www.riaukontras.com
| DPC AJOI Bengkalis Gandeng Lembaga Pendidikan Wartawan PJC Gelar Pelatihan | | Dugaan Penyimpangan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Ratusan Juta, Masriah sebut Temuan BPK Sudah | | Polsek Bukit Bestari Gelar Apel Pasukan dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2019 | | Ketua DPD Onur Bersama Tokoh Masyarakat Nias Kuansing Bersilahturahmi dengan Wakil Bupati Kuansing | | Apel Gelar Pasukan, Pemkab-TNI-Polri Bintan Bersinergi | | Pemkab Kuansing dapat Peringkat 1 Tingkat Provinsi Riau dari Ombudsman RI
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 24 Maret 2019
 
DIMINTA KEPADA KEJARI GUNUNG SITOLI
Segera Melakukan Penyelidikan Dana Hibah Tahun 2010 Di Sekretariat KPUD Nias Utara
Editor: | Jumat, 02-09-2016 - 21:14:24 WIB

TERKAIT:
 
  • Segera Melakukan Penyelidikan Dana Hibah Tahun 2010 Di Sekretariat KPUD Nias Utara
  •  

    NIAS UTARA, RiauKontras.com,- Sebesar Rp. 5 miliar lebih dana hibah 2010 di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nias Utara, tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Emanuel Zebua (ketua) dan Obadi Hulu (mantan sekretaris) yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Nias Utara. Tidak adanya laporan atau bukti-bukti termasuk bukti pendukung realisasi belanja hibah tersebut. Berdasarkan naskah perjanjian, seharusnya KPUD wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan Pilkada selesai. Hal ini dikatakan oleh Yulianus Harefa Ketua DPK Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia  (LAKRI) di Nias Utara, Kamis (01/09/2016).
     
    Lanjutnya, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara terpilih merupakan kegiatan akhir KPUD pada tanggal 12 April 2011 (empat bulan setelah pelantikan) telah dilaksanakan, KPUD masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara PPKD. Sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara 2010.

    Sedangkan naskah perjanjian belanja hibah antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 270/02/PEM/2010 pasal 15 yang menyatakan bahwa KPUD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana  hibah  pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara 2010 yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten Nias Utara selambat-lambatnya dua bulan setelah seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan pemilihan selesai.

    Dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 7 Tahun 2010, belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainya dan kelompok masyarakat, perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Selain itu penerima bantuan juga wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan yang diterima dengan disertai dokumen pendukung lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
     
    Bahwa terjadi ketidak patuhan, kecurangan dan ketidak patutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di KPUD Kabupaten Nias Utara, atas penggunaan dana hibah 2010, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah pasal 133b Ayat (2) dan pasal 134 Ayat (4). Sehingga terbukanya peluang penyalahgunaan keuangan daerah dan bermuara pada unsur korupsi.
     
    Lanjutnya Yulianus Harefa mengatakan kepada awak Media RiauKontras di Lotu, Kamis 01  September 2016 mengharapkan kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk segera menyelidiki belanja hibah 2010 di KPUD Kabupaten Nias Utara yang terindikasi korupsi dan ini sudah terbukti pada temuan BPK RI tanggal 07 Oktober 2012 yang tidak diyakini laporan pertanggungjawaban.

    Hal yang sama diucapkan oleh Efori Gea Sekretaris LSM-FORTARAN Kabupaten Nias Utara mengharapkan kepada pihak penegak hukum khususnya kejaksaan  Negeri Gunung Sitoli, untuk segera memperoses indikasi dugaan korupsi di KPUD Kabupaten Nias Utara T.A 2010.

    Efori menambahkan besar dugaan terlambatnya SPJ Belanja Hibah di KPUD karena berbagai faktor seperti pemutasian bendahara an.KRISTIAN HAREFA yang digantikan oleh YAMOTANI BAEHA pada saat tahun berkenan sehingga apa yang dibelanjakan oleh bendahara pertama diduga tidak jelas kepada bendahara yang baru.

    Beberapa Aktifis mengatakan bahwa suatu saat nanti, SPJ dana hibah 2010 di KPUD Nias Utara mencuat dipermukaan publik, karena kebanyakan fiktif, seperti yang sekecil-kecilnya pengadaan arloji dinding Rp. 300 ribu/1 unit  dan lain-lain, tidak masuk diakal...RK [B.Z].


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Segera Melakukan Penyelidikan Dana Hibah Tahun 2010 Di Sekretariat KPUD Nias Utara
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    6 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    7 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    8 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved