www.riaukontras.com
| Diduga Bantuan BPNT Dikorupsi, 6 Kabupaten di Lapor ke Kejati SulSel | | Jadi Tersangka, Jusuf Rizal: Itu Resiko Pemimpin LSM LIRA yang Tegas | | FPII Kuansing: Tidak Hanya Kades,Istri Kades pun di Sinyalir Ikut Serta dalam Pemungutan Dana BLT-DD | | Sat Reskrim Polres Bengkalis Tangkap Pelaku Diduga Maling, Ternyata Penyabu | | Persiapan Penanaman Perdana PSR, Distan Bengkalis Langsung Cek Bibit Sawit, Idris Mengaku Puas | | Warga Bengkalis Keluhkan Puskesmas Tidak Layanin Rapid Test
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 04 Juni 2020
 
Banda Aceh
Pimpinan Instansi Banda Aceh MoU Mal Pelayanan Publik Dengan Wali Kota
Editor: Muhammad Abubakar | Selasa, 22-10-2019 - 08:43:41 WIB

TERKAIT:
 
  • Pimpinan Instansi Banda Aceh MoU Mal Pelayanan Publik Dengan Wali Kota
  •  

    BANDA ACEH, RIAUKontraS.com - Sebanyak 21 pimpinan lembaga, badan, dan instansi vertikal menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Wali Kota Banda Aceh  Aminullah Usman perihal penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).

    Ke-21 instansi tersebut bersepakat untuk memberikan layanan terpadu (one stop service) kepada masyarakat Banda Aceh mulai dari pengurusan perizinan, dokumen kependudukan, SIM, SKCK, paspor, perpajakan, hingga pembayaran listrik dan telepon. Total ada 95 jenis layanan yang bisa didapat di MPP Banda Aceh.

    Prosesi penanganan MoU digelar di Aula Lantai IV Gedung Mawardy Nurdin, Kompleks Balai Kota Banda Aceh, Senin (21/10/2019). Turut hadir di sana, Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, Kepala BI Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis, dan Kepala OJK Aceh Aulia Fadly, dan sejumlah pejabat lainnya.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Aminullah mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan instansi yang telah berkomitmen untuk bergabung dalam MPP Banda Aceh. "Ini merupakan langkah maju pelayanan publik Banda Aceh. Ke depan kita harapkan akan semakin banyak lagi instansi yang bergabung."

    Menurut wali kota, keberadaan MPP keempat di Sumatera setelah Padang, Pekanbaru, dan Batam itu untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan publik terpadu pada satu tempat. "Banda Aceh juga merupakan satu dari 14 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk KemenPAN/RB untuk pilot project MPP di Indonesia."

    "Alhamdulillah hari ini kita sudah MoU dengan 21 lembaga, dan insyaallah soft launching MPP Banda Aceh akan kita gelar dalam minggu kedua bulan depan. Sementara untuk peresmian kita pastikan jadwal Pak Menteri dulu pada Desember akhir tahun ini," katanya.

    Ia menambahkan, untuk lokasi MPP Banda Aceh pihaknya memanfaatkan lantai tiga Pasar Aceh Baru yang selama ini 'terbelengkalai'. "Kita harapkan juga kehadiran MPP akan ikut mendongkrak kunjungan masyarakat ke Pasar Aceh Baru sehingga para pedagang juga terbantu," katanya seraya memastikan penambahan jam pelayanan di MPP Banda Aceh di banding pelayanan reguler.(Muhammad Abubakar/Rls)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Pimpinan Instansi Banda Aceh MoU Mal Pelayanan Publik Dengan Wali Kota
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    6 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    7 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    8 Ida Yulita: Anggaran Honor PMB RW Sebesar Rp. 13 Miliar, RT/RW Cuma Dapat Caci Maki
    9 Hanya Karna Rupiah, Kepala Sekolah SMK 3 Lahewa Larang Siswi Ikut Ujian
    10 Polemik Pembangunan Jalan TOL di Riau Menggurita, Dana APBN Diduga Menjadi Dana Talangan
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved