www.riaukontras.com
| Pemcam Lubuk Dalam Gelar Gebyar Shalawat | | Alfedri Disambut Meriah Perayaan Cap Go Meh di Kelenteng Tertua Hock Siu Kiong Kota Siak | | Mantap, Nama Ketua KPU Bengkalis Masuk Calon Direktur Perumda | | Menang di PTUN Pekanbaru, Kuasa Hukum Minta Semua Pihak Patuhi Putusan PTUN | | PTUN Wajibkan Jabatan Khairul Umam Sebagai Ketua DPRD Bengkalis Dikembalikan | | Perjuangan Kabupaten Bengkalis dalam Mempertahankan Jengkal Demi Jengkal Teritorial NKRI
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 26 Februari 2024
 
DPRD Rohil Rapat Paripurna Penyerahan Nota Keuangan Ranperda APBD 2023
Editor: Jarmain | Kamis, 01-12-2022 - 02:41:29 WIB

TERKAIT:
   
 

RiauKontras.com, Rohil - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat paripurna, penyerahan nota keuangan Ranperda APBD Tahun 2023, Senin (28/11/2022).


Rapat paripurna ke-18 masa sidang ke-3 itu dipimpin Ketua DPRD Rohil Maston. Didampingi Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Efendi, serta dihadiri fraksi dan komisi serta para anggota legislatif Rohil.


Turut hadir Wakil Bupati (Wabub) H Sulaiman, Sekda Rohil Drs H Ferry Hendra Parya MSi, pimpinan tinggi pratama, dan administrator di lingkungan Pemkab Rohil.


Maston mengatakan, Ranperda APBD Kabupaten Rohil Tahun 2023 telah disepakati DPRD dan pemerintah daerah. Antara lain pendapatan daerah disepakati sebesar Rp2.148.166.099.483, sementara belanja daerah sebesar Rp2.214.150.000.000.


Ia menyebutkan, KUA dan PPAS tahun 2023 yang telah disepakati bersama akan dijadikan acuan, pedoman dalam penyusunan APBD Rohil 2023.


KUA-PPAS 2023 telah disepakati memuat kerangka kesepakatan, sebagai pokok-pokok kebijakan mengenai target pencapaian kinerja. Terukur dan program-program yang akan dilaksanakan.


"Di mana di dalamnya memuat pendapatan belanja serta pembiayaan yang menjadi dasar untuk pengalokasian anggaran tahun 2023 berdasarkan skala prioritas daerah," ungkap Maston.


Sesuai amanat undang-undang, bahwa RAPBD beserta nota keuangannya merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah. Dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat.


Maston menjelaskan, fungsi dari APBD antara lain sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi.


Tujuan APBD lanjutnya, adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengelolaan daerah. Dalam melaksanakan tugas pemerintah untuk meningkat produksi. Serta memberikan kesempatan kerja dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat.


APBD juga membuat perencanaan, pendataan pendapatan daerah yang akan diterima dalam satu tahun. Dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, pemasyarakatan, RPJMD, maupun rencana kerja pemerintah daerah.


"Sebelum rancangan APBD disahkan menjadi peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD Rokan Hilir dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa tahapan proses penyusunannya," tutupnya.


 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • DPRD Rohil Rapat Paripurna Penyerahan Nota Keuangan Ranperda APBD 2023
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved