www.riaukontras.com
| Penampilan Putri No.Undian 04 Bikin Juri dan Penonton Memukau | | Hendrik Marihot, SH: Kebijakan Kepala Sekolah SMAN 2 Pelalawan Dinilai Ilegal | | Warga Gampong Blang Seureukuy Laporkan Keuchik ke Polres | | Temuan BPK di Proyek SP Lago Sorek I Batas Inhu Belum Tuntas, Dikonfirmasi PKK Irzami Pura-Pura Lupa | | Peran Nyata Babinsa Koramil Nusawungu Dalam Karya Bakti di Dusun Nusaori | | Ngaku Gaji Cukup Untuk Beli Tiga Bungkus Rokok Mallboro, Keuchik Terindikasi Grogoti Uang Desa
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 21 Januari 2019
 
Aceh Timur
LSM KANA Minta Pemkab Aceh Timur Hentikan Operasional PT. Medco EP & Malaka
Editor: Muhammad Abubakar | Senin, 22-10-2018 - 19:34:56 WIB

TERKAIT:
 
  • LSM KANA Minta Pemkab Aceh Timur Hentikan Operasional PT. Medco EP & Malaka
  •  

    ACEH TIMUR, RIAUKontraS.com - Ketua Lembaga Swadaya Masyaraka (LSM) Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA) Muzakir, meminta PT Medco EP Malaka segera menghentikan operasionalnya. Sebab hingga saat ini perusahaan Migas tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Blok A yaitu di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.

    “Kita sudah lakukan pengecekan ke dinas terkait di Aceh Timur, dan ternyata hingga saa ini keberadaan Blok A yang dikelola PT Medco E&P Malaka di Aceh Timur belum mengantongi IMB. Padahal aturan mengharuskan bangunan harus memiliki IMB,” kata Muzakir, Senin 22 Oktober 2018.

    Dalam rilis yang dikirim ke media ini, Muzakir menilai aneh sikap perusahaan migas sebesar Medco yang berani beroperasi diatas tanah Aceh Timur tanpa mengantongi IMB, padahal setiap bangunan harus memiliki IMB dimana nantinya restribusi akan mengalir dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    “Kita harap Bupati Aceh Timur dan instansi terkait lainnya tidak tinggal diam dalam persoalan ini, karena bangunan Blok A yang sedang beroperasi memiliki kewajiban terhadap daerah untuk mengurus IMB,” kata Muzakir.

    Merujuk ke aturan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28/2002 tentang Bangunan gedung jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 06/PRT/M/2017 yang menyebutkan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

    “Sesuai dengan aturan yang ada, maka PT Medco E&P Malaka tidak perlu mengelak untuk mengurus IMB ke Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, karena jika IMB tidak diurus maka daerah rugi dan Negara juga ikut rugi,” tegas Muzakir.

    Jika dihitung sejak berdiri bangunan Blok A, maka kalkulasinya tidak kurang dari Rp16 miliar yang harus disetor ke Pemkab Aceh Timur. "Blok A memang nantinya selesai kontrak akan menjadi aset Pemerintah Aceh, tapi kewajiban IMB perlu dimiliki, apalagi dasar hukumnya jelas tertuang dalam Qanun Aceh Timur," tutur Muzakir.

    Oleh sebanya, kita meminta PT Medco EP Malaka segera mengurus IMB. "Kita akui pembangunan Blok A dibawah subcon, tapi Medco punya wewenang untuk meminta subcon menyelesaikan IMB atas bangunan.(***)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • LSM KANA Minta Pemkab Aceh Timur Hentikan Operasional PT. Medco EP & Malaka
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    6 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    7 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    8 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved