www.riaukontras.com
| Sekda Ikuti Vicon Pemilu 2019 | | Bupati Minta Warga Tunggu Hasil Resmi | | JAMAN ACEH: Kemenangan Jokowi Adalah Kemenangan Indonesia | | Bupati dan FKPD Bintan Tinjau Pelaksanaan Pemilu 2019 | | Pemilu 2019, Naik Helikopter Pangdam I/BB Bersama Kapoldasu Patroli Wilayah Kota Medan dan Binjai | | Bupati Inhil dan Forkominda Turut Meriahkan Pesta Demokrasi 2019
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 19 April 2019
 
DINAS PU BINA MARGA PROVINSI RIAU
Akhirnya Cair Uang Jaminan Pelaksana PT. Kayasa Bumi Utama
Editor: | Jumat, 24-06-2016 - 11:40:26 WIB

TERKAIT:
 
  • Akhirnya Cair Uang Jaminan Pelaksana PT. Kayasa Bumi Utama
  •  

    PEKANBARU, RiauKontras-Setelah 6 (Enam) Bulan sejak di putus Kontrak dengan  PT. Kayasa Bumi Utama. Oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Riau terkait kasus ketidak mampuan dalam mengerjakan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Teluk Piyae (Kubu)-Sei Daun (Sharing Kab) di Rokan Hilir (Rohil) yang dibiayai dari Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, akhirnya Dinas PU Bina Marga berhasil mencair uang Jaminan Pelaksananya sebesar Rp. 1. 406. 470. 000. 00.

    Hal ini disampaikan Sahat Martumbur PPTK Pembangunan Jalan Teluk Piyae- Sungai Daun 2015, Sahat mengatakan "Uang Jaminan Plaksana PT. Kayasa Bumi Utama, telah di cairkan Tgl 10/06/2016 ke KAS Negara" tutur Sahat 20/06/2016.

    PT. Kayasa Bumi Utama yang beralamat di Jalan: Wedana No. 1-2 Gp. Lhong Raya, Kec. Banda Raya- Banda Aceh.  (Kota) sempat menjadi sorotan beberapa aktifis LSM di Provinsi Riau. Karena PT. Kayasa Bumi Utama belum tayang di dalam Daftar Hitam LKPP.

    Argument para LSM, rata-rata menyorot ketidak mampuan Syafril Tamun sebagai  Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Riau karena tidak mampu menjalankan pemberian sanksi kepada rekanan yang ingkar janji sesuai dokumen kontrak kerja.

    Haryanto, Ketua Umum LSM-FPPI mengatakan "Sesuai peraturan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No: 18 Tahun 2014. Pasal 3 ayat 2 Huruf, F. yang berbunyi; Penyedia Barang/Jasa di kenakan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam apa bila. Tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab".tegasnya,  23/06/2016.

    Haryanto menjelaskan "Dengan cairnya Uang Jaminan Pelaksana PT. Kayasa Bumi Utama Tgl 10/06/2016 dari Cabang PT. Bank Syariah Bukopin Capem. Bumi Serpong Damai (BSD) di Tanggerang ke KAS Negara maka   tahap awal telah dilalui Dinas PU Bina Marga Provinsi Riau, namun dengan fakta yang ada maka tindakan selanjutnya, black List harus dilaksanakan secepatnya" ujarnya.

    Sebagaimana dberitakan sebelumnya, bahwa PT. Kayasa Bumi Utama ditetapkan oleh Panitia ULP Provinsi Riau sebagai pemenang lelang, dengan penawaran tertinggi yang hanya membuang lebih kurang 0,6 % dari total harga HPS (Harga Perkiraan Sendiri) besar Rp 29. 941. 686. 542. 51. PT. Kayasa Bumi Utama menawar dengan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp 28. 129. 344. 639. 76 dan ditetapkan sebagai pemenang.

    Bahwa sesuai data yang ditayangkan di LPSE Provinsi Riau, penanda tangan kontrak dalam paket itu, yaitu Tanggal 5 (Lima)  Juni 2015. Atau sesuai dengan Nomor Kontrak: 620/ SPPBJ-BM/ PEMB-TPSD/99/2015, dan waktu Pelaksanaan selama 151 Hari Kalender. Yang artinya kontrak pelaksana kerja berakhir pada  Tanggal 10 Desember 2015.

    Berdasarkan pemantau wartawan RiauKontras.com di lapangan pada awal mulainya pekerjaan bulan Juni 2015 dan terakhir pada bulan Desember Tahun 2015 lalu, terlihat pekerjaan belum juga selesai. Namun beberapa kali dilakukan konfimasi kepada pihak PU Bina Marga Provinsi Riau selalu gagal, karena pejabat yang ingin dijumpai selalu mendapat jawaban sibuk dan rapat.

    Ketika dikonfirmasi tindak lanjut terkait kasus ini, kepada Firman Azwar Aziz, sebagai Kabig Bina Marga Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 25/04/2016 yang juga selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan sekaligus merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksana proyek tersebut diatas, tidak bersedia memberikan penjelasana secara langsung. Malah menyuruh stafnya agar wartawan menemui Sahat Martumbur yang menjabat sebagai PPTK.

    Ketika dikonfirmasi, Sahat Martumbur, ST. di ruang kerjanya, terungkap bahwa, pekerjaan Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) Sei Daun (sharing Kab) yang dikerjakan oleh PT. Kayasa Bumi Utama hanya 13% hingga berakhir kontrak kerja Tahun 2015. Sahat martumbur mengatakan "Pihak PU telah mengusulkan kepada Inspektorat / APIP. Untuk Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Kayasa Bumi Utama hingga sudah 2 (dua) kali surat dilayangkan, namun belum ada balasan hingga saat ini" ujar Sahat.

    Sahat Martumbur menambahkan,"Upaya pemberian Surat Teguran selama pelaksana kerja tersebut, sudah sering dilakukan, namun pihak rekanan selalu mencari alasan, membuat pekerjaannya dilapangan tidak tuntas sesuai harapan, yang pada akhirnya putus kontrak" tegasnya.  

    Idealnya pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) -Sei daun di wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau seharus dapat dinikmati oleh Masyarakat sebagai akses jalan di Kabupaten itu pada Tahun 2016 namun terpaksa  Masyarakat urut dada. Dikarena ulah kontrak pelaksana yang diduga tidak professional dalam bekerja. Dimana item pekerjaan yang tergolong mudah didapat yaitu Agregat Base B sepanjang 3 Km dan Lembar 7.20 Cm dan Beton kurus tebal 10 cm sepanjang 3 Km sebagai lantai kerja dan plat Beton Rigid Pavement tebal 30 Cm tidak terlaksana dan amburadul.

    Namun yang dilaksanakan oleh PT. Kayasa Bumi Utama selama bekerja dilapangan, ternyata hanya Urugan permukaan Jalan dan Base Kelas B sepanjang 3 Km dengan Tebal lebih kurang 20cm  serta timbunan tanah dibahu jalan.

    Ketika dikonfimasi DR. Ir, Rusydi Syahabuddin, M.Sc, Direktur Utama PT. Kayasa Bumi Utama sebagai Kontraktor Pelaksana lewat Telpon Selulernya tidak mengangkat dan SMS yang dikirim juga tidak dibalas.

    Haryanto menambahkan "Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010, Pasal: 124 K/L/D/I, dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf.  b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.  Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan. Dan  K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.  Dimana nanti Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pihak KPA dan PPK atau yang menandatangani kontrak selalu mengadakan pemutakhiran setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional". Ujar Haryanto

    Ditempat terpisah ketika dimintai tanggapan R. Adnan Direktur Eksekutif LSM-Indonesian Monitoring Deverlopment mengatakan "Black List adalah kewenangan Kabig/Kuasa Pengguna Anggaran yang sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karna dia yang menandatangani Kontrak, tidak ada alasan rekomondasi APIP atau hantu Blau segala macam kalau tidak diminta Gubernur Riau pecat kabig PU Bina Marga Provinsi Riau dan di berlakukan Sanksi displin PNS, kalau tidak, Gubernurnya patut diduga  yang menyuruh hal sedemikian ! " tegasnya.Emos ***



    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Akhirnya Cair Uang Jaminan Pelaksana PT. Kayasa Bumi Utama
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    6 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    7 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    8 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved