www.riaukontras.com
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 17 Desember 2017
 
Opini: Sulitnya Memperoleh e-KTP
Selasa, 07-11-2017 - 23:11:36 WIB

PEKANBARU, Proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) digulirkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2011. Saat itu mereka menganggarkan dana sebesar Rp 5,9 triliun untuk membiayai proyek ini. Belakangan terungkap  2,3 triliun dari dana tersebut dikorupsikan.

Dengan nilai korupsi sebesar 2,3 triliun, maka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ini bisa didaulat sebagai kasus korupsi terbesar yang pernah terungkap di tanah air.

Masyarakat belum sempat menikmati program e-KTP ini, sudah bermunculkan sejumlah masalah. Selain terindikasi sarat Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN), para pelaksana teknis di daerah juga disinyalir belum siap  akan program ini.

Sebelumnya, program ini diharapkan akan menjadi lompatan besar dalam reformasi pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia, dengan menggantikan model yang sudah ada menjadi Elektronik, sehingga masyarakat dimudahkan dalam pelayanan pengurusan KTP.

Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana program ini mengatakan, pembuatan e-KTP tidak dipungut biaya alias gratis. Bagi penduduk yang ingin mendapatkan KTP, cukup datang ke kantor pelayanan untuk membubuhkan sidik jari dan tanda tangan. Bahkan menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Roydonnyzar Moenek, bagi penduduk wajib KTP yang tidak bisa datang ke tempat pelayanan karena lanjut usia, sakit dan alasan lain dapat menggunakan aplikasi mobile enrollment, terangnya.

Kemudahan inilah menjadi kabar gembira bagi rakyat Indonesia yang ada di pelosok Tanah Air, akan pelayanan pengurusan e-KTP yang mudah dan murah.

Harapan besar dari masyarakat tidak lepas dari kenyataan bahwa administrasi kependudukan adalah sektor yang cukup lambat merespon reformasi.

Sektor kepengurusan KTP ini, sering dituding sebagai lahan suburnya pungutan liat (pungli), karena data kependudukan seperti KTP bisa diperjual belikan oleh oknum-oknum yang ingin mendapatakan penghasilan diluar dari gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Meskipun telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, biaya pembuatan KTP sebenarnya sangat murah, namun dalam prakteknya, para pejabat pembuat KTP kerap meminta biaya tinggi, pratek ini sering terjadi di kota-kota besar, bahkan di Provinsi Riau baru-baru ini, tim dari ‘Saber Pungli’ melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada pegawai Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru yang meminta biaya pengurusan KTP di luar ketentuan yang sudah ditentukan.

KTP bagi penduduk yang sudah usia 18 Tahun adalah kartu yang terkait langsung sebagai urat nadi masyarakat seperti pekerjaan, kesehatan dan pendidikan.

Bahkan kalau mau jujur, masih banyak penduduk di berbagai pelosok yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, yang mengakibatkan mereka tidak bisa mengakses program pemerintah seperti Jamkesmas, Askeskin, beasiswa dan lain-lain.

Pada dasarnya, program e-KTP ini adalah mega proyek yang tidak murah. Karena selain menggunakan teknologi tinggi yang harganya mahal, program ini juga membutuhkan biaya besar dalam perawatannya. Belum lagi dengan luasnya wilayah Indonesia, target program untuk menjangkau hampir seluruh kabupaten, termasuk tim teknis di tiap daerah, akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triliyunan rupiah.

Menurut hemat saya, besarnya biaya yang dibutuhkan dalam proyek e-KTP ini, Kemendagri hendaknya memiliki perencanaan yang benar-benar terukur agar uang rakyat tidak sia-sia, jika tidak, maka muncul tudingan bahwa program ini hanyalah berorientasi proyek dan mengejar target.

Mengantisipasi terjadinya kebocoran dan penyelewengan anggaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, diminta, kepada Dinas terkait untuk melakukan pengawasa yang super ketat. Karena saat ini, dimana-mana sudah bermunculan ada dugaan korupsi program e-KTP ini. Dan apabila dugaan ini benar, maka bukan tidak mungkin program e-KTP ini, mati sebelum ia benar-benar lahir.

Teknis program e-KTP ini, memungkinkan bisa terjadi kendala, seperti, jaringan listrik yang belum  memadai, sehingga bagi daerah-daerah yang belum ada jaringan listrik tidak menguntungkan. Belum lagi hambatan geografis di daerah-daerah seperti Papua, Natuna dan lain-lain akan menjadi hambatan tersendiri bagi penduduk di sana. Karena itu, diperlukan model pelayanan yang berbeda di setiap daerah, dengan mempertimbangkan kondisi setempat.

Bahkan masyarakat baru-baru ini, di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sangat mengeluh terkait pelayanan e-KTP, menurutnya, masih belum maksimal pelayanan yang ada, misalnya KTP yang sudah dilakukan perekaman 2 (dua) Tahun yang lalu masih belum juga keluar. Sehingga proyek e-KTP yang  triliyunan rupiah yang di kuncurkan dari APBN itu, masih belum dinikmati masyarakat diseluruh Tanah Air.

Untuk itu, perlu peran masyarakat menjalin kemitraan guna meringankan beban pemerintah. Salah satu fungsi yang bisa dilakukan adalah membantu dalam pengawasan pelaksanaan program ini. Berbagai potensi problem di atas tentu tidak bisa hanya dibebankan ke pundak pemerintah saja. Untuk itu, masyarakat juga diminta harus ikut andil dalam pengawasan di tingkat yang paling rendah, untuk memastikan tidak ada penyelewangan atau pelanggaran dalam implementasi program. Namun, apabila ada pelanggaran tersebut, masyarakat bisa melaporkannya kepada pihak penegak hukum.

Masyarakat juga diharapkan untuk ikut melakukan sosialisasi, meskipun Kemendagri telah melakukan sosialisasi melalui berbagai media, nampaknya upaya tersebut belum optimal. Masih banyak masyarakat terutama di pelosok-pelosok yang belum mengetahui program ini, apalagi daerah yang tidak terjangkau media. Di sinilah, peran masyarakat yang telah mengetahui program ini agar dapat secara aktif menginformasikan kepada yang belum mengetahui.

Paling penting peran masyarakat adalah evaluasi terhadap efektifitas program ini di lapangan. Hal ini penting, karena program ini memang untuk masyarakat, sehingga mereka yang merasakan sisi positif dan negatifnya.

Selain itu, masyarakat juga berhak memantau dan mengevaluasi program ini karena dana yang dipakai membiayai program proyek e-KTP ini adalah dari dana rakyat.

Untuk itu, pemerintah juga diharapkan agar terbuka untuk dimonitor dan dievaluasi, supaya program e-KTP ini benar-benar berjalan dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat. (Penulis: Emos Gea)




 
OPINI
Opini: Sulitnya Memperoleh e-KTP
Opini: Yang Harus Jadi Wartawan Itu, Bisa Menulis
Pemkab Pelalawan Peringati Hari Pahlawan Yang KE-70 Tahun 2015
 
Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
© 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved