www.riaukontras.com
| 10 Muharam, Baznas Kabupaten Siak Gelar Lebaran Yatim | | Keluhan Antrian dari Masyarakat, Komisi II Panggil Dishub Terkait Pelayanan Ro-Ro | | Persiapan Hari Jadi Bengkalis ke-512, Sekwan; Kepanitian Libatkan Seluruh Staf Sekretariat DPRD | | Dua Ranperda Disetujui DPRD Bengkalis dalam Paripurna Laporan Badan Anggaran TA 2023 | | Histori: Rumahnya Sempat Digeledah KPK, Dugaan Keterlibatan DH Dalam Kasus Amril Mukminin Senyap | | Sempat Disomasi Pembatalan Tender 53,7 Miliar, Kata H Irwan Pokja Bersangkutan Bisa Menjawab
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 17 Juli 2024
 
Bupati Hamit Rizal menyerahkan buku LKPJ tahun 2020 kepada Ketua DPRD
Editor: | Kamis, 25-03-2021 - 16:51:14 WIB


TERKAIT:
   
 

NATUNA, Riaukontras.com – Akhir jabatan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020, Senin (22/03/2021) di ruang Paripurna DPRD Natuna.

Dihadapan Ketua dan wakil ketua,dan beserta anggota Legislatif Hamid Rizal memaparkan, Pendapatan Kabupaten Natuna tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 926.42 milyar atau mencapai 88.03 persen dari anggaran Rp 1.05 triliun. Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan pendapatan sah lainnya.

PAD tahun lalu ditargetkan Rp 70.23 milyar. Terealisasi sebesar Rp 51.53 milyar atau 73.37 persen. Dana Perimbangan ditargetkan Rp 813.53 milyar, terealisasi sebesar Rp 718.83 milyar atau 88.36 persen.

Sementara itu pendapatan lainnya pada tahun 2020 ditargetkan Rp 168.64 milyar, terealisasi sebesar Rp 156.06 milyar atau 92.54 persen.


Anggaran belanja daerah Kabupaten Natuna ditetapkan Rp 1.21 triliun, terealisasi sebesar Rp 1.07 triliun, atau 88.31 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Anggaran terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang terealisasi sebesar Rp 535.71 milyar atau tercapai sebesar 91.05 persen dari anggaran Rp 588.39 milyar. Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp 533.79 milyar atau capaian 85.72 persen dari anggaran ditetapkan sebesar Rp 622.66 milyar.

Belum terserapnya semua anggaran disebabkan pelaksanaan APBD yang belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Sebagai implementasi sejumlah peraturan perundangan, seperti Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan untuk refocussing anggaran terkait bencana nasional Pandemi Covid-19.