www.riaukontras.com
| Kejati Riau Ajukan 2 Perkara Penghentian Penuntutan Restoratif Justice Ke Kejagung  | | Kejati Riau DR. Supardi Sampaikan Tausiyah Ba'da Dzuhur | | 270 WBP Rutan Pekanbaru adakan Natal Bersama | | SPBU JL. Bypass Bukitinggi Mengutamakan Pengisian Jerigen Dari Pada Kendaraan Bermotor | | Satu Orang Tersangka, Kasus Kegiatan Fiktif Desa Tanjung Karang | | DPRD Bersama Pemkab Rohil Sahkan APBD 2023 Sebesar 2,1 Triliun
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 5 Desember 2022
 
Buka Rakor Gubernur Dengan Bupati/Walikota, Camat dan Lurah se-Provinsi Riau, Ini Arahan Mendagri
Editor: | Selasa, 08-11-2022 - 18:30:00 WIB

Ket. Foto Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dengan Bupati/Walikota, Camat, dan Lurah se-Provinsi Riau di Hotel Grand Central Pekanbaru, Selasa (8/
TERKAIT:
   
 

PEKANBARU, Riaukontras.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian bersama Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menghadiri sekaligus membuka  Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dengan Bupati/Walikota, Camat, dan Lurah se-Provinsi Riau di Hotel Grand Central. Selasa, (8/11/2022).

Dalam sambutannya, Mendagri menekankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau untuk terus menjaga kestabilan politik dan keamanannya.

Khususnya masalah keamanan, menurut Mendagri merupakan poin utama yang amat penting. Karena apapun program yang nantinya dibentuk oleh pemerintah jika stabilitas kemanan tidak kondisif maka tidak akan berjalan maksimal.

“Nomor satunya adalah politik dan keamanan. Terutama keamanan, karena kalau sudah tidak aman, mau buat program apa pun juga tidak akn bisa dieksekusi. Jadi jaga betul kondisi keamanan yang sudah bagus ini,” kata Tito.

Mendagri juga mengingatkan Pemda dan jajarannya untuk tidak menganggap remeh permasalahan terkait situasi kemanan dan kesehatan

“Jangan underestimate dengan situasi kemanan. Kita baru akan tahu betapa mahalnya kemanan kalau sudah terjadi kerusuhan,” ujarnya.

Segala potensi - potensi yang kiranya akan menyebabkan konflik juga perlu diantisipasi. Untuk itu, menurutnya perlu meningkatkan lagi keaktifan dan peran dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Kalau Forkopimdanya gak jalan, itu pasti berantakan. Perlu adanya kekompakan Forkopimda mulai dari Kabupaten/Kota dan Provinsi,” kata Tito

Lebih lanjut Mendagri menuturkan terdapat enam urusan yang tidak bisa ditangani sendiri oleh Pemerintah Daerah yaitu keamanan, politik luar negeri, fiskal, moneter, agama, dan peradilan.

“Ini menjadi kunci untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan di daerah. FKUB juga perlu diaktifkn betul. Daerah yang FKUBnya aktif, umumnya hubungan antar umat beragamanya baik,” katanya.

Untuk mengaktifkan FKUB ini, menurutnya perlu adanya penganggaran operasional melalui APBD

“Ini diberikan penganggaran, dianggarkan melalui APBD. Ini untuk membantu operasional mereka bergerak masuk keseluruh elemen - elemen agama supaya mendorong nilai - nilai toleransi dan kebhinekaan. Anggarkan FKUB itu kuncinya,” tutupnya.

Berita: Advertorial Prov Riau
Editor: Emos


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • Buka Rakor Gubernur Dengan Bupati/Walikota, Camat dan Lurah se-Provinsi Riau, Ini Arahan Mendagri
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    3 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    4 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    7 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    8 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved