www.riaukontras.com
| Sinergitas IWO Batanghari dan Pemkab, Ketua PWI : Bagus | | Kodim Aceh Jaya Gelar Donor Darah | | TNI Turut Andil Balap Sepeda Tour de Gayo 2019 dan Lari 10 K | | 16 Tim Volly Terbaik Aceh Ambil Bagian Piala Dandim Cup | | Kodim 0104 Aceh Timur Tanam Padi Perdana Pada Areal Cetak Sawah Baru | | Kuala Parek Potret Desa Gaib Penikmat Dana ADD di Aceh Timur
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 12 November 2019
 
Tahun 2017, Dinas PUPR Kampar Lakukan Kontrak Bodong, Kontrakor Ancam Tempuh Jalur Hukum
Editor: | Minggu, 01-09-2019 - 23:32:47 WIB

TERKAIT:
 
  • Tahun 2017, Dinas PUPR Kampar Lakukan Kontrak Bodong, Kontrakor Ancam Tempuh Jalur Hukum
  •  

    KAMPAR, RIAUKontras.com – Dinas PUPR Kampar melakukan kontrak bodong dengan pihak rekanan, pekerjaan rehab kantor Satpol PP Kabupaten Kampar tahun anggaran 2017 senilai Rp 199.725.000.

    Direktur CV Kampar Maulana Mandiri, Nasrizal Nurdin merasa ditipu oleh Dinas PUPR Kampar, Kepala Bidang Cipta Karya dinas Perkim Kampar selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kampar

    Pasalnya, setelah melakukan pekerjaan sesuai surat perintah kerja (SPK) Nomor : 640/PUPR-PGK-/KONT/2017/XI/014 tanggal 21 Nopember 2017 dan setelah pekerjaan selesai (PHO), ternyata kegiatan pekerjaan itu tidak ada dalam DPA Dinas PUPR Kampar tahun 2017.

    “Kita akan lanjutkan ke proses hukum, bila tidak segera ditanggapi dan dibayar,” ujarnya.

    Sementara, Kepala Bidang Cipta Karya dinas Perkim Kampar selaku kuasa pengguna anggaran, Helmy Syarif ST saat ini staf perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kampar menyampaikan kronologis permasalan.

    Awalnya, kepala Satpol PP saat itu M Jamil meminta untuk merehap ruangan kantor Satpol PP lantai II pasca ditinggalkan BPBD Kampar. Usulan dimasukan dalam Perubahan APBD Kampar tahun 2017 Dinas PUPR Kampar, menjadi usulan kegiatan pertama.

    Saat pembahasan ditingkat Badan Anggaran DPRD Kampar yakni Kebijakan Umum Anggaran – Plapon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kegiatan itu sudah clear, makanya kita berani membuat kontrak kerja dengan pihak rekanan. Itupun atas perintah Plt Kadis PUPR saat itu, Zaini Dahlan.

    Setelah pekerjaan siap dikerjakan oleh pihak rekanan, ternyata kegiatan itu hilang dari DPA Dinas PUPR. “Saya tidak mengetahui, kenapa kegiatan tersebut hilang. Untuk lebih jelasnya, tanyakan hal ini dengan Kasubag Perencanaan Dinas PUPR Kampar waktu itu, elaknya.

    Saat ditanyakan pihak rekanan telah memberikan kewajiban kepadanya sebesar Rp 20 juta, Helmy Syarif mengakui menerima, namun diserahkan kepada Plt Kadis PUPR. “Memang benar saya menerima uang tersebut dari rekanan, namun saya serahkan ke Plt Kadis PUPR,” ujarnya. (Syailan Yusuf).

    Sumber: BerkasRiau.com

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Tahun 2017, Dinas PUPR Kampar Lakukan Kontrak Bodong, Kontrakor Ancam Tempuh Jalur Hukum
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    6 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    7 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    8 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved