Kampar Riaukontras.com -  Rapat Paripurna DPRD Kampar dengan agenda penyampaian Ranperda perubahan APBD Kampar tahun  2022 berjalan tegang, Senin siang (26/9). Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kampar Muhamad Faisal mendapat hujan interupsi dari para anggota DPRD.

Perdebatan tersebut terkait ketidak hadiran PJ Bupati Kampar Kamsol dalam rapat Paripurna tersebut dan hanya dihadiri oleh Sekdakab Kampar Yusri mewakili Bupati Kampar. Dilain sisi Kamsol menghadiri acara di Kementerian.

Interupsi datang dari anggota DPRD Kampar dari fraksi PPP Muhammad Ansar didalam rapat Paripurna dengan tegas mengatakan, "Seharusnya rapat Paripurna dengan agenda penyampaian  Ranperda perubahan APBD Kampar tahun 2022 harusnya dihadiri oleh Bupati agar tidak menyalahi aturan" terangnya.

Diterangkan lebih lanjut oleh Muhammad Ansar, sekarang ini yang hadir didalam rapat Paripurna Sekdakab Kampar dan kita takut nanti rapat Paripurna dilanjutkan akan menyalahi Peraturan Pemerintah (PP).

Interupsi juga datang dari anggota DPRD Kampar dari fraksi PKS Ali Sobirin dengan tegas mengatakan, "Penyampaian rancangan APBD perubahan Kampar tahun 2022 sudah melewati tanggalnya sekarang ini," ungkapnya.

Sekarang ini yang terjadi, tidak lagi mempedomani PP no 12 tahun 2019 dan Permendagri yang ada, hal tersebut disebabkan karena penyampaian Ranperda APBD perubahan sudah melewati tanggal, terang Ali Sobirin

Pernyataan lantang juga datang dari anggota DPRD Kampar dari fraksi Nasdem Efrinaldi dengan tegas mengatakan, seharusnya pimpinan membacakan PP tersebut dan kalau seandainya menyalahi dan lebih rapat Paripurna ditunda

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal mengatakan,"Bupati Kampar tidak bisa hadir karena menghadiri rapat di Kementerian dan Bupati menugaskan Sekdakab Kampar untuk menghadiri rapat Paripurna," terangnya.

Penugasan Sekdakab Kampar untuk membacakan penyampaian Rancangan APBD perubahan secara resmi oleh Bupati Kampar secara tertulis.

Akhirnya rapat Paripurna bisa dilanjutkan setelah terjadinya perdebatan antara para anggota DPRD dengan pimpinan rapat. (Apriyaldi)