www.riaukontras.com
| Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Air Hitam, Genak Desak Kejati Segera Periksa Kadis PUTR | | Perbaikan Jalan Sudah Dikerjakan, Warga Ucapkan Terimakasih kepada Bupati Bengkalis dan Dinas PUPR | | Tokoh Masyarakat Bantan Gandeng Ditintelkam Polda Riau Berantas Peredaran Narkoba | | LSM GEMPUR Kabupaten Nias Utara Laporkan Penggunaan Dana Desa Sifahandro Tahun 2023 | | Bupati Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait LKPJ Tahun 2023 | | Pemeliharaan Jalan Bengkalis Kota dan Renovasi Mess Pemda Layak Dilakukan, Ini Penjelasan Kadis PUPR
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 28 Maret 2024
 
PGMNI akan Demo Sudah Puluhan Tahun Diperlakukan Tidak Adil
Editor: Indra | Kamis, 31-03-2022 - 16:05:04 WIB

TERKAIT:
   
 

Kota Bekasi, RIAUkontraS.com - Polemik penghilangan nama madrasah dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), mendapat protes dari berbagai kalangan terutama para guru.


Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) yang digelar di Asrama Haji Bekasi, para guru yang datang dari 18 provinsi dan 18 kabupaten/kota seluruh wilayah Indonesia itu menolak keras penghilangan nama madrasah di RUU Sisdiknas.


Ketua Umum PB PGMNI, H.Heri Purnama, Mpd menilai wacana penghapusan menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap keberadaan madrasah yang sudah eksis selama puluhan tahun.


"Ini adalah kabar yang sangat mengecewakan kami. Apa maksudnya? Apakah akan menghilangkan madrasah dari negeri ini atau mau menganggap madrasah sama seperti Majelis Taklim, sekolah Hafidz atau apa, ini harus jelas," kata Heri, Rabu (30/3/2022).


Menurutnya, selama ini pemerintah kerap mengesampingkan kesejahteraan para guru madrasah, utamanya dengan status guru honorer yang masih disandang 95 persen guru madrasah, hanya 5 persen yang ASN di seluruh Indonesia.


Dengan status tersebut, kata dia, honor yang diperoleh para guru madrasah hanya kisaran Rp 200 ribu per bulan. Selain itu, anggaran dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk madrasah hanya sebesar Rp 14 triliun, berbeda jauh dari Kemendikbud yang mencapai Rp 575 triliun.


"Kami juga berharap pemerintah memiliki keadilan secara merata terhadap kebijakan pendidikan nasional. Kalau kita ini ada dalam UU Sisdiknas, ada dalam UU guru dan dosen, berarti kita harus memiliki hak yang sama terhadap anggaran pendidikan di tingkat nasional," tegas Heri.


PGMNI menegaskan akan melakukan perlawanan jika wacana penghapusan madrasah dalam RUU Sisdiknas tidak dicabut, maka pihaknya akan melakukan perlawanan demi memperoleh keadilan bagi kesejahteraan para guru madrasah.


"Kalau sampai betul madrasah dihilangkan dalam rancangan UU sistemnas, Insya Allah kami akan melawan. Karena ini adalah persoalan besar yang menyangkut masa depan guru-guru madrasah dengan status sosialnya, payung hukum dari madrasah terhadap sistem pendidikan nasional," papar Heri.


Contoh di Kota Bekasi madrasah hanya ada 5 tingkat SD, 3 tingkat SMP dan I di tingkat SMA itu tadinya milik masyarakat kemudian di negri-kan, beda dengan sekolah SD, SMP dan SMA yang sudah satu paket.


“Nantinya hasil dari pertemuan selama dua hari ini akan direkomendasikan ke komisi 8 dan 10 serta pemerintah, antara lain tuntutan agar pemerintah membuka kran untuk ASN bagi guru madrasah di semua tingkatan dan insentif Rp 200 ribu / sebulan sejak tahun 2003 mana cukup,” tambahnya


Melalui organisasi PGMNI ini yang dideklarasikan pada 1 Juni tahun lalu di hotel kawasan Karawang, Sudah melantik pengurus di provinsi Lampung, Sumsel, Riau Gorontalo dengan aspresiasi yang luar biasa. PGMNI sudah mejadi rumah (wadah) perjuangan untuk kesejahteraan guru madrasah.


Rakernas ini telah menjadi tempat saling kenal, tegur sapa, yang tadinya tidak kenal hanya melalui online biasa diselenggarakan seminggu dua kali.


“Selama ini guru madrasah baik-baik saja, beda dengan guru lain, jarang berdemo, namun saat ini jika hasil rekomendasi tidak ditanggapi, maka PGMNI gelar aksi Silahturahmi Akbar l dan II di Istora Senayan dan Istana Negara kalau perlu nginep sampai tuntutan di penuhi,” tandasnya.


“Harapannya agar pemerintah berlaku adil, agar menjadi berkah sebab dari guru madrasah melahirkan banyak tokoh contoh ketua DPRD kota Bekasi, Bupati, Walikota dan berbagai pejabat lainnya,” pungkasnya.**(JNI).


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • PGMNI akan Demo Sudah Puluhan Tahun Diperlakukan Tidak Adil
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved