www.riaukontras.com
| LPN Kelas IIB Langsa Gelar Kalaborasi Dukung Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 | | STIE dan HMI Kota Dumai Bantu Padamkan Karhutla di Kel. Mundam | | Seluruh OPD Terima langsung Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Bupati Kampar | | Satu Orang DPO, Polsek Manyak Payed Ringkus Dua Warga Sumatera Utara Pelaku Narkoba | | Jelang paripurna, GMKI Pematangsiantar-Simalungun Minta Angket DPRD Tunjukkan Kepastian Hukum | | Ketua Korwil FPII Riau: Pejabat/Kades Jika Tak Korupsi Jangan Risih&Gerah sama LSM&Wartawan
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 27 Februari 2020
 
Banda Aceh
Qanun Bendera Sudah Dibatalkan, KPA Nilai Gubernur dan DPRA Lalai
Editor: Muhammad Abubakar | Kamis, 01-08-2019 - 10:04:27 WIB

TERKAIT:
 
  • Qanun Bendera Sudah Dibatalkan, KPA Nilai Gubernur dan DPRA Lalai
  •  

    BANDA ACEH, RIAUKontraS.com - Pembatalan dan pencabutan beberapa pasal di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera Aceh yang disahkan oleh DPRA pada tanggal 15 Mei 2016 melalui keputusan Mendagri nomor 188.34-4791 Tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 dikhibatkan oleh kelalaian DPR Aceh dan Gubernur Aceh saat itu.

    Hal ini disampaikan oleh koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba kepada media, Rabu (31/07/2019).

    Menurut Hasbar dalam rilis yang diterima media ini menyebutkan, di dalam keputusan Mendagri tersebut secara jelas disebutkan bahwa Gubernur Aceh diminta segera menghentikan pelaksanaan beberapa ketentuan dari Qanun yang dibatalkan dimaksud dan selanjutnya Gubernur bersama DPR Aceh mencabut Qanun yang dibatalkan dimaksud paling lambat 7 (tujuh ) hari sejak diterimanya keputusan menteri ini, "kata Hasbar. 

    Bentuk kelalaian Pemerintah Aceh yakni tidak menyampaikan keberatan hingga 14 hari keputusan Mendagri itu diterbitkan padahal keputusan tersebut tentunya telah disampaikan kepada Gubernur Aceh dan DPR Aceh.

    "Padahal secara jelas dalam keputusan tersebut juga ditetapkan bahwa jika Gubernur Aceh dan/atau DPR Aceh tidak dapat menerima keputusan ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, Gubernur Aceh dan/atau DPR Aceh dapat mengajukan keberatan kepada presiden paling lambat 14 hari sejak keputusan menteri ini diterima.

    Tapi faktanya DPRA dan Gubernur Aceh kala itu seperti ketiduran, "tambah Hasbar.

    Masih kata Hasbar, disebut kan "jangan-jangan sengaja didiamkan agar publik tak tau, ini kan miris sudah sekian tahun beberapa pasal di dalam Qanun itu dicabut baru dipermasalahkan, kemana saja selama ini," cetusnya.

    Seharusnya, lanjut Hasbar, sebelum lewat 14 hari sejak keputusan itu diterbitkan, Gubernur dan DPR Aceh melakukan upaya kongkret namun nyatanya tidak ada.

    "Ketika Gubernur dan DPRA tidak melakukan gugatan maka beberapa pasal yang dibatalkan tentunya telah dinyatakan sah. Jikapun hari ini kembali dikoarkan oleh DPRA tak ada gunanya kecuali DPRA melakukan langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan,"ujarnya.

    KPA juga menilai, adanya indikasi surat ini sengaja didiamkan ketika sampai ke DPRA dan Gubernur Aceh. "Bisa saja saat itu didiamkan, dan ketika momen politik baru diungkit-ungkit lagi, apakah ini bagian intrik politik, kita tidak tau biarlah rakyat yang menilainya," katanya.

    Hasbar meminta agar Gubernur Aceh dan DPRA segera menyelesaikan persoalan bendera Aceh yang sudah nama colling down tanpa kepastian.

    "Jangan begitu moment politik muncul isu bendera, setelah itu diam lagi. Ini kan ujung-ujungnya cuma jualan politik doank. Kita berharap harus ada langkah dan solusi kongkret dari pemerintah agar tak terlalu berlama-lama dan tidak dijadikan komoditi politik belaka.

    Mau tak mau diakui rakyat mulai jenuh jika persoalan ini tanpa solusi, toh 2 tiang yang dibangun di kantor DPRA dan Meuligoe Wali nanggroe, satu nya lagi tak bisa digunakan sampai detik ini," tegasnya.

    KPA juga meminta agar polemik bendera bisa segera diselesaikan dan pemerintah baik legislatif maupun ekekutif bisa mulai fokus kepada persoalan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

    "Selesaikan segera polemik persoalan bendera, agar ke depan pemerintah bisa fokus kepada persoalan pembangunan dan kesejahteraan, rakyat merindukan hal itu, pembangunan dan kesejahteraan itu jauh lebih penting bagi rakyat Aceh," tandasnya.(Muhammad Abubakar/Rls)


    Cp. 082277171624( Hasbar)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Qanun Bendera Sudah Dibatalkan, KPA Nilai Gubernur dan DPRA Lalai
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    2 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    3 Temuan BPK RI Sebesar Rp.42 Milyar di UIN Suska Riau, Dikonfirmasi Rektor UIN 'Bungkam'
    4 Tiang Baleho Miring Sangat Mengkhawatirkan Masyarakat
    5 Plt Bupati Pelatihan Buka Resmi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa se-Kab.Bengkalis
    6 Ahok Akhirnya "Mundur"
    7 5 Proyek di PUPR Bengkalis Kelebihan Bayar Rp 824 juta Komisi II Minta PUPR Segera Evaluasi Kinerja
    8 SADAM Lakukan Demo Ke Kantor DPRD Bengkalis
    9 Jangan Hanya Pencitraan, Jokowi Harus Tahu KLHK Telantarkan Usulan Masyarakat Penjaga Hutan di Siak
    10 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved