TEMBILAHAN, RIAUKontraS.com - Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, H Dani M Nursalam, S.Pi, M.Si di dampingi Ketua Komisi III Iwan Taruna, ST, M.Si menghadiri kegiatan penutupan peringatan HUT RI ke 72 di Desa Teluk Jira, Selasa (12/12/2017).

Kegiatan yang digelar di halaman kantor desa tersebut sekaligus pelepasan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Riau (UR) dan UIN Suska Riau yang sudah kurang lebih selama dua bulan melaksanakan kegiatan KKN di desa Teluk Jira.

Hadir juga dalam acara itu, Sekcam Tempuling, Kapolsek Tempuling, Kepala Desa Teluk Jira, Kepala Desa Mumpa dan ratusan masyarakat Teluk Jira.
Disampaikan Kepala Desa Teluk Jira, Awaludin, selama bulan Agustus, dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke 72, berbagai kegiatan telah dilaksanakan yang melibatkan mahasiswa KKN dan para pemuda.

Mulai dari kegiatan perlombaan rakyat, perlombaan keagamaan hingga pertandingan olahraga seperti Volly Ball, Badminton dan Domino berjalan dengan lancar dan berakhir dengan sukses.

"Alhamdulillah semua berjalan dengan sukses. Kedepanya mari kita bersatu untuk membangun desa Teluk Jira ini," ujar Awaludin.

Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam, S.Pi, M.Si mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengisi kemerekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk membangun daerah.

"Kami mengapresiasi masyarakat Desa Teluk Jira dan juga adik-adik mahasiswa KKN yang telah banyak membuat kegiatan untuk memerihakan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72 ini," ujar Dani.

Selain itu, Dani juga menyampaikan berbagai program pemerintah dalam menggenjot pembangunan di daerah Pedesaan.

Dikatakan Dani, sudah menjadi amanat undang-undang bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang semaksimal mungkin di pedesaan.

"Ini adalah amanat undang-undang, pemerintah memfokuskan pembangunan desa dengan anggaran yang jauh lebih besar, Pemerintah daerah kita ada program yang namanya DMIJ dan pemerintah pusat lewat program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) yang besar dananya hampir 800 juta perdesa pertahun, sayangnya pemerintah provinsi dalam dua tahun ini tidak melakukannya," jelas Dani. (adv)