www.riaukontras.com
| 10 Muharam, Baznas Kabupaten Siak Gelar Lebaran Yatim | | Keluhan Antrian dari Masyarakat, Komisi II Panggil Dishub Terkait Pelayanan Ro-Ro | | Persiapan Hari Jadi Bengkalis ke-512, Sekwan; Kepanitian Libatkan Seluruh Staf Sekretariat DPRD | | Dua Ranperda Disetujui DPRD Bengkalis dalam Paripurna Laporan Badan Anggaran TA 2023 | | Histori: Rumahnya Sempat Digeledah KPK, Dugaan Keterlibatan DH Dalam Kasus Amril Mukminin Senyap | | Sempat Disomasi Pembatalan Tender 53,7 Miliar, Kata H Irwan Pokja Bersangkutan Bisa Menjawab
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 17 Juli 2024
 
Arahan Presiden Jokowi Kepada Bupati Rohul H Sukiman Di Kegiatan Rakornas Wasin 2022 Secara Virtual
Editor: | Selasa, 14-06-2022 - 21:52:15 WIB

Ket. Foto Rapat virtual Bupati Rohul,dihadiri Kepala Bappeda Rohul Yusmar Kadis Perindustrian dan Perdagangan Rohul dan Kabag BPPJ Rohul Muhardan dan Presiden Jokowi secara virtual Di ruang Rumah Dinas Bupati Rohul
TERKAIT:
   
 

Rohul, RiauKontras.Com - Bupati Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau H Sukiman meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Rohul memantau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) yang tersedia di e-catalog lokal.

Bupati Sukiman mengatakan hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), usai mengikuti Kegiatan Rakornas Wasin 2022 secara virtual, di Ruang Rumah Dinas Bupati, Pasir Pengaraian, Selasa (14/6/2022).

Turut hadir pada kegiatan Asisten II H Ibnu Ulya, Staf Ahli Bupati Sariaman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rohul Yusmar, Inspektur Inspektorat Rohul  H Helfiskar, Pelaksana Tugas (PlT) Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Rohul dan Kepala Bagian (Kabag) BPBJ Rohul Muhardan.

Bupati meminta BPBJ Rohul untuk terus mengecek apakah Kabupaten Rokan Hulu termasuk dari 123 kabupaten/kota yang memiliki e-catalog lokal yang disampaikan Presiden. Dengan menggunakan produk dalam negeri bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Saya meminta kepada APIP untuk terus melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di seluruh lingkungan OPD agar menggunakan produk dalam negeri. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden dan implementasi Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” harapnya.

Sebelumnya, dalam Rakornas Wasin 2022 yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara Virtual, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam melakukan pembelanjaan.

Pertama yaitu, menciptakan nilai tambah terhadap negara. Kedua, dapat membangkitkan perekonomian dalam negeri yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi. Ketiga, efektif, efisien dan akuntabel.

“Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp 2,714 triliun, memiliki APBD Rp 1,197 triliun belinya produk impor, bukan produk dalam negeri. Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPn, PPh Badan, PPh Perorangan, PPh Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya, belanja produk impor,” tegas Jokowi.

Presiden meminta kepada APIP dan BPKP untuk mengawal dengan serius program ini (belanja PDN) hingga berhasil. Sebelumnya, dari 514 kabupaten/kota, 34 provinsi hanya 46 Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki e-catalogue lokal.

“Saya senang. Sekarang sudah naik jadi 123. Awasi dan kawal betul agar semua kabupaten/kota dan provinsi segera memiliki e-catalogue lokal. Sehingga nanti produk–produk lokal masuk semuanya,” tandas Presiden.

E-catalogue sendiri merupakan website yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Di didalamnya memuat bermacam produk barang dan jasa yang dibutuhkan Pemerintah. Penyedianya berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah tersebut.

“Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Saya minta BPKP mensinergikan upaya ini. Kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain dengan kedisiplinan untuk kebangkitan ekonomi dalam negri,"tutup Jokowi.


Editor  :  Kominfo/Vernando Panjaitan


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • Arahan Presiden Jokowi Kepada Bupati Rohul H Sukiman Di Kegiatan Rakornas Wasin 2022 Secara Virtual
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Dimasa Pandemi Covid-19, Parma City Hotel Diduga Sediakan PSK Pada Tamu yang Menginab
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved