegalnya.


Putusan terhadap terdakwa Bombeng dibacakan Ketua Majelis Hakim Febriano Hermady didampingi hakim anggota, Rentama Puspita Farianty Situmorang dan Aldi Pangestu, Rabu (26/6/24) di depan terdakwa di dampingi penasehat hukumnya di ruang sidang Kusumah Atmadja PN Bengkalis.


Perbuatan terdakwa Bombeng sebagaimana diatur dakwaan pertama Penuntut Umum (JPU) Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.


"Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menduduki lahan tidak sah oleh karena itu dijatuhi hukuman tiga tahun dan enam bulan penjara," ujar Ketua Majelis Hakim menyebutkan putusan.


Keputusan ini lebih ringan sedikit dari tuntutan JPU sebelumnya, agar majelis hakim menghukum terdakwa Bombeng selama 4 tahun dan 6 bulan (4,5 tahun) penjara.


Terhadap vonis tersebut terdakwa Bombeng melalui penasehat hukumnya langsung menyatakan banding sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pikir-pikir.


Pembacaan vonis sempat ditunda sepekan sebelumnya ini, selama proses sidang juga disaksikan sejumlah warga berasal dari Desa Lubuk Gaung.


Kasus ini berawal dari dugaan kawasan hutan dengan fungsi hutan produktif tetap (HPT) di kawasan IUPHHK-HTO PT. Balai Kayang Mandiri tepatnya di Teluk Cina, Dusun Rumbai Jaya, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis diduga telah dilakukan penebangan pohon/kayu ilegal oleh dua orang atas nama Novrianto alian Bombeng dan Muhammad Yusuf alias Usuf pada pertengahan tahun 2018 hingga tahun 2023 untuk dijadikan area perkebunan sawit mencapai sekitar 171 hektar.


Terdakwa Novrianto dan Muhammad Yusuf sengaja membawa alat-alat berat yang lazim atau patut digunakan untuk kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha.


Usai sidang putusan digelar, salah satu warga desa lubuk gaung yang hadir di PN Bengkalis bernama Nurzan mengatakan kepada awak media, mengapresiasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) putusan sidang oleh majlis hakim, namu sangat disayangkan, hasil putusan tersebut tidak langsung di eksekusi oleh jaksa.


“Padahal majelis hakim mengatakan Bombeng harus ditahan, tetapi kenapa tidak langsung ditahan?," ujarnya


Sebutnya lagi, dengan rasa ketidak kepuasan hatinya, menelpon ke media ini mengatakan bahwa Bombeng masih melenggang bebas satu Roro bersamanya menyeberang ke Pakning.**


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • Terbukti Melakukan Tindak Pidana Perambah Hutan, Bombeng Divonis 3,5 Tahun Denda 1 M
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Dimasa Pandemi Covid-19, Parma City Hotel Diduga Sediakan PSK Pada Tamu yang Menginab
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved