www.riaukontras.com
| Pungut Biaya Perpisahan, LSM Minta Aparat Hukum Usut Kasus Pungli di SMA Negeri 3 Siak Hulu | | Masyarakat Teriak, Pak Presiden Jokowi Periksa Pemkab Bengkalis Terkait BST | | Bupati Inhil Sambut Baik Kujungan Kunker dari DPD RI Komite II Riau, Edwin Pratama Putra | | Memutuskan Penyebaran Covid-19, Upika Minas Lakukan Ini | | | | Plt Bupati Bengkalis Nonaktif Muhammad Buron 5 Bulan, Akhirnya Ditangkap
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 11 08 2020
 
Langsa
PT. PKLE Didepak Dari Hutan Magrove, LSM LASKAR Minta PT. Perkola Jangan Galau dan Lebay
Editor: Muhammad Abubakar | Rabu, 08-07-2020 - 17:07:33 WIB

TERKAIT:
 
  • PT. PKLE Didepak Dari Hutan Magrove, LSM LASKAR Minta PT. Perkola Jangan Galau dan Lebay
  •  

    LANGSA, RIAUKontraS.com - Kasus PT. Pekola Langsa dengan PT. PKLE bergulir panas. Pasalnya kemenangan CV. Ayudia selaku IO yang baru terhadap pengelolaan kawasan hutan Mangrove di Pelabuhan Kuala Langsa dianggap ilegal oleh Manajemen PT. PKLE.

    Kasus ini berujung saling menyerang siapa yang paling benar, publik di Kota Langsa, Provinsi Aceh ini menunggu eksen penegak hukum. 

    Berikut penjelasan Direktur PT. Perkola Langsa Jufri. Orang nomor satu di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) didampingi oleh sejumlah stafnya, kepada wartawan, Rabu (08/07/2020) mengatakan persoalan ini timbul karena mereka sakit hati tidak menang dalam proses tender. Persoalannya karena mereka tidak menang lelang. UPPJ nya tidak bisa dilakukan," jelasnya.

    PT. PKLE sudah berakhir kontrak 18 Juni 2020. Habis kontraknya, sudah habis masa dan sudah kita surati," lanjut Jufri.

    Terkait pemberitaan di media, kami tunggu mereka melaporkan jangan cuma berbicara di media tapi tidak melaporkan. Kita tunggu laporan nya ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) Aceh," tantang Jufri.

    Kita tunggu laporan nya, lanjut Jufri," kita tidak ada temuan BPK RI, semua keuangan PT. Pekola Langsa sudah di audit, semua nya berjalan ril sesuai peraturan.

    Ditambahkan, PT. Pekola sudah berinvestasi di kawasan hutan Mangrove Kuala Langsa sejak 2015, dan pada 2017 baru resmi. Kemudian pembayaran nya pada tahun 2018 baru tahun 2019 kita lakukan setoran ke kas negara 10% dan kas daerah.

    Terkait dugaan pencemaran nama baik di media, kita sedang mempertimbangkan untuk melaporkan kepada penegak, karena ada unsur dugaan pencemaran nama baik melalui media dengan UUITE," tantang Jufri.

    PT. PKLE tidak akan keluar dari kawasan hutan Mangrove, kalau PT. Pekola Langsa belum memegang putusan dari pengadilan karena ini masaalah perdata

    Direktur PT.PKLE Hendri, kepada Riaukontras.com, Rabu 08 Juli 2020 saat ditemui di Pos Kupi mengatakan, sampai hari ini kami tidak terima atas perlakuan dari PT.Pekola Langsa, kami merasa dicurangi, mereka menipu kami dalam proses pelelangan," jelasnya.

    Dalam proses pelelangan semua yang mereka lakukan jelas cacat hukum, misalnya administrasi pengadaan barang dan, panitia tender tidak memiliki sertifikasi.

    Kita perhatikan proses pengadaan itu tidak memenuhi syarat dan cacat hukum, kami merasa di kadalin. Proses pelelangan itu tidak sesuai aturan, karena PT.Pekola perusahaan BUMD milik daerah, maka harus ikuti peraturan, jangan asal-asalan," tambah Hendri.

    Menurut Direktur PT.PKLE itu, PT. Perkola Langsa melakukan penekanan terhadap perusahaan itu. Bukan hanya menjas kami harus didalam dan kami sudah melakukan somasi dan akan segera malakukan PTUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh," sebut Hendri.

    Ditambahkan, kawasan hutan Mangrove masuk dalam wilayah DLH 3. Dalam klosul DLH 3, PT.Perkola Langsa, mereka wajib menuntun kami. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Sesuai dengan kontrak, kami sudah memenuhi kewajiban.

    Sementara itu, lanjut Hemdri dari PT. Pekola tidak pernah melakukan itu ke kami. Tidak ada (nihil) kami tidak pernah di panggil oleh perusahaan itu. 

    Kami sudah investasi di sana (open hets) di hutan Mangrove itu. Proses selama 3 tahun itu sangat berat," ujar Hendri.

    Terkait proses tender, kami sengaja ikut untuk mengetahui permainan PT. Pekola. Makanya kami dari PT.PKLE bukan menyanggah tapi somasi karena kami tau itu malanggar aturan, proses kami tidak tau, karena tidak pernah terbuka," sebut Hendri.

    Kami sudah banyak berbuat, misalnya Bio kontes (Persentase). Kami tetap bertahan disana, kami tidak takut. Kalau mereka mau mengusir kami, harus ada putusan pengadilan dulu, karena ini bukan pidana, melaikan masuk ke ranah perdata.

    Kalau perdata, berarti harus tempuh jalur hukum lagi, apa lagi kontraknya sudah ditanda tangan karena kami masi eksisting (kami sudah tegaskan tidak akan keluar dari hutan Mangrove, kami tunggu putusan nya karena ini, menyangkut kasus perdata," tegas Hendri.

    Ketua Laskar Aceh minta PT. Pekola jangan galau dan lebay soal laporan, kapan saya melaporkan tunggu saja tanggal mainnya kami sudah ada bukti.

    Sementara ketua Laskar (Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya) Teuku Indra, meminta manajemen PT. Pekola Langsa jangan galau dan lebay, soal laporan ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) Aceh itu, pasti akan kami laporkan hanya menunggu waktu. Jadi PT. Pekola Langsa tidah usah galau dan lebay lah menanggapi penyataan kami. Kerena kami sedang melakukan pengumpulan data, setelah kami kembali dari Langsa, laporan itu pasti kami buat," ujar Teuku Indra kepada Riaukontras.com di Pos Kupi Langsa, Rabu 08 Juli 2020.

    Sebelumnya, ketua LASKAR Aceh T Indra alias Popon, melalui wawancara dengan salah satu media lokal menyebutkan akan segera melaporkan PT Pekola Langsa ke Kejati Aceh, terkait dugaan tindak pidana KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) berjamaah, di tubuh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang akan menguak kerugian negara.

    Temuan kita dan bukti bukti yang kita dapatkan seperti temuan, BPK-RI, Perwakilan Aceh, dan berbagai kejanggalan lainnya yang selama ini ada yang rusak parah, juga ada kerugian nya. Kita juga laporkan uang pemasukan ke PT.Pekola, uang taman Kota dan swakelola yang dilakukan oleh PT Pekola," ujar Popon.

    Menurut Popon, PT. Pekola dibentuk berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kota  Langsa, tanggal 20 Februari 2013 dan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diatur juga dengan PP No. 54 Tahun 2OI7 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah," ujarnya.

    Terkait bidang usaha, berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 9 tahun 2013 Pasal 7 adalah “pelayanan jasa kepelabuhanan dan pelayanan lain serta penunjang nya.

    Menurut nya, berdasarkan pasal 7 Qanun 9 tahun 2013 tentang pendirian PT. Pelabuhan Kota Langsa (Pekola) untuk penyediaan jasa pelayanan lainnya yang dapat menunjang jasa kepelabuhan meliputi, penyediaan tanah, bangunan dan lapangan penumpukan yang berkaitan dengan kepentingan dan kelancaran angkutan laut dan industry. Sistem informasi dan komunikasi dan jaringan jalan dan jembatan, terminal penumpang, tempat tunggu serta saluran pembuangan air, instalasi listrik, air minum termasuk reservoir, jaringan telepon dan depo instalasi bahan bakar.

    Qanun tersebut membuat ke khususan bidang usaha bagi PT. Pekola. Izin apa yang dikantongi oleh PT. Pekola dengan kegiatan pengelolaan objek wisata hutan Kota Langsa dan pengelolaan fasilitas ekowisata hutan Mangrove Kuala Langsa Kecamatan,  Langsa Barat yang yang tidak diatur dalam Qanun. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi penegak hukum.

    'Apakah PT. Pekola sudah memiliki perizinan yang diatur dengan PP RI No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara  elektronik atau lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS),"beber Popon pada salah satu media.

    Kami ingin menerangkan tentang Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Single Purpose, bahwa daftar KBLI Single Purpose berisi daftar bidang usaha (KBLI) yang sesuai peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pelaku usaha dengan syarat pelaku usaha tidak melakukan bidang usaha yang lain," jelas Popon.

    Kontrak kerja sama antara PT. Pekola Langsa dengan Pemerintah Kota Langsa tidak mendapatkan persetujuan DPRK diatas Kertas

    Sementara itu, kontrak kerja sama antara Pemerintah Kota Langsa dengan PT. Pekola Langsa diduga kuat tidak mendapatkan persetujuan dari DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kota) Langsa.

    Hal tersebut dibenarkan oleh Buhansyah mantan ketua DPRK Langsa periode sebelumnya. Menurut anggota dari PA (Partai Aceh) itu, setau dirinya persetujuan itu memang tidak ada. "Setau saya tidak ada persetujuan nya, tapi untuk lebih jelasnya silahkan hubungi Sekwan, mungkin saya lupa," jelas Birhansyah saat diminta tanggapannya, Rabu 08 Juli 2020 melalui pesan WhatsApp nya.

    Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekean (Sekretaris Dewan) DPRK Langsa Samsul. Kepada Riukontras.com melalui pesan WhatsApp nya, Rabu 08/07/2020 Samsul menyebutkan secara tertulis memang tidak ada persetujuan dari DPRK tentang kerjasama antara PT.Perkola dengan Pemerintah Kota Langsa.

    "Daya tidak tau pasti tentangl itu. Kalau persetujuan secara resmi saya tida ada, tapi tembusan dari Kontraknya ada," jelas Samsul.

    Bola panas ini bergulir karena PT. PKLE yang sudah sekian lama mengelola objek wisata kawasan hutan Mangrove Kuala Langsa terdepak karena masuknya CV. Ayudiya yang diduga kroni PT. Pekola Langsa. Proses tendernya juga dianggap bermasaalah karena bertentangan dengan sejumlah aturan. Kasus nya akan bergulir ke ranah hukum. Warga Kota Langsa sangat mengharapkan kesigapan penegak hukum, dalam mengambil tindakan.

    Penulis: Muhammad Abubakar

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • PT. PKLE Didepak Dari Hutan Magrove, LSM LASKAR Minta PT. Perkola Jangan Galau dan Lebay
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    3 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    6 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    7 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Sibuk Menjadi Bandar Togel, Seorang Pria di Kuansing, Ditangkap Polisi
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved