www.riaukontras.com
| DPRD Kota PeKanbaru Gelar Rapat Paripurna HUT ke-235 Kota Pekanbaru | | AMPERA Desak KPK dan Mabes Polri Proses Kasus Hukum Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis | | FORGAN Audiensi Kepada Dinas Lingkungan Hidup Dumai | | Puluhan Personil TNI Kodim 0114 Aceh Jaya Sites Urine | | Slip Setoran Bank ke REKENING Pribadi BUPATI Kuansing Jadi Bukti di Persidangan | | Wakil Bupati Hadiri Pesta Pernikahan Putra Bungsu Bupati, HM Wardan
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 25 Juni 2019
 
Kejati Sumut Paksakan Keluar SP3
JARI: SK2P Kajati Tidak Logis
Editor: Muhammad Abubakar | Minggu, 15-07-2018 - 14:39:34 WIB

TERKAIT:
 
  • JARI: SK2P Kajati Tidak Logis
  •  

    JAKARTA, RIAUKontraS.com - Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI), Safaruddin, menyampaikan bahwa di keluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SK2P) oleh Kejati Sumut terhadap Boy Hermansyah sangat tidak logis dan mengada-ada, pasalnya SK2P tersebut di keluarkan pada saat sidang Praperadilan berlangsung, dan di ajukan pada tanggal 13/7, pas pada hari ke keluarkannya SKPP tersebut.

    "Safar menilai, SKPP ini terlihat sangat di paksanakan, padahal dua hari sebelumnya (11/7)  Kajati dalam persidangan menyampaikan bahwa kasus Boy Hermansyah belum di lakukan penghentian penyidikan (SP3) dan penghentian penuntutan (SK2P), dan perkara Boy Hermansyah telah di nyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P 21) pada tanggal 24/6/2015.

    "SK2P ini sangat tidak logis dan terlihat sangat di paksakan, SK2P ini dikeluarkan dengan tiba-tiba, padahal dua hari sebelumnya masih di katakana bahwa perkara Boy Hermansyah sudah P21, tapi tiba-tiba di hentikan penuntutannya, ini sangat tidak masuk akal” kata Safar kepada awak Media.

    Safar juga menilai bahwa SK2P yang di keluarkan oleh Kejati Sumut bertentangan dengan UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 35 huruf c, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; dalam penjelasan nya yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentinganbangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

    Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016  menyatakan ketentuan deponering yang dijelaskan dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. “

    “kami tidak melihat adanya alasan-alasan sebagaimana di atur dalam UU terhadap SK2P ini, dan keputusan Kejati Sumut menerbitkan SK2P ini dengan pertimbangan bahwa perumusan perbuatan korupsi yang dilakukan secara bersam-sama dalam perkara ini terlihat dari jalinan kerjasama yang saling berkaitan dan dipahami diantara pejabat-pejabat BNI SKM Medan tersebut yaitu Drs. Rudiyasto, Titin Indriyani, Darul Azli, dan dengan KJPP an. Samsul Hadi, tetapi tidak termasuk dengan Boy Hermansyah, adalah pendapat yang keliru dan melampaui kewenangannya, karena kewenangan menilai benar salahnya itu merupakan keweangan Pengadilan, tugas jaksa adalah mengajukan ke pengadilan, hakim yang akan memutuskan benar salahnya perkara yang di ajukan oleh Jaksa” terang Safar.(Muhammad Abubakar)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • JARI: SK2P Kajati Tidak Logis
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    6 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    7 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    8 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved