Kehidupan masyarakat Aceh di tengah Pandemi saat ini memang dalam kondisi menjerit dan meronta-ronta. Bagaimana tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sangat sulit belum lagi kebutuhan lainnya. 

Hal tersebut sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh kembali mengeluarkan angka kemiskinan di Aceh. Angka tersebut mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin, yakni 19 ribu orang per bulan September 2020. Peningkatan angka tersebut menempatkan Provinsi serambi mekkah menjadi provinsi termiskin di Sumatera dengan angka persentasi mencapai 15 ,46%.

Menanggapi hal tersebut, Fakhrurrazi selaku akademisi dan praktisi hukum mempertanyakan kinerja Sekda Aceh selaku pimpinan Birokrasi sekaligus sebagai roda penggerak kebijakan yang telah ditetapkan oleh para Pimpinan Aceh.

Sekretaris Daerah (Sekda) dalam hal ini sebagai pemimpin Birokrasi mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik alasan kenapa Aceh masih menjadi Provinsi termiskin di Sumatera.

Oleh sebab itu, Sekda yang saat ini dijabat oleh pak Taqwallah harus menjelaskan dan memberi informasi kepada masyarakat terkait "Predikat Daerah Termiskin, sehingga predikat tersebut tidak diarahkan kesalahannya pada satu pihak saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama, sambung Fakhrurrazi. 

Padahal,  Taqwallah dikenal sangat birokratik sering melakukan  rapat siang dan malam dikalangan pemerintahan.  Bahkan melakukan inspeksi ke berbagai perangkat kerja hingga tingkat kecamatan.

Akan tetapi semua gerakan tersebut tidak memberikan dampak yang jelas guna mensejahterakan masyarakat Aceh. Bahkan UMKM yang ada di Aceh saja tidak tersentuh pemberdayaannya. 

Oleh sebab itu, Kami meminta agar Gubernur Aceh mengevaluasi kembali kinerja Sekda Aceh, Taqwallah.

Hal ini menjadi penting agar situasi dan kondisi masyarakat Aceh tidak semakin terpuruk ditengah pandemi Covid19 ini.

Penulis: Muhammad Abubakar