Kampar, Riaukontras.comb- Terkait beberapa orang Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa yang terjerat kasus korupsi dan tindak pidana lain nya  di Kampar minim adanya pendampingan  hukum oleh organisasi. Menanggapi hal tersebut Ketua DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Provinsi Riau angkat bicara.

Ketua umum DPD Papdesi Riau Syofian, SH, MH kepada Riaukontras.com di Balai Bupati Kampar setelah acara pelantikan DPC Papdesi Kampar, Rabu siang (11/1) mengatakan,  mengenai keluhan Kades dan Perangkat Desa jalan sendiri dalam menghadapi permasalahan hukum dan inilah tugas Papdesi Kampar ke depan.

Diterangkan lebih lanjut oleh Syofian, "Salah satu tugas pokoh dalam organisasi yakni memberikan pendampingan hukum kepada anggotanya yang bermasalah dengan hukum. Papdesi Kampar legal standingnya sudah jelas ada Menkumham," katanya.

Pendampingan hukum diberikan kepada Kades,  dan termasuk Perangkat Desa mulai dari Bendahara Desa, Sekdes, Kaur dan kasi. Dalam waktu dekat kata Syofian, meminta kepada Ketua DPC Papdesi Kampar untuk menggelar rapat kerja.

Kita minta kepada DPC Papdesi Kampar untuk segera memikirkan rumah hukum untuk teman - teman  Perangkat Desa dan Kades. Menurut Syofian, ada 2 hal selama ini, pertama Kades yang nekat dan mereka ada temuan dan temuan tersebut tidak dikembalikan sehingga sampai keranah hukum.

Permasalahan kedua, ada Kades yang terzalimi oleh Badan terkait atau aparat penegak hukum dan mencari kesalahan - kesalahan. Kedua permasalahan tersebut akan kita backup dan memberikan pendampingan hukum untuk Kades dan Perangkat Desa.

Bagian Hukum DPC Papdesi Kampar Andri Nuras, SH juga mengatakan,  kalau ada temuan di Desa menurut aturan yang ada diberi waktu selama 60 hari untuk mengembalikan temuan tersebut.

"Kalau ada Kades yang nekat dan mereka terjerat kasus korupsi dan kita dari Papdesi Kampar akan memberi pendampingan hukum untuk mereka, " terang Andri Nuras. (Apriyaldi)