www.riaukontras.com
| Ketua DPRD Kampar Lakukan Reses Untuk Dengar Aspirasi Masyarakat | | PT Arvena Sepakat Diduga Rampas Hak Karyawan, LBH-Permata Indonesia Sampaikan Pengaduan Ke Disnaker | | Boby Kurniawan Berikan Santunan Anak Yatim dan Berbuka Puasa Bersama Masjid Al-Muttaqin Desa Sekodi | | Istimewa di Bulan Ramadhan, Bupati Kasmarni Khatam Al-Quran Bersama Para Santri Penghafal Quran | | Cegah Peredaran Barang Ilegal di Meranti, Bea dan Cukai Bengkalis Musnahkan 19800 Kg BB Mangga | | Berbagi Kepada Sesama, Alumni 2000 SMA Negeri 3 Bengkalis Gelar Takjil Gratis
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jumat, 29 Maret 2024
 
Bidang Lingkungan Hidup DPD KNPI Bengkalis, Faisal Bahri Dukung Penuh Pemkab Cabut Izin PT SIPP
Editor: Indra | Senin, 17-01-2022 - 21:59:35 WIB

TERKAIT:
   
 

Bengkalis, RIAUkontraS.com - Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bengkalis Iwan Saputra melalui Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup Faisal Bahri, menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi atas tindakan tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis dalam mencabut Izin Operasional dan Izin Lingkungan terhadap PKS PT. SIPP di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.


Hal itu disampaikan Faisal Bahri, Senin (17/1/2022) kepada sejumlah media, dia menyebutkan langkah yang ditempuh Pemkab Bengkalis sudah tepat dan benar.


"DPD KNPI Bengkalis mendukung penuh tindakan Pemkab yang secara tegas mencabut izin operasional PKS PT. SIPP, karena sudah terlalu banyak masalah dan tak mau mengikuti aturan. Selain itu, dari data yang kita peroleh banyak masyarakat setempat yang menjadi korban limbah perusahaan tersebut, karena tidak terkelola dengan baik," kata Faisal Bahri mantan Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Kecamatan Bengkalis ini.


"Akibat limbah PKS PT. SIPP selama ini, sungai menjadi tercemar, nelayan setempat tak bisa memanfaatkan air sungai untuk mandi dan mencari ikan demi menafkahi keluarga mereka," Tidak hanya sungai bahkan kebun kelapa sawit milik petani setempat juga terkena dampak limbah PKS PT. SIPP tersebut sehingga kelapa sawit mereka mati dan tanah perkebunan mereka juga gersang " tambah Faisal. tambah Faisal.


Selain mendukung dan mengapresiasi langkah Pemkab Bengkalis kata Faisal, DPD KNPI dibawah kepemimpinan Iwan Saputra siap pasang badan untuk mengawal keputusan pencabutan izin PKS PT. SIPP tersebut.


"DPD KNPI Bengkalis dibawah kepemimpinan Bung Iwan Sakai siap mengawal keputusan Pemkab Bengkalis bersama penegak hukum, agar PKS PT. SIPP tidak main - main dengan pencabutan izin operasional yang telah ditetapkan Bupati Bengkalis tersebut," tuturnya.


Diberitakan sebelumnya bahwa pencabutan Izin usaha dan Lingkungan PKS PT. SIPP tersebut efektif per tanggal 13 Januari 2022 lalu. Pencabutan izin terkait dengan pelanggaran perusahaan dalam pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit yang mencemari lingkungan dan kebun warga awal tahun 2021 lalu.


Kuasa Hukum salah satu warga yang terkena pencemaran dari PKS PT. SIPP, Dr (Cd) Marnalom Hutahaean SH, MH saat ditemui menyebutkan kami sangat mengapresiasi sikap tegas, keras dan jelas dari Pemkab Bengkalis khususnya Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni dengan langkah pencabutan izin dari PKS tersebut dan tentu memperkuat bahwa dugaan pencemaran lingkungan itu benar adanya.


"Langkah pencabutan izin perusahaan bukanlah akhir dari tindakan keras, Pemkab masih memiliki tugas kewenangan untuk mengawal tindak lanjut pencabutan tersebut. Apalagi, jika ternyata perusahaan diduga masih menjalankan kegiatan operasional," kata Dr (Cd) Marnalom Hutahaean SH, MH Minggu (16/2) kepada wartawan.


Ditambahkannya, Pemkab Bengkalis diharapkan juga bisa memastikan sanksi pencabutan izin itu berjalan efektif dan dipatuhi di lapangan. Tidak sekadar surat keputusan di atas kertas.


"Kita juga meminta agar aparat penegak hukum ikut mengawal keputusan Pemkab Bengkalis dan mengambil tindakan hukum jika pasca pencabutan izin usaha, perusahaan tetap melakukan operasional pabrik," terangnya.


Kita juga menginginkan, diutarakan Marnalom, Agar negara lewat tangan-tangan kekuasaannya tidak lagi kalah dalam menghadapi korporasi yang melakukan pelanggaran. Apalagi, dari dua sanksi Pemkab Bengkalis sebelumnya, diduga perusahaan juga tidak mematuhinya.


"Kita juga mengingatkan bahwa pencabutan izin usaha tidak menghentikan upaya hukum yang masih terus berlangsung, terutama menyangkut tentang dugaan pidana pencemaran lingkungan dan juga dugaan pidana pelanggaran sanksi administrasi lingkungan," ujarnya.


Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup pasal 114 disebutkan, perusahaan yang tidak tunduk dan patuh pada paksaan pemerintah bisa diancam hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 Milyar.


"Kami meminta kepada Yang Terhormat Bapak Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal untuk memberikan atensi dalam laporan yang kami sampaikan tahun lalu. Mengingat, dampak pencemaran lingkungan ini telah menyusahkan kehidupan ekonomi klien kami serta efek lingkungan jangka panjang," tegasnya.


 



Diberitakan sebelumnya bahwa pencabutan Izin usaha dan Lingkungan PKS PT SIPP tersebut efektif per tanggal 13 Januari 2022 lalu. Pencabutan izin terkait dengan pelanggaran perusahaan dalam pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit yang mencemari lingkungan dan kebun warga awal tahun 2021 lalu.


Kuasa Hukum salah satu warga yang terkena pencemaran dari PKS PT SIPP, Dr (Cd) Marnalom Hutahaean SH, MH saat ditemui menyebutkan kami sangat mengapresiasi sikap tegas, keras dan jelas dari Pemkab Bengkalis khususnya Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni dengan langkah pencabutan izin dari PKS teraebut dan tentu memperkuat bahwa dugaan pencemaran lingkungan itu benar adanya.


"Langkah pencabutan izin perusahaan bukanlah akhir dari tindakan keras, Pemkab masih memiliki tugas kewenangan untuk mengawal tindak lanjut pencabutan tersebut. Apalagi, jika ternyata perusahaan diduga masih menjalankan kegiatan operasional," kata Dr (Cd) Marnalom Hutahaean SH, MH Minggu (16/2) kepada wartawan.


Ditambahkannya, Pemkab Bengkalis diharapkan juga bisa memastikan sanksi pencabutan izin itu berjalan efektif dan dipatuhi di lapangan. Tidak sekadar surat keputusan di atas kertas.


"Kita juga meminta agar aparat penegak hukum ikut mengawal keputusan Pemkab Bengkalis dan mengambil tindakan hukum jika pasca pencabutan izin usaha, perusahaan tetap melakukan operasional pabrik," terangnya.


Kita juga menginginkan, diutarakan Marnalom, Agar negara lewat tangan-tangan kekuasaannya tidak lagi kalah dalam menghadapi korporasi yang melakukan pelanggaran. Apalagi, dari dua sanksi Pemkab Bengkalis sebelumnya, diduga perusahaan juga tidak mematuhinya.


"Kita juga mengingatkan bahwa pencabutan izin usaha tidak menghentikan upaya hukum yang masih terus berlangsung, terutama menyangkut tentang dugaan pidana pencemaran lingkungan dan juga dugaan pidana pelanggaran sanksi administrasi lingkungan," ujarnya.


Dalam Undang-undang Lingkungan Hidup pasal 114 disebutkan, perusahaan yang tidak tunduk dan patuh pada paksaan pemerintah bisa diancam hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar.


"Kami meminta kepada Yang Terhormat Bapak Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal untuk memberikan atensi dalam laporan yang kami sampaikan tahun lalu. Mengingat, dampak pencemaran lingkungan ini telah menyusahkan kehidupan ekonomi klien kami serta efek lingkungan jangka panjang," tegasnya.**


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • Bidang Lingkungan Hidup DPD KNPI Bengkalis, Faisal Bahri Dukung Penuh Pemkab Cabut Izin PT SIPP
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved