Pekanbaru, RIAUkontraS.com - Bertempat dihalaman Komplek Perkantoran Tenayan Kota Pekanbaru, ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Riau T. Rusli Ahmad, SE.,MM lantik pengurus DPD LPM Kota Pekanbaru, Selasa (22/2/22) siang.

Pelantikan DPD LPM Kota Pekanbaru yang baru saja dilangsungkan itu berdasarkan surat keputusan SK nomor 123/SK/DPD Riau/I/2021 tentang struktur kepengurusan daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang ditandatangani oleh Ketua DPD LPM Provinsi Riau T. Rusli Ahmad dan Seketaris Prof. Dr. H. Ashaluddin Jalil.

Terpilih sebagai ketua DPD LPM Kota Pekanbaru Sarjoko, SE, Sekretaris alizar, S.Sos. untuk dewan pakar diketuai oleh Prof. Dr. H. Ilyas Husti. sementara dewan fasilitator diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dengan anggota kepala OPD dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, sementara untuk dewan penasehat, diketuai oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, dan dewan pembina diketuai Walikota pekanbaru.

Kepada awak media Ketua DPD LPM Provinsi Riau T. Rusli Ahmad mengatakan bahwa LPM Kota Pekanbaru telah menunjukkan kinerja dengan beberapa program kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat kota pekanbaru, utamanya pada perubahan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Salah satu program ekonomi yang di taja oleh LPM Kota Pekanbaru menerapkan 6 titik kuliner," kata Rusli Ahmad.

Ketua LPM Provinsi Riau itu menginginkan LPM Kota pekanbaru menjadi Role model atau menjadi contoh bagi kabupaten kota yang lain, dimana pengurus LPM Kota Pekanbaru dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota pekanbaru dalam melaksanakan programnya sehingga dapat mewujudkan masyarakat sejahtera melalui LPM berkarya.

“Salah satunya sinergitas Pemerintah Kota Pekanbaru dengan LPM sangat terlihat, sangat terasa, bimbingan dan koordinasinya sangat luar biasa. Inilah salah satu harapan kita kepada kabupaten kota yang lain, dapat mengikuti apa yang telah dilakukan kota Pekanbaru ini," ungkap Rusli Ahmad.

Ketua LPM Provinsi Riau itu juga menjabarkan beberapa arahan dari ketua umum DPP LPM Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si.,MT, khususnya peran serta LPM dalam menangkal paham paham diluar pancasila yang beredar ditengah masyarakat yang dapat merusak keutuhan kesatuan dan kesatuan bangsa.

Rusli Ahmad mejelaskan, LPM sebelumnya bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), namun semenjak masa reformasi, LKMD dirubah menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tetapi tetap memiliki tugas dan fungsi yang tidak jauh berbeda. karena satiap kegiatan LPM juga di pusatkan hingga tingkat desa atau kelurahan.

Dengan keberadaan LPM pada tingkat desa, sambung Rusli ahmad, dapat mengantisipasi jika ada indikasi beredarnya dimasyarakat paham paham diluar pancasila, seperti paham radikalisme.

“kita bisa juga mengantisipasi kelompok kelompok yang dinamakan kelompok radikal, karena perilaku perilaku masyarakat itu bisa terpantau dengan cepat, karena rentang waktu dan rentang jarak sangat dekat, serta hubungan emosional antar masyarakat dengan pengurus LPM itu sangat dekat," beber Rusli Ahmad.

Selanjutnya Rusli menjelaskan kementrian dalam negeri telah melihat peran penting LPM yang menjadi salah satu ujung tombak untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, kedamaian, kerukunan, keutuhan berbangsa dan bernegara.

”Sebagaimana disampaikan oleh ketua umum tadi bung Doli Tanjung, bahwa beliau berkoordinasi dengan Mendagri Jendral Tito Karnavian Bahwa ini menjadi sebuah role model untuk menjaga ketahanan NKRI," tutupnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP LPM Dr H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si.,MT dalam amanatnya mengatakan ada dua hal penting yang harus diimplementasikan dimasyarakat. pertama adalah basic penempatan posisi masyarakat didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua DPP LPM itu melihat bahwa hari-hari terakhir ini banyak sekali rong rongan dari berbagai pihak untuk mengacaukan pola pikir masyarkat yang merugikan dalam berbangsa dan bernegara. Ahmad Doli menginginkan seluruh anggota masyarakat itu bisa menempatkan bahwa mereka bagian dari negara kesatuan republik indoensia, punya tanggung jawab, punya komitmen kebangsaan, punya pemahaman tentang ideologi negara dan tidak terpengaruh dengan paham-paham lain.

Ahmad Doli mengatakan pada struktur pemerintahan, untuk mengantisipasi ajaran ajaaran atau paham-paham diluar pancasila yang dapat merusak keutuhan berbangsa dan bernegara, selama ini ditangani oleh kesbangpol, namun sayangnya sambung Ahmad Doli, Keberadaan kesbangpol hanya pada tingkatan Provinsi dan Kabupaten Kota saja. oleh karena itu Ketua DPP LPM itu Menilai, LPM dapat mengambil peran kesbangpol pada tingkatan desa dan kelurahan.

“Kami sudah beraudiensi dengan pak Kapolri bagaiman nanti LPM bekerja sama dengan bapak bapak di kepolisian dan di TNI sampai tingkat bawah untuk menjaga pemahaman komitmen kebangsaan, pentingnya nilai-nilai pancasila, supaya tidak lagi terganggu masyarakat dengan paham paham yang lain. itu MoU nya sudah ada. insyaallah dalam anggaran APBN tahun 2022 ini program program seperti ini sudah ada melalui kementrian dalam negeri," ujar Ketua DPP LPM Dr H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si.,MT.

Tampak hadri pada acara tersebut diantaranya Ketua umum DPP LPM Dr H. Ahma Doli Kurnia Tanjung, S.Si.,MT, walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, MT, forkopimda pekanbaru, ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, S.Si, Sekda Kota Pekanbaru M. Jamil, M.Ag.,M.Si, Ketua DPD LPM Provinsi Riau T. Rusli Ahmad, SE.,MM, Asisten, Kepala OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru, camat, Lurah dilingkungan Kota Pekanbaru,.

Diakhir acara, Ketua DPD LPM Provinsi Riau T. Rusli Ahmad bersama Ketua DPP LPM Dr H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si.,MT dan walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, MT menyaksikan penandatanagan MoU antara DPD LPM Kota Pekanbaru dengan Dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru kemudian dilanjutkan dengan persemian website LPM kota pekanbaru oleh walikota pekanbaru dengan penerbangan balon.**