www.riaukontras.com
| Tersangka Korupsi, LSM GERAK Minta KPK segera Tahan Bupati Bengkalis | | TNI Bantu Padamkan Kebakaran Lahan Gambut | | Pekerjaan Proyek Pelabuhan di Rohil Dikerjakan Tidak Sesuai Bestek | | Walikota Minta Dibuatkan Menu Baru Dalam Daftar Kuliner Banda Aceh | | DPD IWO INHIL: Selamat Ulang Tahun Ke 73 Bhayangkara | | Gubernur Tinjau Progres Pembangunan Kawasan Gurindam 12, Pembangunan Harus Mencapai Target
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 21 Juni 2019
 
Jakarta
Bantu Irwandi, YARA Praperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi
Editor: Muhammad Abubakar | Rabu, 15-08-2018 - 17:37:54 WIB
TERKAIT:
 
  • Bantu Irwandi, YARA Praperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi
  •  

    JAKARTA, RIAUKontraS.com - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, S.H mendaftarkan permohonan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas permintaan Yuni Eko Hariatna sebagai Kepala Perwakilan YARA Kota Banda Aceh yang juga Wakil Ketua pada DPW PNA Kota Banda Aceh, memberikan kuasa khusus pada tanggal 3/8 kepada Tim Advokasi YARA untuk mengajukan praperadilan sah tidak nya penangkapan dan pemahaman terhadap Irwandi Yusuf.

    Permohonan itu didaftarkan YARA ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rqbu (15/8/2018) dengan registrasi perkara nomor 97/Pid.pra/2018/PN.Jak.Sel.

    Menurut Safaruddin, penangkapan dan pemahanan terhadap Irwandi tidak sah  karena tidak di dasari dengan fakta fakta  hukum yang ada, seperti tidak adanya barang bukti dalam proses penangkapan Irwandi di  kediamannya, dan Irwandi  juga tidak  di tangkap pada saat melakukan transaksi korupsi bahkan uang yang di duga hasil korupsi di dapat dari pihak lain yang di pakai untuk keperluan kegiatan promosi pembangunan Aceh yaitu kegiatan Aceh Marathi, "jelas Safaruddin.

    Menurut YARA lagi, "dalam penangkapan Irwandi tidak di temukan barang bukti sebagaimana di katakan bahwa penangkapan tersebut merupakan operasi tangkap tangan, uang yang saat ini di sebut sejumlah 500M itu di ambil dari pihak lain yang akan di gunakan untuk kepentingan promosi Aceh melalui kegiatan Aceh Marathi" terang Safar.

    Safar berpendapat bahwa terhadap definisi tertangkap tangan adalah:

    Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;

    Tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;

    Tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya

    dan apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

    "Oleh karena itu, kami, mewakili kepentingan hukum klien kami,Yuni Eko Hariatna meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membebaskan Irwandi Yusuf dari penahanan KPK,dan menyatakan bahwa penangkapan dan penahanannya tidak sah secara hukum", tutup Safar.

    Permohonan tersebut di terima oleh Panmud Muda Pidana, Rina Rosanawati,ST,SH.(***)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Bantu Irwandi, YARA Praperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    6 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    7 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    8 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved