www.riaukontras.com
| Sekda Ikuti Vicon Pemilu 2019 | | Bupati Minta Warga Tunggu Hasil Resmi | | JAMAN ACEH: Kemenangan Jokowi Adalah Kemenangan Indonesia | | Bupati dan FKPD Bintan Tinjau Pelaksanaan Pemilu 2019 | | Pemilu 2019, Naik Helikopter Pangdam I/BB Bersama Kapoldasu Patroli Wilayah Kota Medan dan Binjai | | Bupati Inhil dan Forkominda Turut Meriahkan Pesta Demokrasi 2019
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 19 April 2019
 
TERKAIT BLACK LIST PT. KAYASA BUMI UTAMA
APIP Tuding Dinas PU Bina Marga Riau Tidak Memahami PERKA LKPP No 18 Tahun 2014
Editor: | Kamis, 14-07-2016 - 15:05:09 WIB
FOTO KEPALA INSPEKTORAT. INSPEKTUR DRS. EVANDES FAJRI, Ak, CA
TERKAIT:
 
  • APIP Tuding Dinas PU Bina Marga Riau Tidak Memahami PERKA LKPP No 18 Tahun 2014
  •  

    PEKANBARU,RiauKontras-Terkait belum tayangnya dalam Daftar Hitam  LKPP PT. kayasa Bumi Utama terus bergulir,beberapa aktifis LSM menyorot keras kasus itu, karna hingga saat ini prosesnya mentok di Instansi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Riau.
     
    Berbagai tanggapa dari Aktifis LSM, mengatakan Diduga Antara Dinas PU Bina Marga Riau dengan Kontraktor Pelaksana yang wanprestasi itu "bermain mata" hal ini di lontarkan oleh Haryanto, Ketua Umum LSM-Forum Pengawasan Pembangun Indonesia (FPPI).

    Haryanto menambahkan, "Kenapa Pihak terkait membiarkan kasus ini cukup lama, ini bisa merugikan terhadap rekanan lain. Sebab tidak tertutup kemungkinan PT. Kayasa Bumi Utama, masih berkeliharan ikut tender di wilayah Indonesia, karena sanksi Black List belum tayang di Portal LKPP,dan ULP tidak bisa menolak perusahaan itu bila ikut serta dalam tender lelang" tegasnya.
     
    Dalam pada itu, Kepala Inspektorat Provinsi Riau mengatakan Sebenarnya pihak Dinas PU Bina Marga Riau seharusnya tidak menunggu rekomendasi dari APIP untuk pencantuman ke dalam Daftar Hitam. Sebab berdasarkan lapiran surat dari Dinas PU Bina Marga Riau, telah sepakat dan sudah jelas Wanprestasi dalam mengerjakan kegiatan, "Kedua belah pihak sudah sepakat dan telah menanda tangani keputusan diatas materai" tegasnya

    Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Inspektur. Drs. Evandes Fajri, Ak, CA. Ketika dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, terkait permohonan rekomendasi Pencantuman Daftar Hitam PT. Kayasa Bumi Utama, ke Portal Daftar hitam LKPP terkait Wanprestasinya dalam pengerjaan Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) Sei Daun Tahun Anggaran 2015 yang hingga bulan Juli 2016 belum tayang di dalam Daftar Hitam LKPP.

    Inspektur Evendes Fajri mengatakan   "Nanti saya coba hubungi dulu kepala Dinas PU Bina Marga Riau, Pak Syapril Tamun, apa masih perlu rekomendasi lagi dari APIP ?" ujarnya kepada Riaukontras.com dengan nada bertanya yang di dampingin oleh Inspektur Pembantu Wialyah IV, Jondra Jayaputra Manurung 14/07/16.

    Menanggapi surat permintaan rekomendasi yang dikirim Dinas PU Bina Marga kepada APIP sebanyak dua kali, untuk  "Pemeriksaan Usulan", Jondra Jayaputra Manurung mengatakan "Administrasi belum memenuhi syarat sebagai mana yang  tercantum dalam PERKA LKPP No: 18 Tahun 2014, misalnya denda keterlambatan sebesar 5 % dikali nilai kontrak sebesar Rp 28 miliar. "Kalau kami Periksa, apa yang harus kami periksa lagi, dengan adanya surat keputusan kedua belah pihak yang terlampir dalam permohonan itu sudah bisa langsung dieksekusi. Ini lah teman-teman dari Dinas PU Bina Marga Riau belum sepenuhnya memahami PERKA LKPP No: 18 Tahun 2014, coba baca sampai habis lah". Tuturnya.

    Sebagai mana di beritakan sebelumnya, Kasus wanprestasi PT. Kayasa Bumi Utma, sebagai kontraktor pelaksana Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) Sei Daun (sharing Kab) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015, pekerjaan yang terlaksana hingga akhir Tahun 2015 hanya 13%.Perusahaan PT. Kayasa Bumi Utama tidak mampu menyelesaikan pekerjaan secara bertanggung Jawab,Tindakan black list oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Bina Marga Provinsi Riau, hingga diturunkan berita ini masih gantung diawan-awan.

    Dalam penelusuran Riaukontras.com, kepada pejabat  instansi yang berwewenang di Riau, terhadap kasus wanprestasi PT. Kayasa Bumi Utama, terlihat saling lempar tanggungjawab.Firman Azwar Aziz Kabid Dinas PU Bina Marga Riau yang di konfirmasikan di kantor PU Riau 13 Juli 2016 mengatakan " ya benar keputusannya masih menunggu keputusan APIP" ujarnya.

    Entah apa yang terjadi antara perusahaan dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Riau, yang dijabat oleh Syapril Tamun, ST sebagai kepala Dinas Bina Marga Riau, menggantungkan kasus itu kepada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Provinsi Riau.

