PEKANBARU, Riauontras..com - Rapat  dengar pendapat/hearing yang di gelar oleh Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Bersama Pedagang Pasar Bawah pada, Rabu (14/9/22) diduga cacat hukum.

Hal itu ungkapkan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti pada Media ini, Jumat (16/9/22). Menurut Ketua APPSI ini bahwa rapat Komisi II tersebut cacat hukum karena dalam Peraturan TATIB DPRD nomor 1 tahun 2019 untuk dapat dilaksanakan RDP apa bila terpenuhi kuorum 50+1 sementara yang hadir dalam rapat secara fisik hanya 3 orang dari 10 orang jumlah anggota.

"Faktanya kemarin yang hadir dalam rapat itu hanya 3 orang, sementara komisi II ada 10 orang,  berarti itu kan tidak memenuhi kuorum. Seyogyanya ketika tidak kuorum maka rapat tersebut tidak bisa di lanjutkan, "jelas Ketua APPSI Pekanbaru ini.

Selain itu kata Ida, Dapot sinaga sebagai ketua Komisi ll sudah jelas melanggar TATIP DPRD Nomor 1 tahun 2019. Karena menurutnya, Rekomendasi Komisi itu hanya bersifat internal yang akan menjadi laporan kepada Pimpinan DPRD.

"Rekomendasi Komisi itu sifatnya hanya internal, nanti diserahkan kepada pimpinan. Pimpinan kalau mau melanjutkan ke Pemko harus rapat dulu lintas Komisi atau rapat memanggil komisi terkait barulah keluar surat keputusan dari pimpinan. Jadi, surat keputusan itu nantinya yang diserahkan ke Pemko atas nama lembaga DPRD baru bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemko untuk mengambil keputusan. Namun, kenyataanya usai rapat Dapot Sinaga menyerahkan Surat Rekomendasi langsung kepada Pemko tanpa melalui pimpinan atau lembaga DPRD, "jelasnya

Anehnya kata Ida lagi, Dapot Sinaga selaku ketua Komisi II memberikan surat undangan kepada Pedagang, PT Dalena dan Pemko. Dalam surat undangan itu yang dibahas terkait perjanjian kontrak pengelolaanya yang sudah berakhir, namun selesai rapat justru Dapot menyerahkan surat rekomendasi untuk mendesak PJ Walikota untuk menandatangani kontrak PT Ali Akbar Sejahtera. Jadi, tidak nyambung dengan yang diundang dengan materi yang Dapot keluarkan.

"Disini kan nampak ada indikasi indikasi yang tidak benar bahwa mereka diduga sengaja membuat forum itu untuk melegalkan rekomendasi itu. Saya duga bahwa ada indikasi keberpihakkan Dapot Sinaga ini untuk membackup perusahan pemenang, sehingga dia menabrak aturan yang ada, "duga Ida.

Ia pun meminta kepada Dapot Sinaga untuk lebih belajar lagi dan memahami TATIP Nomor 1 tahun 2019.

"Dapot itu harus banyak membaca TATIP. Jangan memalukan jadi anggota DPRD. Boleh dia punya hak mendukung siapapun tapi jangan merugikan rakyat dan dirinya juga harus baca dan pahami TATIP donk, "tegas Ketua APPSI Pekanbaru itu.

Dapot Sinaga yang tak lain selaku Ketua Komisi II yang sekaligus yang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pedagang Pasar bawah yang digelar pada Rabu (14/9/22) lalu, ketika dikonfirmasi media ini. Dapot menyampaikan bahwa berita tersebut jangan di tayangkan.

"GK usah ditayangkan dulu ya. Senin jumpa kita, " singkat Dapot Melalui telfon selulernya, Jumat (16/9/22).

Namun, sangat disayangkan ketika media ini datangi DPRD Pekanbaru untuk menjumpai Dapot, Senin (19/9/22). Dapot Sinaga tidak ada di ruangan, justru Dapot terkesan berbelit-bekit.

"Masih di Kandis ngurus Bus. besok saja ya," tulis Dapot dengan singkat.

Reporter : KEND ZAI.