www.riaukontras.com
| Satker Kodam IM Ikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan | | Support Pembangunan Nasional, IMO-Indonesia Terus Jalin Komunikasi | | DPRD Tanjungpinang Gelar Rapat Paripurna, Wali Kota Sampaikan 7 Ranperda | | Jajaran Pemkab Inhil Ucapkan Selamat Atas Pernikahan Putra Bungsu Bupati, HM Wardan | | Dalam Rangka HUT Kodam I BB ke-69, Kodim 0314/Inhil Lakukan Penanaman Pohon Ekonomi | | Perayaan Idul Fitri 1440 H, Koramil 09/Kemuning, Gelar Halal Bihalal Sesama Anggota dan Masyarakat
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 19 Juni 2019
 
Polres Nias Diduga "PETI ESKAN" Laporan LSM-GPN
Editor: | kamis, 08-09-2016 - 08:38:17 WIB

TERKAIT:
 
  • Polres Nias Diduga "PETI ESKAN" Laporan LSM-GPN
  •  

    NIAS UTARA, RiauKontras.Com,- Mantan Ketua Bazatulo Zega, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Peduli Nias (DPD-LSM GPN) Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Telah menyampaikan Laporan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pembangunan jalan ruas Umbu Balodano simpang Lima, kecamatan Sitoluori Kabupaten Nias Utara,  sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan ditambah Dana Pendamping dari Dana APBD Kab. Nias Utara 2015 dengan nilai anggaran Rp.4.000.000.000.00, di laporkan ke Tipikor Polres Nias pada tanggal 08 Maret 2016.

    Menurut hasil investigasi Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Peduli Nias (DPD-LSM GPN) dilapangan, cara pengerjaan pembangunan jalan ruas tersebut di kerjakan asal jadi, yakni, dalam Pengerjaan pengaspalan sebelumnya sudah kian ada bangunan yang didanai PNPM Mandiri pedesaan tahun 2013 (Jl.Telford) sepanjang 1,1 Km, sehingga rekanan mengklaim bangunan tersebut bagian dari pekerjaan mereka, Ketebalan aspal sangat tipis sekitar 2-3 cm sepanjang 1 Km, Parit di bangun lebih tinggi dari permukaan jalan sehingga di saat hujan air mengalir di badan jalan bukan di parit, sehingga bangunan jalan tersebut tidak bertahan lama, dan sudah jauh tidak sesuai dengan perencanaan awal.

    Tim Audit Saat Melakukan Pengukuran

    Biaya dalam pembangunan tembok penahan parit kurang lebih 400 m3 senilai Rp.924.462.831, diduga tidak di yakini terlaksana dilapangan , dan begitu juga dalam Pekerjaan Bronjong tanpa ada Pondasi/galian tanah, Pekerjaan Bronjong di dalam RAB/CCO ada tipe I dan tipe II, tapi kenyataan di lapangan yang di kerjakan hanya satu tipe dan Pembukaan badan jalan diduga tidak sesuai dengan Bestek atau perencanaan sebelumnya.

    Dasar laporkan kepada Polres Nias saat itu, salah satunya adalah pengurangan Volume pekerjaan, seperti bangunan PNPM Mandiri yang sudah ada sebelumnya, di klaim oleh PPK dan rekanan kontraktor bagian dari pekerjaan mereka, sekitar 3 km pemukiman warga sebagai pembukaan badan jalan pasar tersebut. Padahal sudah puluhan tahun di buka oleh masyarakat. Akan tetapi, setelah Tim Tipikor Polres Nias turun kelapangan baru PPK mengatakan bahwa sepanjang 3 Km bukan bagian dari pekerjaan mereka.

    Berdasarkan hasil perhitungan Tim dari DPD-LSM GPN Kabupaten Nias Utara, di duga merugikan keuangan Negara dari beberapa poin tersebut diatas mencapai Miliaran rupiah atau fiktif dari anggaranya dengan alasan sebagai berikut: Pasangan LPB Telford belum di laksanakan sepanjang 1050 m3 dengan jumlah harga Rp 595.660.800,- Pasangan batu untuk pekerjaan tembok penahan + parit pasangan kenyataan di lapangan yang telah di kerjakan kurang lebih 350 m3 dengan jumlah harga Rp 389.148.200,- sementara dalam CCO, pasangan batu 676,11 m3 dengan jumlah harga Rp 751.730.642,-jadi indikasi kerugian Negara (Rp 751.730.642-Rp 389.148.200 =Rp 362.582.442), Pekerjaan Duiker plat, Galian tanah di dalam CCO 103,81 m3 dengan jumlah harga Rp 7.578.837, sementara kenyataan dilapangan yang telah di kerjakan kurang lebih 10 m3 dengan jumlah harga Rp 730.000, Jadi indakasi kerugian Negara (Rp 7.578.873-730.000 = Rp 6,848.837), Pasangan Batu di dalam CCO 210,56 m3 dengan jumlah harga Rp 234.112.668, sementara kenyataan di lapangan kurang lebih 15 m3 dengan jumlah harga Rp 16.677.780, jadi indikasi kerugian Negara (Rp 234.112.668 -Rp16.677.780 = Rp 217.434.888), Pekerjaan Bronjong di dalam CCO yang harus di kerjakan ada 2 Tipe yakni tipe I dan tipe II dengan jumlah harga Rp 111.397.744, sementara kenyataan di lapangan yang di kerjakan hanya 1 tipe, jadi indikasi kerugian Negara karena hanya 1 tipe yang di kerjakan artinya Rp 111.397.744,- di bagi dua Rp 55.698.872,- Pembukaan Badan jalan/ Galian Tanah 36.864 m3 dengan jumlah harga Rp 569.917.440, dan di duga kuat terdapat indikasi kerugian Negara karena sebagian besar badan jalan sudah terbentuk sebelumnya yang artinya hanya pembersihan setengah dari anggaran yang telah tercatat dalam CCO.

    Dari beberapa poin di atas jumlah indikasi kerugian Negara Rp 1.238.225.839,- (Satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) Belum indikasi kerugian Negara dalam pengerjaan Pembukaan Badan Jalan.

    Hal ini lah yang membuat DPD LSM-GPN, melaporkan PT. Bintang Nias Utara, (Direktur perusahaan Thomas Kristian Hia),  serta PPK Asekhiwa Zebua, karena diduga melakukan tindakan melawan Hukum dengan bersama-sama, yang mengarah pada indikasi korupsi.