    Hingga lewat pertengahan Tahun 2016, PT. Kayasa Bumi Utama, belum di Black List, terungkap dalam wawacara Riaukontras.com terhadap pejabat APIP yang dijumpai di Kantor Inspetorat Provinsi seharusnya tidak menunggu rekomendasi APIP sudah seharusnya dieksekusi oleh Dinas PU Bina Marga Riau.
     
    Sejumlah indikasi keanehan yang ditemukan dalam kasus ini, misalnya Uang muka pekerjaan sebesar Rp 20 % tidak di cairkan, menurut Sahat Martumbur PPTK proyek itu, mengatakan "Uang muka belum dicairkan Dinas PU Bina Marga Provinsi Riau", ujar Sahat Martumbur,ST tanpa membeberkan alasan yang jelas.

    Bahkan yang membuat kacau pekerjaan dilapangan, sering gontang-ganting orang yang melaksanakan pekerjaan."Pihak direktur utama PT. Kayasa Bumi Utama, sering mengabaikan surat panggilan undangan rapat direksi yang dilayangkan oleh PPTK".ujarnya Sahat

    Singkat cerita, hingga kasus wanprestasi PT. Kayasa Bumi Utama ini pihak PPTK sudah 2 (Dua) kali melayangkan surat permintaan rekomendasi kepada APIP Provinsi Riau untuk pengenaan Sanksi Daftar Hitam (DH), namun pihak APIP tidak merespont hingga berita ini diterbitkan.

    Pada hal tahapan prosedur administrasi yang dilalui, pihak dinas PU Bina Marga Provinsi Riau, cukup sudah dilengkapi sebagai barang bukti untuk di laksanakan eksekusi yaitu: Black list terhadap PT Kayasa Bumi utama, termasuk pencairan Uang Jaminan Pelaksana sebesar Rp 1, 406. 470. 000.00 telah masuk dalam kas Daerah Provinsi Riau bulan Juni 2016.

    Dengan tidak di black listnya PT. Kayasa Bumi Utama, berbagai tanggapan dilontarkan Aktifis di Provinsi Riau. Misalnya Ketua Umum Forum Pengawasan Pembangunan Indonesia (LSM-FPPI) mengatakan, "Diduga Pihak Pejabat yang berwewenang dalam kasus ini takut dengan pihak perusahaan, takut terungkapnya dugaan setoran fee didepan. Sebab bila perusahaan itu di black list secara total, tidak tertutup kemungkinan bernyanyi" ujar Haryanto.
     
    Kendati telah di atur dalam Peraturan Kepala LKPP No: 18 Tahun 2014, Tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam terhadap Perusahaan rekanan Kontraktor Pemerintah, namun inplementasinya dilapangan terlihat masih amburadul.

    Tatacara dan urutan tentang Daftar Hitam yang dikutip Riaukontras.com dari PERKA LKPP No 18 Tahun 2014, Perlu rasanya diinformasikan agar tidak berkilah secara terus menerus pihak terkait dalam melakukan Black List terhadap Oknum Perusahaan yang tidak Profesiaonal.

    Beginilah urutan Penetapan Daftar Hitam yang telah diatur dalam PERKA LKPP No. 18/2014, pasal 6.  Sangat jelas, dan teratur.Tatacaranya dimulai dari PPK/ULP menyampaikan surat tertulis Pengusulan daftar hitam kepada PA/KPA. Dan PPK/ULP juga menembuskan salinan surat usulan pengenaan sanksi pencantuman daftar hitam itu ke Penyedia barang/ Jasa.
     
    Lalu Penyedia Jasa setelah mendapatkan surat usulan tersebut, dapat menyampaikan keberatan ke PA/KPA, bila mana pengenaan sanksi tersebut tidak sesuai fakta yang terjadi dilapangan. Dan selanjutnya PA/KPA meminta rekomendasi APIP. Dan seterusnya APIP melakukan Pemeriksaan Usulan, dengan penyedia barang/Jasa untuk di pertimbangkan.

    Bahwa setelah PA/KPA mendapatkan rekomendasi dari APIP, kemudian mengeluarkan surat keputusan. Baru, PA/KPA, mencantumkan Penyedia barang/jasa tersebut atau yang dikenakan Sanksi ke Daftar Hitam dan mengirimkannya ke LKPP.
     
    Dan selanjutnya, LKPP mencantumkan Penyedia Tersebut ke dalam portal Daftar Hitam pengadaan LKPP Nasional.
     
    Hal yang sama dapat diterapkan kepada, bagi Penerbit Jaminan, bila mana ingkar janji, tidak mau mencairkan  jaminan pelaksana  tanpa  syarat  (unconditional) sebesar nilai Jaminan, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

    Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan sanksi blacklist hanyalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui usulan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.Dan Kepala LKPP, dalam rangka mewujudkan prinsip tranparansi dan agar masyarakat luas mengetahuinya, maka Kepala LKPP mengumumkan penetapan blacklist tersebut melalui Portal Pengadaan Nasional (www.inaproc.lkpp.go.id) paling lambat lima hari kerja setelah menerima dokumen penetapan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

    Blacklist hanyalah salah satu jenis sanksi, dalam Pengadaan Barang/Jasa, namun merupakan sanksi terberat bagi Penyedia atau Penerbit Jaminan. Oleh karena itu, penetapannya pun harus melalui pertimbangan yang objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.

    Sehingga Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di perlu sebagai pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuan-ketentuan pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien, Emos***.


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • APIP Tuding Dinas PU Bina Marga Riau Tidak Memahami PERKA LKPP No 18 Tahun 2014
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    6 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    7 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    8 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved