"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," ujarnya.

Kepala Negara juga menyatakan, pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Amerika Serikat sendiri diketahui merupakan anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB sekaligus anggota pendiri PBB.

"Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia," ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sekali lagi menegaskan sikap yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia terkait Palestina. Indonesia akan terus mendukung perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh rakyat Palestina.

"Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya, tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," tuturnya.

Pemerintah juga bergerak cepat untuk melakukan komunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia bersama dengan negara-negara lainnya akan mengadakan sidang khusus untuk membicarakan masalah pengakuan sepihak Amerika Serikat itu.

"Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara OKI agar OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama dan meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat," ujarnya.

Terkait dengan sidang tersebut, Kepala Negara juga langsung menyatakan kesiapannya untuk hadir. Rencananya, sidang OKI akan dilangsungkan sekira 13 Desember mendatang di Istanbul, Turki.

"Kalau OKI sudah memutuskan untuk segera bersidang, saya akan datang langsung di sidang OKI tersebut. Kurang lebih tanggal 13 Desember ini di Istanbul, Turki," ujarnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, serta Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Johan Budi, (Gumilar/Muhammad Abubakar).