www.riaukontras.com
| DPC AJOI Bengkalis Gandeng Lembaga Pendidikan Wartawan PJC Gelar Pelatihan | | Dugaan Penyimpangan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Ratusan Juta, Masriah sebut Temuan BPK Sudah | | Polsek Bukit Bestari Gelar Apel Pasukan dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2019 | | Ketua DPD Onur Bersama Tokoh Masyarakat Nias Kuansing Bersilahturahmi dengan Wakil Bupati Kuansing | | Apel Gelar Pasukan, Pemkab-TNI-Polri Bintan Bersinergi | | Pemkab Kuansing dapat Peringkat 1 Tingkat Provinsi Riau dari Ombudsman RI
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 24 Maret 2019
 
FIRMAN AZIZ KABID DINAS BINA MARGA RIAU:
Meminta APIP Provinsi Riau Baca Pasal 11 Perka LKPP No 18 Tahun 2014
Editor: | Kamis, 15-09-2016 - 03:18:35 WIB

TERKAIT:
 
  • Meminta APIP Provinsi Riau Baca Pasal 11 Perka LKPP No 18 Tahun 2014
  •  

    PEKANBARU, RiauKontras.Com - Hampir setahun setelah di putus kontrak Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu)-Sei Daun pada Tahun Anggaran 2015 lalu oleh Dinas Bina Marga Provinsi Riau, hingga diturunkan kembali berita ini, PT. Kayasa Bumi Utama sebagai kontraktor Pelaksana pada proyek tersebut belum juga di Black List.

    Keanehan ini menjadi topic berita hangat wartawan Riaukontras.com sejak mengexspos berita ini dari bulan April 2016 sampai sekarang. Namun masih terlihat belum berujung bahkan makin ngambang "Loating", maka kasus ini layak untuk diketengahan karena pihak terkait masih saling lepar tanggung Jawab tanpa kejelasan.

    Fakta baru yang dapat di informasikan kepada Publik bahwa, ketika wartawan media ini, kembali menanyakan tanggapan Kepala Bidang (Kabid) Dinas Bina Marga Provinsi Riau Firman Aziz Azwar terkait Statement Kepala Inspektorat Provinsi Riau Drs.  Evanders Fajri, Ak, CA yang menyampaikan dalam wawancara khusus kepada media ini diruang kerjanya  Senin 29/08/16 lalu yang mengatakan bahwa "Tidak Perlu Rekomendasi APIP Untuk Black List PT. Kayasa Bumi Utama" disambut Sewot oleh Firman Aziz.

    Ketika dikonfirmasi Firman Aziz di Kantor Dinas PU Bina Marga Provinsi Riau di Jalan SM. Amin Rabu 14/09/16 yang mana wartawan menyampaikan bahwa, menurut jawaban Inspektur Evanders Fajri, sebagai Inspektur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Riau "Tidak Perlu Rekomendasi APIP Untuk Black List PT. Kayasa Bumi Utama" Mimik wajah Firman Aziz langsung berubah langsung mengatakan "Suruh dia baca pasal 11 Perka LKPP nomor 18 Tahun 2014, saya sibuk ya" ujarnya sembari berlalu menuju ruang bilik kerjanya.

    Pada hal sebagai mana dijelaskan sebelumnya oleh Inspektur Drs. Evanders Fajri, Ak. CA.yang dimuat oleh media ini bahwa Inspektur Evanders mengakui memang ada satu causal dalam Perka LKPP No 18 Tahun 2014 yaitu pada pasal 11, ayat 1.yang berbunyi. APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan / atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (Sepuluh) Hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima. Dan selanjutnya pada Ayat 2. Berbunyi. Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa penyedia Barang /Jasa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar penyedia Barang/ Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. Dan selanjutnya pada Ayat 3. Berbunyi. Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa penyedia barang/jasa tidak melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomondasi kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. Dan selanjutnya pada Ayat 4. Berbunyi. Dalam hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa keberatan penyedia barang/jasa di tolak maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. Dan yang terakhir Ayat 5. Dalam hal  hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa keberatan penyedia barang/jasa diterima maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar penyedia barang/ jasa tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

    Menurut Drs. Evanders Fajri, Ak. CA.mengatakan "Hal ini memang tidak kita bantah, namun hal ini dilakukan bila mana kedua belah pihak tidak ada kesepatan. Atau pihak kontraktor tidak sepakat atas pemutusan kontrak, maka APIP baru mempertimbangkan rekomendasi itu. Jadi didalam lampiran usulan Dinas Bina Marga Provinsi Riau, sudah ada kesepatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, bahkan uang jaminan pelaksana telah dicairkan. oleh karena itu kami tidak perlu lagi memberikan rekomendasi" ujarnya bulan lalu.

    Terkait kemelut kasus black list di tubuh Dinas Bina Marga ini Perlu di informasikan sebagai mana di beritakan sebelumnya pada tanggal 26 /04 2016  bahwa PT. Kayasa Bumi Utama. Yang beralamat di JaLan: Wedana No. 1-2 Gp. Lhong Raya, Kec. Banda Raya-Banda Aceh.  (Kota) ditetapkan sebagai pemenang Lelang pada Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Piyae (Kubu)-Sei Daun (Sharing Kab) Rokan Hilir (Rohil) yang dibiayai dari Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, dengan penawaran tertinggi yaitu sebesar Rp 28. 129. 344. 639. 76. Dari harga HPS Rp 29. 941. 686. 542. 51.
     
    Sesuai data yang ditayangkan di LPSE Provinsi Riau, bahwa penanda tangan kontrak dalam paket itu, yaitu Tanggal 5 (Lima)  Juni 2015. Atau sesuai dengan Nomor Kontrak: 620/ SPPBJ-BM/ PEMB-TPSD/99/2015, dan waktu Pelaksanaan selama 151 Hari Kalender. Yang artinya kontrak pelaksana kerja berakhir pada  Tanggal 10 Desember 2015, tidak terlaksana sebagai mana mestinya dilapangan.

    Berdasarkan pemantau wartawan RiauKontras di lapangan sejak awal mulainya pekerjaan bulan Juni 2015 dan hingga terakhir kontrak pada bulan Desember Tahun 2015, terlihat pekerjaan tidak berjalan semestinya sesuai kontrak.

    Namun beberapa kali dilakukan konfimasi kepada pihak PU Bina Marga Provinsi Riau selalu gagal, karena pejabat yang ingin dijumpai selalu mendapat jawaban sibuk dan rapat.

    Hingga pada akhir tahun PPTK yang berhasil dikonfirmasi, mengungkapkan bahwa, pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) Sei Daun (sharing Kab) yang dikerjakan oleh PT. Kayasa Bumi Utama hanya sampai 13% hingga berakhir kontrak kerja Tahun 2015. PPTK Sahat Martumbur, mulai bernyanyi menceritakan seluruh suka duka yang dia jalani selama memimpin kegiatan dilapangan.

    Sahat Martumbur membeberkan Terkait pencairan Uang Jaminan Pelaksana sebesar 5 % dengan total sebesar Rp 1,4 miliar, belum bisa dicairkan tepat waktu sesuai aturan  dalam 15 kerja. Sahat mengatakan,  "Kami sudah klaim garansi Bank  Atas Nama PT. Kayasa Bumi Utama ke Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Bukopin Capem. Bumi Serpong Damai (BSD) di Tanggerang pada bulan Januari, tetapi jawaban Bank Bukopin, beralasan ada kekurangan kelengkapan Berkas Klaim Penjamin Bank Garansi Atas PT. Kayasa Bumi Utama" ujarnya kepada wartawan kala itu.

    Namun sayang seribu sayang, idealnya pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) -Sei daun sepanjang 3 (Tiga) Kilometer itu, kandas di tangan  PT. Kayasa Bumi Utama yang disebut-sebut di rental SBR. Rencana pekerjaan dengan Rigid Pavement untuk menghindari rawan kerusakan karena pondasi jalan dasar gambut pada ruas Jalan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau dan  sudah seharusnya dinikmati oleh Masyarakat sebagai akses jalan di Kabupaten pada Tahun 2016 namun terpaksa  Masyarakat urut dada. Dikarena ulah kontrak pelaksana yang diduga tidak professional.

    Ketika dikonfimasi DR. Ir, Rusydi Syahabuddin, M.Sc, Direktur Utama PT. Kayasa Bumi Utama sebagai Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) Sei Daun (Sharing Kab) di Wilayah Rokan Hilir, lewat Telpon Selulernya tidak diangkat dan SMS yang dikirim juga tidak dibalas.

    Terkait lambat tayangnya PT. Kayasa Bumi Utama di Daftar Hitam (DH) di LKPP, atas usulan PA/KPA/PPK Dinas Bina Marga Provinsi Riau terus disorot ole sejumlah LSM.

    Menurut Haryanto, Ketua Umum LSM-Forum Pengawasan Pembangunan Indonesia (FPPI) mengatakan Kepada RiauKontras.com  " Harusnya PT. Kayasa Bumi Utama sudah Tayang di Daftar Hitam LKPP, agar tidak berkeliaran perusahaan itu dimana-mana. Hal ini sangat kita sayangkan, sebab PT. Kayasa Bumi Utama tidak tertutup kemungkinan mulus dalam mengikuti lelang dimana-mana di seluruh Wilayah Indonesia dan meninggalkan pekerjaan secara tidak bertanggung jawab." ujarnya.

    Haryanto menambahkan "Sesuai Perka LKPP No 18 Tahun 2014 pasal 3 ayat 2 huruf f. yang berbunyi Penyedia barang/jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab dapat dikenakkan sanksi Black List" ujarnya Haryanto.

    Ditempat terpisah ketika, dimintai tanggapan R. Adnan Direktur Eksekutif LSM-Indonesian Monitoring Deverlopment mengatakan "Black List adalah kewenangan Kabig/Kuasa Pengguna Anggaran yang sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karna dia yang menanda tangani Kontrak, maka tidak ada alasan rekomendasi APIP atau hantu Blau segala macam, kalau tidak diminta Gubernur Riau pecat Kabig Dinas Bina Marga Provinsi Riau dan di berlakukan Sanksi displin PNS, kalau tidak, Gubernurnya patut diduga  yang menyuruh hal sedemikian ! " tegasnya.

    Atas desakan dan Sorotan yang mengalir deras dari sejumlah aktifis LSM, akhirnya uang jaminan Pelaksana PT. Kayasa Bumi utama sebesar Rp 5% Cair pada Tanggal 10/06/2016. Atau Setelah 6 (Enam) Bulan sejak di putus Kontrak oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Riau. Dengan jumlah tatal uang jaminan sebesar Rp. 1. 406. 470. 000. 00.

    Hal ini dibenarkan oleh Sahat Martumbur PPTK Pembangunan Jalan Teluk Piyai- Sungai Daun 2015, Sahat mengatakan "Uang Jaminan Plaksana PT. Kayasa Bumi Utama, telah di cairkan Tgl 10/06/2016 ke KAS Negara" tuturnya 20/06/2016.

    Argument para LSM, rata-rata menyorot ketidak mampuan Syafril Tamun memimpin Dinas Bina Marga Provinsi Riau  termasuk pemberian sanksi Black list kepada rekanan yang ingkar janji sesuai dokumen kontrak kerja.

    Menurut Haryanto, pemberian sanksi black list bukanlah pekerjaan berat bagi PPK kalau memang tidak ada niat jahat mengabaikan peraturan-peraturan yang ada. Berdasarkan peraturan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No: 18 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 2 Huruf, F. yang berbunyi; Penyedia Barang/Jasa di kenakan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam apa bila. Tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab. Sudah sewajarnya di berlakukan sanksi ini agar oknum kontraktor nakal itu berkurang di bumi lancing kuning, kenapa KPAnya takut black list ?, ada apa ?".tegasnya, 23/06/2016.

    Haryanto menjelaskan "Dengan cairnya Uang Jaminan Pelaksana itu  tahap awal yang telah dilalui Dinas PU Bina Marga Provinsi Riau, namun dengan fakta yang ada, maka tindakan selanjutnya, black List harus dilaksanakan secara cepat" ujarnya lagi.

    Meluasnya informasi bahwa diduga Dinas Bina Marga Riau sarang oknum kontraktor yang tidak ingin di Black List anggota DPRD Provinsi Riau angkat bicara. Ketika di minta Tanggapan Sugeng Prawoto mengatakan "Dinas PU Harus tegas, terhadap perusahaan yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan secara bertanggungjawab wajib di Black List, memang persoalan di dalam proyek di tangani oleh Dinas PU Riau banyak bermasalah, yang terakhir dana Eskalasi" ujarnya. Emos. 


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Meminta APIP Provinsi Riau Baca Pasal 11 Perka LKPP No 18 Tahun 2014
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    6 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    7 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    8 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved