www.riaukontras.com
| UNIKS Berikan Edukasi Ketahanan Pangan dan Pemberian Hasil Panen Kepada Masyarakat | | Pungut Biaya Perpisahan, LSM Minta Aparat Hukum Usut Kasus Pungli di SMA Negeri 3 Siak Hulu | | Masyarakat Teriak, Pak Presiden Jokowi Periksa Pemkab Bengkalis Terkait BST | | Bupati Inhil Sambut Baik Kujungan Kunker dari DPD RI Komite II Riau, Edwin Pratama Putra | | Memutuskan Penyebaran Covid-19, Upika Minas Lakukan Ini | |
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 11 08 2020
 
Banda Aceh
Aceh Darurat Kekerasan Seksual, Elemen Sipil Minta RUU PKS Masuk Prolegnas 2020
Editor: Muhammad Abubakar | Rabu, 08-07-2020 - 20:23:23 WIB

TERKAIT:
 
  • Aceh Darurat Kekerasan Seksual, Elemen Sipil Minta RUU PKS Masuk Prolegnas 2020
  •  

    BANDA ACEH, RIAUKontraS.com - Penolakan terhadap wacana pencabutan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Penghapusan KS) oleh DPR RI dari Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) tahun 2020 disampaikan oleh elemen sipil di Aceh.

    Menurut Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas yang dirilis oleh Kompas.com pada tanggal 2/7/2020, alasan pencabutan RUU ini dilakukan karena menunggu pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP). 

    Presiden Serikat Inong Aceh (SeIA), Agustina menilai DPR RI menutup mata dari fakta lapangan tentang kekerasan seksual yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Aceh yang memiliki data kasus kekerasan seksual terbilang tinggi," ujarnya.

    Dalam rilis yang disampaikan ke media ini, Rabu 08 Juli 2020, Agustina menilai DPR RI tidak punya i’tikat baik untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

    Padahal menurut dia, jumlah korban terus bertambah. SeIA menemukan fakta bahwa pengalaman traumatis korban kekerasan seksual dimasa konflik tidak tertangani dengan baik melalui program-program yang ada. 

    Dikatakan nya, korban akibat pemerkosaan yang dialami menyebabkan adanya gangguan dalam hubungan perkawinannya, bahkan korban juga mengalami perlakukan tidak baik dan direndahkan oleh pasangannya.

    Selain itu kata Agustina, korban dan keluarga masih mendapatkan stigma buruk dari masyarakat yang membuat mereka rentan mengalami kekerasan dan diperlakukan tidak adil oleh masyarakat.

    Pola ini tidak berbeda dengan yang dialami oleh korban kekerasan dimasa sekarang. Dari informasi yang peroleh, ada korban perkosaan di Aceh Barat Daya yang dipaksa meninggalkan kampung nya karena dianggap aib. Kasus ini terungkap baru-baru ini” jelasnya.

    Terkait dampak kekerasan dari sisi medis, Bidang Kesehatan KNPI Aceh, Teuku Ona Arief yang biasa disapa dr. O menyebutkan dampak yang sangat membahayakan korban kekerasan seksual.
     
    “Dalam beberapa kasus kekerasan seksual lanjut Agustina, juga dilakukan bersamaan dengan kekerasan fisik yang berpotensi menyebabkan luka, gangguan fungsi organ, atau bahkan kematian.

    Banyak juga korban mengeluhkan penyakit tertentu pada organ intim. Dapat dipastikan, para korban mengalami trauma psikologis yang jika tidak dipulihkan secara tuntas berpontensi menjadi masalah baru terhadap korban, termasuk trauma mental yang menyebabkan depresi berkepanjangan, bahkan perubahan konsep diri sehingga sulit untuk kembali hidup normal dan produktif”, paparnya. 

    Desakan memasukan kembali RUU Penghapusan KS ke dalam Prolegnas 2020 juga disampaikan oleh Direktur PKBI Aceh, Eva Khoviva.

    “RUU ini menurut Eva, jangan lagi dibahas di komisi VIII DPR RI, karena sudah dalam dua kesempatan yang tersedia selama kurun waktu lebih 4 tahun komisi ini tidak berhasil membahas dan mengesahkan RUU ini. Untuk itu pembahasannya diserahkan saja kepada Badan Legislatif dan harus tetap menjadi prioritas dalam Prolegnas 2020”, ujarnya.

    Eva juga mempertegas bahwa “RUU penghapusan KS bukan hanya terkait persoalan hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Karena dengan  memprioritaskan RUU Penghapusan KS  memperjelas pemihakan negara kepada korban”, pungkasnya

    Penulis: Muhammad Abubakar

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Aceh Darurat Kekerasan Seksual, Elemen Sipil Minta RUU PKS Masuk Prolegnas 2020
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    3 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    6 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    7 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved