www.riaukontras.com
| Tidak Gunakan Masker, 8 Warga Bangko Pusako Dikenakan Sanksi Tertulis | | Langgar Prokes, 10 Orang di Sanksi | | Gerakan S3 (Sedekah Seribu Sehari) | | Polres Kuansing Kedepankan Tindakan Simpatik serta Himbauan Prokes dalam Operasi Zebra | | Ketua DPRD Inhil Hadiri Perayaan Maulid Nabi di Mandah | | Taruna Akpol Riau Gelar Peringati Hari Sumpah Pemuda
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 30 Oktober 2020
 
Banda Aceh
Elemen Sipil Aceh: Pemerintah Gagal Menjamin PPA Dari Ancaman Kekerasan Seksual
Editor: Muhammad Abubakar | Selasa, 13-10-2020 - 20:38:52 WIB

TERKAIT:
 
  • Elemen Sipil Aceh: Pemerintah Gagal Menjamin PPA Dari Ancaman Kekerasan Seksual
  •  

    BANDA ACEH, RIAUKontraS.com - Flower Aceh mengecam tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan anak usia 9 tahun dan pemerkosaan teradap ibunya yang terjadi di rumah korban di Aceh Timur dan menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya.

    Kami menuntut pelaku mendapatkan hukuman seumur hidup atas perbuatnya agar menjerakan, apalagi ini tindakan berulang yang dilakukannya. Selain itu, yang terpenting korban harus dipastikan mendapatkan penanganan yang optimal, termasuk pemulihan fisik, psikologis dan psikososial.

    Kehadiran Negara sangat dibutuhkan untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban tersebut” tegas Riswati, Direktur Eksekutif Flower Aceh.

    Kasus ini menjadi warning bagi kita untuk lebih waspada, mengingat ancaman kejahatan bisa terjadi di dalam rumah sendiri.

    Peran aktif semua pihak untuk melakukan upaya nyata memutus mata rantai kejahatan seksual yang sampai hari terus terjadi di Aceh menjadi keharusan, tambahnya. 

    Merujuk data kasus yang dirili oleh P2TP2A Aceh, tercatat sepanjang tahun 2017 s.d 30 Juni 2019, angka kekerasan di Aceh mencapai 3.695 kasus.  Selama tahun 2020 sd Juli, tercatat 379 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Terkait pemulihan psikologis korban, Psikolog UPTD PPA yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh, Dra Endang Setianingsih, M.Pd, Psikolog menegaskan pentingnya penanganan pemulihan pada korban.

    Mengingat korban mengalami traumatik yang berkepanjangan atas peristiwa yang dialami berupa kekerasan seksual dan kehilangan putranya. Hal ini perlu adanya pendampingan pemulihan psikologi terhadap korban, dan kepentingan utama korban harus diutamakan, seperti korban tidak dipulangkan dulu ke rumahnya mengingat ketidaksiapan korban terhadap peristiwa yang menimpanya. Dukungan keluarga inti sangat dibutuhkan dalam pemulihan korban. 

    Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA), Suraiya Kamaruzzaman menilai Pemerintah gagal menjamin Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dari ancaman kekerasan seksual.  

    “Kalau mengacu pada beragam kasus yang terjadi, salah satu faktor penyebab kasus perkosaan dan kekerasan seksual terus terjadi adalah karena negara gagal memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari predator kekerasan seksual. Penegakan hukum yang sama sekali tidak memberikan efek jera kepada pelaku atau calon pelaku.

    Penerapan Qanun Jinayah masih memiliki banyak kelemahan, terutama karena rendahnya hukuman bagi pelaku dan sulit/rumitnya pembuktian  serta tidak adanya  keadilan bagi korban dimana hak restitusi, kewajiban pemulihan korban, baik secara psikologis maupun secara sosial sama sekali tidak diatur di dalamnya”.

    Lebih lanjut, Suraiya menambahkan bahwa untuk pelaku kasus pemerkosaan dalam Qanun Jinayah dihukum cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali, atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan. Rata-rata kasus yang diputuskan adalah hukum cambuk, dimana setelah proses cambuk berjalan, korban bisa kembali berkeliaran dan berpotensi bertemu korban kembali yang masih menghadapi trauma atau proses pemulihan. 

    Suraiya menuturkan adanya kebutuhanpayung hukum untuk perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia," tulis Suraiya dalam dalam rilis yang diterima Riaukontras.com, Selasa 13 Oktober 2020.

    “Keberadaan kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengakonmodir kebutuhan dan pemenuhan hak korban kekerasa, maka kami mendesak dan mendukung sepenuhnya agar RUU Pencegahan Kekerasan Seksual segera disahkan, hal ini mengingat situasi darurat," pungkasnya.

    Penulis: Muhammad Abubakar

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Elemen Sipil Aceh: Pemerintah Gagal Menjamin PPA Dari Ancaman Kekerasan Seksual
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    3 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    6 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved