www.riaukontras.com
| 10 Muharam, Baznas Kabupaten Siak Gelar Lebaran Yatim | | Keluhan Antrian dari Masyarakat, Komisi II Panggil Dishub Terkait Pelayanan Ro-Ro | | Persiapan Hari Jadi Bengkalis ke-512, Sekwan; Kepanitian Libatkan Seluruh Staf Sekretariat DPRD | | Dua Ranperda Disetujui DPRD Bengkalis dalam Paripurna Laporan Badan Anggaran TA 2023 | | Histori: Rumahnya Sempat Digeledah KPK, Dugaan Keterlibatan DH Dalam Kasus Amril Mukminin Senyap | | Sempat Disomasi Pembatalan Tender 53,7 Miliar, Kata H Irwan Pokja Bersangkutan Bisa Menjawab
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 17 Juli 2024
 
Paripurna Ranperda DPRD Rokan Hulu, LKPJ Bupati TA 2020, LP2B dan Penyandang Disabilitas
Editor: | Jumat, 09-04-2021 - 16:18:27 WIB

Keteranga Photo Foto Bupati Rohul H.Sukiman dan Ketua DPRD Novliwanda Ade Putra, ST. MM ketok Palu Rapat Paripurna
TERKAIT:
   
 

ROKAN HULU RiauKontras.Com. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul) melaksanakan Rapat Paripurna tiga Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) dalam satu hari Senin, (29/3/2021). ditandai dengan penyerahan Tiga Ranperda.

Paripurna tersebut tentang Ranperda  Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Rohul Tahun Anggaran (TA) 2020, Ranperda Perlindungan Pemberdayaan Penyandang Disahilitas dan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Keterangan Foto: Ketua DPRD Rohul  Novliwanda Ade Putra, ST. MM terima Bundelan Pandangan Umum Fraksi disaksikan Bupati H.Sukiman

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Rokan Hulu Novliwanda Ade Putra, ST, MM, dihadiri Bupati Rokan Hulu H .Sukiman, Anggota DPRD kourum sesuai tata tertib, Perwakilan Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekwan DPRD Rokan Hulu Drs. Budhia Kasino. Selama Rapat Paripurna berlangsung, seluruh yang hadir tetap menerapkan protokol kesehatan Covid 19.

Acara diruang Rapat Paripurna gedung DPRD Rokan Hulu dijalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, diawali dengan sambutan Bapati Rokan Hulu H. Sukiman tentang LKPJ APBD Tahun Anggaran 2020 dalam laporannya tersebut bersifat un-audited, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wilayah Riau, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.