www.riaukontras.com
| Langgar Prokes, 10 Orang di Sanksi | | Gerakan S3 (Sedekah Seribu Sehari) | | Polres Kuansing Kedepankan Tindakan Simpatik serta Himbauan Prokes dalam Operasi Zebra | | Ketua DPRD Inhil Hadiri Perayaan Maulid Nabi di Mandah | | Taruna Akpol Riau Gelar Peringati Hari Sumpah Pemuda | | AMPG Riau Berkesempatan Membagikan Ratusan Paket Sembako Pada Warga
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 30 Oktober 2020
 
Langsa
LASKAR: Satpol PP Kota Langsa Jangan Suka “Gertak Sambal”
Editor: Muhammad Abubakar | Jumat, 16-10-2020 - 22:45:00 WIB

TERKAIT:
 
  • LASKAR: Satpol PP Kota Langsa Jangan Suka “Gertak Sambal”
  •  

    KOTA LANGSA, RIAUKontraS.com - Ketua Umum Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR),Teuku Indra Yoesdiansyah, SKM, SH alias Popon mengatakan jika Satpol PP Kota Langsa sudah beberapa kali mengirimkan suratnya kepada PT.PKLE pengelola hutan Manggrove di Kuala Langsa.

    Apa yang dilakukan Satpol PP, menurut Popon, merupakan gertak sambal yang hanya ingin menakuti kliennya PT. Pelabuhan Kuala Langsa Energi (PKLE) dengan membawa personilnya beberapa orang yang seakan-akan mau memberikan shock therapy.

    Hal itu disampaikan Popon dalam pertemuan dengan wartawan di Coffe Magrove Kuala Langsa, Jim'at 16 Oktober 2020.

    Lebih lanjut dikatakan, Saat ini Tim LASKAR bersama kuasa hukum PKLE sudah berada di Kota Langsa menunggu ancaman eksekusi hutan Mangrove yang akan dilakukan oleh Satpol PP Kota Langsa.

    “Kami tim kuasa hukum PT.PKLE sudah di sini (Kota Langsa), kapan Satpol PP Kota Langsa berani eksekusi klien kami itu, jangan kebanyakkan kirem surat dengan kata-kata ancaman jika klien kami akan di gusur paksalah, coba lakukan terus eksekusinya jika berani melawan hukum, jangan banyak kirem surat aja nggak habis-habisnya dengan bahasa ancaman.

    Popon menambahkan, Satpol PP hanya melakukan gertak, “akan melakukan pengosongan area tersebut secara paksa” akan tetapi sampai saat ini tidak berani melakukannya, atau mungkin mereka hanya “gertak sambal aja dikarenakan Satpol PP Kota Langsa menyadari jika dirinya ibarat seorang cowboy yang tidak memiliki kuda dan senjata.

    Satpol PP tidak punya kewenangan terhadap permasalahan ini alias bukan tupoksi kerja dan wewenangnya," ujar Popon.

    "Ia meminta kepada pihak-pihak yang ingin merebut hak pengelolaan kawasan wisata hutan Mangrove Kuala Langsa agar lebih banyak lagi mempelajari hukum.

    Kejadian ini, kata Popon, akan menjadi pembelajaran hukum yang buruk untuk masyarakat dan regenarasi Aceh khususnya di Kota Langsa," ujarnya.

    Apa bila masih ada pihak yang memaksakan kehendaknya melalui Satpol PP untuk menggusur secara paksa klien kami PT.PKLE dan jika itu terjadi maka kami kuasa hukumnya akan melaporkan ke Polda Aceh," ujar Popon.

    Masih kata Popon, Satpol PP tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi klien kami dari hutan Mangrove yang dikelola oleh PT.PKLE selama ini berdasarkan surat perjanjian yang telah disepakati bersama dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ini masalah Perdata," sebutnya.

    Terkait persoalan yang sedang dihadapi PT. PKLE dan PT. PEKOLA ini merupakan permasalahan Perdata dan kami dari tim kuasa hukum PT. PKLE sudah mendaftar gugatan di Pengadilan Negeri Langsa, Jum'at 16/10/2020, dikarenakan harapan klien kami akan diselesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan mufakat oleh mitra kerjanya yaitu PT. PEKOLA tak kunjung tiba.

    Mengenai gugatan kami di PTUN terhadap proses lelang pengelolaan hutan Manggrove masih terus bergulir sampai saat ini," tambah Popon lagi.

    Pihaknya meminta kepada pihak-pihak yang ingin mengelola kawasan hutan wisata Magrove Kuala Langsa dan Satpol PP untuk tidak terlalu “lebay dan over acting” dengan surat surat yang dikiremkan ke klien kami PT.PKLE," tutup Popon.

    Sebelumnya, Kepala Satpol PP dan WH Kota Langsa Maimun Sabta, SE, Rabu (14/10) melayangkan surat teguran kedua dengan nomor 331.1/522.

    Sedangkan surat teguran pertama dengan nomor 331.1/503 dikirim kepada PT. PKLE pada tanggal 05 Oktober 2020 lalu.

    Penulis: Muhammad Abubakar

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • LASKAR: Satpol PP Kota Langsa Jangan Suka “Gertak Sambal”
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    3 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    6 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved